Tenggarong – Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara (Kukar) Samsiar, membuat aksi perubahan yang diberi nama PEKEBUN ONLIE (Pelaporan Perkembangan Perkebunan Online), pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2023 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Samarinda.

Samsiar mengatakan, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi berdasarkan data perkembangan pembangunan perkebunan. Maka, aksi perubahan ini adalah upaya lebih cepat untuk mengatasi keterbatasan data dan validasi data perkembangan dan kemajuan usaha perkebunan, peningkatan pelayanan, kemudahan bagi stakeholder/Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk menyampaikan data, pembaharuan cara pelaporan dari metode pembuatan dan penyampaian laporan semester perkembangan usaha perkebunan oleh perusahaan yang selama ini secara manual, akan diubah menjadi pembuatan dan penyampaian laporan berbasis Teknologi Informasi (TI) secara online.

“Tujuan aplikasi ini adalah, minimalisir biaya, meringankan pekerjaan dalam menyusun laporan semester, menyampaikan dan memaanfaatkan laporan PBS,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/10/23).

Dilanjutkan Samsiar, aplikasi ini dipakai oleh Perusahaan Perkebunan Swasta, pihak perusahaan mengisi data untuk laporan kepada Pemda melalui Dinas Perkebunan, yang berisi Profil, Rencana dan realisasi pembangunan kebun inti, plasma, kemitraann, hambayan, kegiatan sosial lainnya.

“Data ini dimanfaatkan oleh Pemda untuk evaluasi dan monitoring kegiatan Persusahaan Perkebunan,” terangnya.

Adapun ruang lingkup dari aksi perubahan yang akan dilaksanakan adalah Identifikasi dan konsultasi tema aksi perubahan ke mentor, Merumuskan tema, judul dan menyusun rancangan aksi perubahan. Kemudian Membentuk tim efektif, menyusun rencana aksi perubahan, merancang pengembangan aplikasi, membuat Aplikasi oleh Programmer Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomfo) Kukar, Uji coba pengembangan aplikasi, Pengisian/implementasi aksi.

Menurutnya, Aplikasi ini telah selesai dibuat oleh Programmer Diskominfo Kutai Kartanegara, dan diuji coba pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara. (prokom04)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono membuka Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian dalam rangka Penguatan Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Kukar 2023, Selasa (24/10/23) di Hotel Novotel Balikpapan.

Dalam acara tersebut juga diberikan piagam penghargaan kategori manajemen sistem informasi kepegawaian (Badan/Dinas) kepada peringkat pertama Kesbangpol peringkat kedua Dinas perumahan dan kawasan pemukiman dan peringkat ke tiga badan pengelola keuangan aset daerah. Kategori penyampaian SKP tepat waktu (Badan/Dinas) peringkat pertama dinas kelautan dan perikanan, peringkat kedua kearsipan dan perpustakaan, peringkat ketiga Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kategori pengembangan kompetensi terbaik peringkat pertama RSUD Samboja, peringkat kedua Dinas Penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, peringkat ke tiga Dinas Kelautan dan perikanan.

Sedangkan untuk kategori manajemen sistem informasi kepegawaian (kecamatan) peringkat pertama Loa Janan, peringkat kedua Tenggarong Sebrang, peringkat ketiga Muara Muntai. kategori penyampaian SKP tepat waktu (Kecamatan) peringkat pertama Kec. Loa Janan, peringkat kedua Sangasanga, Peringkat ketiga Kota Bangun dan Kategori pengembangan kompetensi terbaik (kecamatan) peringkat pertama Muara Badak, Peringkat ke dua Muara Wis dan Peringkat ke tiga Marang kayu.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen, Kepala Kantor Regional VIII Banjarmasin A. Darmuji, Kepala Pusat pelatihan dan pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN Makassar Andi Taufik serta seluruh kepala OPD dan Camat SE Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sunggono dalam sambutannya mengatakan Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang akuntabel, bersih serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima terlebih dalam era reformasi birokrasi memberi dampak bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan mampu mendapatkan kepercayaan publik, khususnya dari Sumber Daya Manusia sebagai salah satu aset tidak tampak.

Untuk itu, dalam rangka memadukan antara tuntutan Masyarakat dengan peningkatan SDM maka harus dilakukan perbaikan dalam manajemen pegawai. Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional.

“Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

“Hal tersebut bisa mempermudah saat melakukan pemetaan jabatan sehingga saat adanya promosi, mutasi dan demosi tak terlu terjadi debat table,” kata Sunggono.

Sunggono berharap Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Sunggono juga menjelaskan data dilapangan Berdasarkan listing Nilai Indeks Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Per 18 September 2023, Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai harapan.

“Bila melihat kondisi diatas, hal tersebut harus menjadi perhatian kita Bersama, bukan hanya menjadi permasalahan yang harus di selesaikan oleh BKPSDM saja sebagai perangkat daerah leading sektor terkait pengembangan kepegawaian namun permasalah ini harus kita petakan bersama dan berkolaborasi dalam langkah-langkah penyelesaiannya,”pinta Sunggono.(Prokom08)

TENGGARONG – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Ketua II Hj. Yulaikah Sunggono bersama Wakil Sekretaris III Hj. Mahdanur Saftuti menghadiri Silaturahmi Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, di Balikpapan Sport and Convention (Dome), Selasa (23/10/2023).

“Selamat datang ketua umum TP-PKK Pusat (Tri Tito Karnavian-red) beserta rombongan di kota Balikpalan, Kalimantan Timur,” ucap Pj Gubernur Kaltim Dr. Akmal Malik.

Dikatakan Akmal Malik, bangga atas kunjungan silaturahmi ketua umum TP-PKK pusat sebagai penyemangat baru sekaligus motivasi bagi semua kader PKK se-Kaltim yang juga garda terdepan sebagai mitra pemerintah, khususnya menyambut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Saya bahagia atas silaturahmi ini, semoga kehadiran ketua umum PKK pusat ini memberikan motivasi dan semangat baru bagi semua pengurus organisasi PKK se- Kaltim, turut menjadi bagian dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian juga mengapresiasi atas sambutan luar biasa para kader dan pengurus TP-PKK se-Kalimantan Timur.

“Alhamdulillah saya bangga atas sambutan meriahnya. Semoga silaturahmi ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua, sebagai mitra pemerintah turut membagun daerah melalui 10 program pokok PKK,” apresiasinya.

Ditambahkan Tri Tito Karnavian berpesan agar semua pengurus TP-PKK se-Kaltim terus menjalankan 10 program pokok PKK melaju menuju Indonesia maju.

“Saya berharap para kader PKK dan pengurus PKK terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan jalankan 10 program pokok PKK dengan baik, sebagai dukungan mitra pemerintah, termasuk dalam pengentasan stunting melalui Gebyar Karamunting (kader bergerak melawan stunting) di Kalimantan Timur, ” pesannya. (Prokom10)

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) adakan pelatihan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) – APBDes Perubahan, Verifikasi Pertanggungjawaban Desa, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam melakukan evaluasi APBDes di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Pelatihan dibuka oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat di Hotel Fugo Samarinda, Senin (23/10/23).

Menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan pelatihan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

“Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDes serta Verifikasi Pertanggungjawaban Desa di akhir tahun anggaran,” katanya.

Pelatihan tim evaluasi merujuk pada sasaran agar diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes & APBDes Perubahan.
Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes & APBDes Perubahan dan mampu melakukan verifikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang terkini.

Ia mengingatkan bahwa anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa sehingga dalam pengelolaan nya perlu memperhatikan prinsip hati hati, efektif dan efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan Masyarakat yang tentunya melalui musyawarah Desa yang dilaksakan sebelum menetapkan rincian anggaran dan biaya.

Pertanggungjawaban keuangan oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada hakekatnya adalah pertanggungjawaban APBDes. Maka setiap keuangan dari sumber manapun yang tercantum dalam APBDes harus dipertanggungjawabkan dan dibuat SPJ nya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap kegiatan yang disertai dana/anggaran maupun tidak ada anggarannya pada prinsipnya harus dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang tidak disertai dana/anggaran dipertanggung jawabkan dengan laporan tertulis. SPJ merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Supaya APBDesa dapat dilaksanakan Kepala Desa harus menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran meliputi, rencana kerja kegiatan Desa, rencana kegiatan anggaran dan rencana anggaran biaya.

“Ikuti seluruh tahapannya secara maksimal dan jadikan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini benar benar memberikan pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengevaluasi APBDes & APBDes Perubahan”,pesannya.

Diharapkan hasil evaluasi yang dihasilkan nantinya dapat mempermudah pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Desa, serta hasil verifikasi yang dilakukan tim atas pertanggungjawaban desa juga dapat memberikan informasi yang akurat atas pelaksanaan pembiayaan melalui dana desa. Yang pada akhirnya nanti, Masyarakat dapat merasakan manfaat yang besar dari pemanfaatan dana desa.(Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah secara simbolis serahkan bantuan 15 mesin diesel kapal dari 250 unit yang akan diserahkan kepada para nelayan perikan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Desa Muara Badak Ilir, di lapangan Sepak Bola Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak, Sabtu (21/10/2023) lalu.

Orang nomor satu di Kabupaten Kukar ini selain serahkan, juga menyerahkan secara simbolis bibit ikan bandeng beserta pakannya kepada para KUB desa Muara Badak Ilir tersebut.

Untuk diketahui bahwa bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Kukar ini, merupakan salah satu dari program Kukar Idaman guna mensejahterakan 65 ribu Nelayan di Kukar.

Dalam kesempatan itu, Bupati Edi mengatakan bahwa mesin dompeng yang diserahkan itu, agar dipelihara dan dipergunakan secara bersama-sama di dalam kelompok masing-masing.

“Kami harap kepada seluruh kelompok nelayan yang sudah mendapatkan bantuan, agar terus bekerja dengan baik, dan meningkatkan kekompakan serta kerjasama diantara para nelayan,” harapnya.

Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut, Sekda Kukar Sunggono, Camat Muara Badak Arpan, Kadistanak Muhamammad Taufik, Kadis Perikanan/Kelautan Muslik, dan Kadisprindag Arpan Boma dan perwakilan kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar serta para Kades se kecamatan Muara Badak. (prokom05).