Asisten II Ikuti FKS Pembangunan IKN Garapan Kemenko Polhukam RI
Tenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono mengikuti undangan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Bidang politik, hukum dan keamanan, di Blue Sky Hotel Balikpapan, Selasa (30/5/2023).
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Direktur Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Otorita Ibu Kota Nusantara Ferdinand Kana Lo, dan Analisis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Arizal, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Kolonel Laut (P) Sugeng Suryanto, Kabagjakum Rojakstra Srena Polri Kombespol Hadi Utomo, serta Direktur Keberlanjutan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPUPR) RI Kimron Manik secara zoom meeting.
Sementara, Staf Ahli bidang SDM dan Teknologi Kemenko polhulkam Mayjen TNI Burlian Sjafei mengatakan kegiatan bertemakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembangunan ibu kota negara nusantara bidang politik, hukum dan keamanan tersebut dilaksanakan dengan harapan seluruh stakeholder mampu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pembangunan IKN Nusantara, serta sebagai upaya bersama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sejauh mana perkembangan pembangunan.
“Selain itu dalam FKS ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, serta diperoleh langkah penyelesaian terbaik agar pelaksanaan perpindahan IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ditambahkannya, undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 18 februari 2022, yang mana undang-undang tersebut menurutnya diterbitkan sebagai upaya memperbaiki tata kelola wilayah IKN dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
“Kami ucapkan terimakasih kepada para narasumber serta seluruh peserta yang hadir atas partisipasinya, serta penyampaian saran dan masukan yang konstruksional sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah dan bahan masukan kepada Menko Polhukam terkait pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Wiyono ditemui setelah kegiatan mengatakan Pemerintah Kabupaten Kukar yang juga mitra dari IKN menyambut baik apa yang telah dilaksanakan tersebut, namun demikian pada kesempatan itu dirinya juga menyampaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada berada di Kukar agar juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dicarikan solusinya penyelesaian.
Dirinya mencontohkan terkait keberadaan dan kedudukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang berada di empat kecamatan di Kabupaten Kukar yang masuk didalam wilayah kawasan IKN, yang mana hal tersebut menurutnya harus juga menjadi perhatian agar kedepannya keberadaan dari ASN dan non ASN tersebut tidak menjadi permasalahan sosial baru.
“Ada empat kecamatan kita yang masuk dalam kawasan IKN, disitukan ada personil-personilnya, kalo kita lihat tadikan dari pihak pemerintah pusat yang diatur hanya bagaimana pemindahan ASN dari pusat ke daerah IKN, namun disisi lain aparatur kita yang didaerah ini kira-kira seperti apa penyelesaiannya, jangan sampai nanti hal tersebut menimbulkan permasalahan sosial baru dan hanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tentunya kita berharap bahwa pemerintah pusat juga memperhatikan hal itu,” ucap Wiyono.
Lebih lanjut, Wiyono juga berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat pada kawasan inti pembangunan IKN semata, namun juga dengan berjalannya waktu bagaimana kedepan pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya akses konektivitas antar wilayah dari mitra IKN dengan kawasan wilayah IKN juga bisa menjadi perhatian, sehingga manfaat dari keberadaan IKN juga bisa dirasakan oleh mitra IKN. Karena, dengan adanya konektivitas wilayah yang bagus dan mudah untuk diakses menuju IKN tersebut diharapkan kedepan mitra IKN bisa ikut berkontribusi dalam melakukan pasokan suplai material, pangan dan pekerja yang dibutuhkan pada pembangunan IKN.
“Kita juga berharap dari pihak IKN bisa memberikan informasi tenaga kerja apa yang dibutuhkan, agar pemerintah daerah bisa mempersiapkan tenaga kerjanya, kualifikasinya seperti apa yang dibutuhkan, sehingga jangan sampai nanti kita cuma jadi penonton di daerah sendiri,” pungkas Wiyono.
Sekedar informasi, turut pula hadir pada kegiatan tersebut diantaranya perwakilan kementerian, lembaga serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Provinsi Kaltim.(prokom07)
