TENGGARONG – Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara (Kukar) Zukran membuka Pekan Olahraga Spesial Daerah (PESODA) I Se-Kutai Kartanegara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Kukar, Rabu ( 26/10 ).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia (SOIna), Ketua SOIna Provinsi Kalimantan Timur, Ketua/Manajer dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kukar dan sejumlah undangan lainnya. Acara diawali dengan penampilan defile para atlit serta dimeriahkan dengan penampilan atau atraksi kebolehan siswa siswi SLB Negeri Tenggarong.

Zukran saat membacakan pesan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, Dalam kehidupan masyarakat, olahraga sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Olahraga tidak hanya berperan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tetapi juga mampu untuk membentuk karakter dan kepribadian anak bangsa. Semangat juang, pantang menyerah, bekerjasama, dan berkompetisi menjadi yang terbaik merupakan unsur unsur yang dapat diperoleh dengan berkompetisi dalam bidang olahraga.

Pekan Special Olahraga Daerah I Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah wadah berhimpun untuk berkompetisi atlet Special Paralympic dalam upaya pembinaan dan pengembangan untuk mencapai prestasi yang optimal sebagai pemasok olahragawan regional, nasional dan internasional, yang berfungsi untuk melaksanakan pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga special secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Pekan Special Olahraga Daerah I Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 diharapkan bisa sebagai wahana pembinaan atlet special olahraga melalui kompetisi. Pekan Special Olahraga Daerah I Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 bertujuan untuk ajang kompetisi dan evaluasi pembinaan spesial olahraga terpadu dan terarah.

Ia juga mengatakan, PeSOda ini adalah juga sebagai bentuk penjaringan atlet Special Olympic Indonesia (SoIna) yang ada di Kabupaten Kutai kartanegara dan dilaksanakan setiap tahun guna persiapan ke tingkat provinsi, nasional maupun internasional dan juga sebagai penjaringan atlet untuk disiapkan ke tingkat nasional dan internasional. Semoga event ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat menjadi wahana bagi para atlet, untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya di bidang olahraga. Untuk itu, Pemda Kukar akan terus berkomitmen dalam memajukan olahraga, serta memberikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi, tanpa adanya diskriminasi.

Melalui event PeSOda ini, saya menaruh harapan untuk kemajuan olahraga di Kukar. Kepada seluruh atlet dan kontingen peSOda, saya ucapkan selamat bertanding. Tunjukkan kemampuan terbaik, semangat juang yang tinggi, serta junjung tinggi sportivitas dan keselamatan bersama. Nantinya kegiatan juga akan dilakukan pengawasan secara terukur dan juga dievaluasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui bidang peningkatan prestasi olahraga, sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Sekretaris Dispora Kukar H Safliyansyah usai pembukaan mengatakan, Pesoda ini merupakan Ajang yang khusus diselenggarakan untuk anak-anak bertalenta khusus di bawah naungan organisasi Special Olympics Indonesia (SOIna) .

Kegiatan diikuti 10 Kabupaten/kota Se-Kalimantan Timur, yang berlangsung dari Tanggal 25 s/d 27 Oktober 2023, dengan cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi atletik, renang, bocce, boccia, bulutangkis, sepak bola, dan tari daerah. Semoga event ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat menjadi wahana bagi para atlet, untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya di bidang olahraga. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Didi Ramyadi hadiri pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas II A Tenggarong dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Tenggarong, di Jalan Imam Bonjol Tenggarong, Selasa (24/10/2023).

Usai kegiatan Didi Ramyadi mengatakan Pemkab Kukar menyambut positif acara Pisah Sambut Pejabat Kalapas Perempuan Kelas II A Tenggarong dari Tri Winarsih kepada Triana Agustin dan Kepala LPKA Kelas IIA Tenggarong dari Mudo Mulyanto kepada Husni Thamrin.

“Hal ni merupakan upaya penyegaran organisasi serta bentuk tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kaltim dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tentunya saya secara pribadi maupun mewakili Pemkab Kukar mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa pengabdian pejabat Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan Kepala LPKA Kelas IIA Tenggarong yang lama. Kami mendoakan semoga di tempat tugas yang baru nantinya, kesuksesan akan senantiasa mengiringi langkah pengabdiannya,” ujarnya.

Lanjut Didi, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi suatu upaya penting guna mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Oleh karena itu hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan melalui upaya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan untuk pemasyarakatan yang kuat secara kelembagaan serta optimal dalam berkinerja.

Pemkab Kukar bersama Kepala Lapas Perempuan IIA dan LPKA IIA Tenggarong dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam menyukseskan berbagai program pemerintahan yang tercover dalam platform kebijakan “Kukar Idaman”, yakni Kutai Kartanegara yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri.

“Tentu dengan sinergi dan kolabirasi kita akan memberikan nilai positif bagi kesuksesan dalam layanan terbaik kepada masyarakat guna menopang kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Prokom09)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit (AM Parikesit) di
ruang Auditorium gedung Merak RSUD AM Parikesit, Rabu (25/10/2023).

Hadir dalam acara tersebut Plt. Dirut RSUD AM Parikesit dr. Martina Yulianti, anggota dewan pengawas RSUD AM Parikesit Supriyadi yang diikuti seluruh jajaran direksi , karyawan dan karyawati maupun tenaga medis.

Survei akreditasi yang akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal : 23, 25 dan 26 Oktober itu menghadirkan Tim Surveyor dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), yaitu
dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M.,M.A.R.S, dr. Danny Indrawadhana, M.M.R.S., FISQua, Joko Prananto, S.Kep.Ns., M.Kes, FISQua.

Sekda Sunggono saat membacakan sambutan bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah yang merupakan salah satu unsur penopang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Sebagai bidang yang diberikan amanah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal maka sudah sepantasnya perhatian pemerintah daerah sangat tinggi kepada bidang kesehatan termasuk pada RSUD Aji Muhammad Parikesit” ujarnya

Disebutkannya dukungan yang diberikan pemerintah daerah meliputi semua aspek baik dari sisi pembiayaan, pemenuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola pelayanan maupun fasilitas penunjang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pencapaian target program dan kegiatan, beberapa penghargaan dan juga banyaknya benchmarking dari rumah sakit lain ke RSUD Aji Muhammad Parikesit.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa proses penilaian akreditasi yang dilakukan secara reguler ini merupakan tools atau perangkat bagi rumah sakit dalam upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien” sebutnya.

Sunggono berpesan upaya perbaikan mutu melalui survei akreditasi tidak hanya dipersiapkan pada saat akan menghadapi survei akreditasi saja tapi terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus serta yang lebih penting dijadikan budaya dalam pekerjaan dan perilaku sehari-hari.

“Survei akreditasi ini hendaknya kita jadikan moment untuk penyegaran terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara terus menerus agar pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tetap berada pada prosedur yang benar” pesannya.

Sementara itu Plt. Dirut RSUD AM Parikesit Martina Yulianti mengakui keberadaan dan pencapaian RSUD AM Parikesit hingga saat ini tidak lepas peran dari pemerintah daerah, dukungan dan perhatian dari pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang tentu saja tidak hanya bagi RSUD AM Parikesit, namun juga pada seluruh bidang kesehatan yang ada. (Prokom01).

TENGGARONG – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara H Dafip Haryanto membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan & Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, di Hotel Haris Samarinda, Rabu ( 25/10). Kegiatan ini digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam pesan tertulisnya yang di bacakan Dafip Haryanto mengatakan, Tenaga Kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Sedangkan Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja tempatan atau tenaga kerja asli dari suatu daerah, dengan kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Dari data statistik BPS Kalimantan Timur, Angkatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, adalah sebanyak 372.271 orang. Sedangkan data pencari kerja sampai tahun 2022 adalah sebanyak 13.622 pencaker. Sementara, berdasarkan data BPS, lowongan yang tersedia adalah sebanyak 1.343 orang. Melihat angka tersebut tentunya sangat jomplang. Sehingga menyebabkan angka pengangguran yang relative besar. Kondisi tersebut menjadi perhatian kita, karena dengan jumlah cukup besar, dikawatirkan akan dapat memicu timbulnya berbagai hal negative, jika tidak segera diatasi.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan dari Pemkab Kukar untuk melindungi tenaga kerja lokal, agar mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat kerja yang ada. Selama ini tenaga kerja lokal lebih banyak terserap sebagai tenaga kerja non skill, atau sebagai operator pada perusahaan tambang batubara. Maka untuk mengakomodir tenaga kerja yang tersedia, perlu dilakukan berbagai upaya oleh Pemkab Kukar. Melalui Dians Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker Kukar, para pencari kerja diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan menambah pengetahuan serta keterampilan dengan cara diikutkan pada berbagai program pelatihan sebagai bekal bagi pencari kerja.

Namun hal itu tidak cukup karena ada banyak faktor, sehingga dirasa perlu untuk membuat kebijakan yang melindungi para tenaga kerja lokal ini. Selain mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan pada tempat-tempat kerja di wilayah Kukar.

Selain memastikan para tenaga kerja mendapatkan peluang untuk bekerja, para pekerja ini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatannya. Perlindungan terhadap pekerja ini tertuang dalam Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 86 ayat (2), bahwa perlindungan terhadap pekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
Perlu untuk kita pahami bersama bahwa, sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk para pekerja. Bahwa ada resiko dan bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Bahkan ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja dan kembali ke rumah, seorang Pekerja yang mengalami kecelakaan, masih dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, dan dapat diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, seorang pekerja beserta istri/suami dengan 3 anak, juga mendapatkan hak perlindungan pengobatan jika mengalami sakit. Hal ini merupakan bukti bahwa Pemerintah peduli pada kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Maka dari itu, sebagai penguatan dan dasar hukum bagi daerah dalam memastikan kepatuhan perusahaan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini, dirumuskan satu kebijakan daerah yang nantinya menjadi pedoman bagi Aparat terkait dalam melaksanakan tugas fungsinya.
“Namun perlu juga untuk menjadi perhatian kita bahwa, agar senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal penegakan hukum. Karena fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan ada pada Pengawas Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui FGD kali ini kiranya dapat dirumuskan suatu kebijakan yang arif, berpihak pada rakyat, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Sehingga dapat benar-benar diterapkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kukar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kadisnaker Muhammad Hatta mengatakan, kesempatan kerja merupakan permasalahan yang fundamental dalam pemenuhan kesejahteraan karena dengan memiliki pekerjaan yang mapan orang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Setiap orang menginginkan meraih pekerjaan terutama bila pekerjaan itu berada disekitar daerahnya, akan tetapi setiap posisi pekerjaan jabatan pasti ada syarat yang harus terpenuhi agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Syarat jabatan ini yang sering kali menjadikan menimbulkan kendala antara perusahaan dan pencari kerja. disatu sisi perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja ingin mendapatkan pekerja yang betul-betul kompeten sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas, namun disisi lain pencari kerja yang sdmnya tidak memenuhi syarat juga tetap ingin mendapatkan pekerjaan. terkadang perusahaan harus membawa atau merekrut tenaga kerja dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. belum maksimalnya pencari kerja lokal diterima kerja pada perusahaan khususnya yang ada disekitar tempat tinggalnya menjadi pangkal permasalahan dalam perekrutan tenaga kerja lokal, maka disinilah dibutuhkan peran maksimal pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja merupakan OPD yang menangani urusan ketenaga kerjaan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari regulasi yang ada. Menyikapi keadaan inilah mendorong inisiatif dprd untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

Melalui Focus Group Discussion untuk membahas,melengkapi dan menyempurnakan raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja lokal dan Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kegiatan ini diikuti oleh para Perusahaan BUMD, BUMN atau pihak swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung selama 2 ( dua ) hari . Sedangkan bertindak selaku narasumber Tim Pansus Raperda DPRD Kukar Yohanes Da Silva serta Dari Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kukar. ( Prokom 03 (.