Tenggarong, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani menghadiri Serah Terima Jabatan dan Perkenalan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong serta Pengantar Purna Bhakti H. Husni Thamrin, S.Ag., M.M. Di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kamis (27/2/2025).

Serah terima jabatan dari H. Husni Thamrin kepada Aulia Zulfahmi sebagai kepala LPKA kelas II Tenggarong yang baru.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan atas pembinaan pada LPKA.

Asisten II Ahyani Fadianur saat membacakan sambutan bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada H. Husni Thamrin, S.Ag, MM atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di LPKA Kelas II Tenggarong.

Dan mengucapkan selamat bertugas dan bekerja kepada Aulia Zulfahmi, A.Md.IP., S.H., M.H. di Kabupaten Kukar selaku LPKA Kelas II Tenggarong.

“Kami atas nama Pemkab Kukar mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi- tingginya kepada Bapak Husni Thamrin yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembinaan dan pengembangan LPKA Kelas II Tenggarong, khususnya dalam hal pengawasan narapidana anak, dan kepada bapak Aulia Zulfahmi selamat menjalankan tugas di Kukar” ujarnya

Disebutkannya Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan narapidana. Narapidana sebagai warga binaan harus mendapatkan pembinaan yang baik agar setelah selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

Keberhasilan pembinaan warga binaan LPKA tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama mendukung program-program pembinaan yang dilakukan oleh LPKA.” Sebutnya

Ahyani juga menyebutkan Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam hal pembinaan narapidana anak.
Antara lain pentingnya pendekatan yang humanis kepada narapidana anak. Para petugas LPKA seyogianya mengedepankan pembinaan mentalitas dan spiritualitas yang secara preventif mampu mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh anak-anak binaan di dalam Lapas.

“Perlunya kerja sama yang baik antara LPKA dengan instansi terkait, terutama lembaga pendidikan maupun organisasi sosial yang mampu membantu penyiapan hardskill dan softskill anak-anak binaan, agar saat mereka keluar dari LPKA tidak lagi terjerumus untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pernah diperbuat.” Pungkasnya. (Prokom01).

Tenggarong – Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pentingnya kearsipan itu sendiri, agar memperoleh potret penyelenggaraan kearsipan yang utuh, serta kualitas yang meningkat dari waktu ke waktu, sehingga mampu merepresentasikan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan, yaitu ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Maka diharapkan kepada perangkat daerah yang belum melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan baik, tertib yang sesuai dengan kaidah kearsipan diharapkan Tahun 2025 lebih meningkatkan pencapaiannya”, kata Asisten I Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat pada acara Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 dengan tema “Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik”, di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Kamis (27/2/25).

Lebih lanjut dikatakannya Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Serta Peraturan Anri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan.

Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan arsip yang lebih baik sehingga tercipta budaya budaya tertib arsip yang berkesinambungan. Mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.
“Terima kasih atas peran dan kerja Bapak/Ibu sekalian sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Tahun 2023 dan 2024 mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Indonesia dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di bidang kearsipan”,ucapnya.

Selanjutnya dikatakan Kepala Diarpus Hj Aji Lina Rodiah, pengawasan Kearsipan Internal meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, SDM kearsipan , sarana dan prasarana kearsipan. Setiap Perangkat Daerah wajib mempersiapkan bukti fisik dari 1 Unit Kearsipan (Sekretariat) dan 2 Unit Pengolah (Bidang) sesuai dengan formulir ASKI. Dan Bidang yang ditunjuk untuk dilakukan audit yaitu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur.

“Tujuan dari Pengawasan Kearsipan itu sendiri yaitu mewujudkan pengelolaan arsip dengan pengelolaan arsip lebih baik, tertibnya budaya tertib arsip yang berkesinambungan yang sesuai kaidah, prinsip, & standar kearsipan serta peraturan Perundang-undangan“,sebutnya.

Dijelaskan Lina, ada beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain di tahun 2023 meraih terbaik pertama penyelenggaraan kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota se Kaltim, Tahun 2024 penilaian dari ANRI mendapatkan penghargaan pengelolaan arsip terbaik dari ANRI dengan predikat “memuaskan” tingkat provinsi Kaltim. Kemudian hasil pengawasan kearsipan internal Kabupaten Kukar sendiri selama 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2023 terdapat 2 OPD yang mendapatkan kategori memuaskan dan tahun 2024 terdapat 17 OPD dengan kategori memuaskan. Sedangkan peserta yang mengikuti Workshop dan Entry Metting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 sebanyak 120 orang dari seluruh perangkat daerah dan juga Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) yang hadir secara daring.

Acara dirangkai dengan pemberian penghargaan pengelolaan kearsipan berkinerja baik kepada perangkat daerah dan penghargaan penyerahan arsip statis non Pemerintah Kabupaten Kukar, dikategori Memuaskan diantaranya, Diarpus Kukar, Bapenda, Dishub, Bakesbangpol, BPKAD, RSUD AM Parikesit, DPMPTSP, DPMD, Dinsos, Diskominfo, Sekwan DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Disperkim, Dispora dan pengelola kearsipan kinerja terbaik kategori memuaskan adalah Kantor Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Marangkayu di kategori Sangat Baik.(Prokom06).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Pra Forum Perangkat Daerah terhadap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Selasa (25/2/25) secara Virtual di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati Kukar.

Forum tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono bersama para Asisten Setdakab Kukar, diikuti sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kades baik secara langsung maupun virtual.

Sekda memaparkan diantaranya mengenai Urgensi Perencanaan Partisipatif sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Hal ini untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Hal tersebut untuk peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan membangun sinkronisasi kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan kewilayahan, melalui penguatan proses partisipatif dan penajaman analisis permasalahan berdasarkan data dan informasi yang valid, aktual dan berbasis kebutuhan. Mengoptimalkan Peran Camat sesuai dengan tugas Camat pada UU 23 Tahun 2014, yakni Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

Selanjutnya melakukan penguatan Kecamatan dalam proses pembangunan wilayah. Yaitu dengan mendorong kecamatan dalam penyediaan data-data pembangunan yang valid dan aktual. Optimalisasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan karakteristik wilayah. Memperkuat peran kecamatan dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam satu kesatuan system kebijakan yang terintegrasi melalui efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah dan Desa. Camat kemudian menyampaikan hasil Musrenbang desa/Kelurahan dan Kecamatan pada Pra Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagai bagian dari Upaya pengawalan terhadap aspirasi masyarakat.

Sedangkan untuk Perangkat Daerah, yang harus diperhatikan adalah Kepala Perangkat Daerah agar dapat mencermati seluruh usulan masyarakat yang telah dibahas pada tingkat kecamatan, selanjutnya ditelaah dan diverifikasi berdasarkan atas pendekatan teknis dengan prinsip semangat pemerataan dan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan, serta memastikan usulan sejalan dengan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen rencana daerah dan perangkat daerah. (RPJMD/Renstra-PD).

“Serta tentunya penting untuk memperhatikan pedoman pencegahan korupsi berikut indikator-indikatornya,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto, membuka Turnamen Pingpong Ramadhan Cup 2025 di Lapangan Tenis Meja Sangaji Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Minggu (23/2).

Dikatakan Ketua Panitia, Abu Talha bahwa kegiatan ini terlaksana atas inisiatif kawan-kawan pengurus Persatuan Tenis Meja (PTM) Sangaji dan PTM Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kukar dalam rangka menyambut datangnya bulan Suci Ramadhan 1446 H.

“Dengan maksud/tujuan untuk mempererat kembali tali silaturahmi antara PTM dan Club yang ada di kecamatan-kecamatan, khususnya Tenggarong yang mungkin sempat terputus sehingga komunikasi sempat terputus dengan para pemain/atlet di kecamatan,” ujarnya.

Abu Talha yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bagian Umum Sub. Rumah Tangga (RT) Setdakab Kukar ini, menjelaskan turnamen ini menggunakan skema Setengah Kompetisi yang dibagi menjadi 4 Pool. Masing-masing pool di isi 5 pasangan ganda (double) dan akan keluar 2 pasangan ganda, yaitu sebagai juara pool/Runner up pool dan lanjut ke babak berikutnya.

“Terima kasih kepada kawan-kawan pencinta olahraga pingpong (tenis meja) dari PTM/Club yang ikut meramaikan turnamen ini. Terkhusus kepada bapak Asisten III juga terima kasih atas dukungan moril/materil selama ini, dan para donatur lainnya sehingga kegiatan ini sukses terlaksana dengan baik,” demikian jelasnya.

Sementara Dafip Haryanto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan PTM Sangaji dan PTM Setdakab Kukar yang telah melaksanakan kegiatan, dan selalu berharap kegiatan ini terus berlanjut bukan hanya dalam rangka menyambut Ramadhan, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya juga supaya olahraga pimpong ini terus berkembang/maju di Kukar.

“Selain itu, saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada para juara ganda, semoga hadiah yang diterima bermanfaat/berkah. Dan kawan-kawan yang belum beruntung jangan patah semangat, ini hanyalah keberuntungan yang tertunda,” demikian pungkas Asisten III tersebut.

Untuk diketahui, para juara dalam Turnamen Pimpong Ramadhan Cup ini adalah Juara I Uyak-Adi Karya (PTM Tenggarong), Juara II Rahman-Dodi (PTM sebulu), dan Juara III bersama masing-masing Idris-Rais (PTM Loa Kulu) dan Syamsi-Aidil (PTM Muara Kaman). (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Eksekutif Meeting dengan para Pimpinan perusahaan di Kukar, baik perusahaan bergerak di bidang pertambangan, perkebunan maupun kehutanan.

Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wabup H. Rendi Solihin dan Sekda H. Sunggono, serta diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Sabtu (22/2/2025).

Selain para pimpinan perusahaan maupun perwakilannya, turut hadir pula Deputi Direksi wilayah Kaltim, Kalteng, Kalsel dan Kaltara Nu’im Mubaroq dan Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pelantikan Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (FKTSL) oleh Bupati Edi Damansyah

Bupati Edi Damansyah mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi perusahaan yang telah tergabung dalam FKTSL sehingga peran dan berkontribusi dalam pembangunan daerah lebih nyata.

Edi mengatakan eksekutif meeting bersama perusahaan tambang batubara, perkebunan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

“Dengan telah dilantiknya kepengurusan Forum TJSL tadi, ini untuk mempertegas dan memberikan penguatan peran perusahaan dalam pembangunan daerah” ujarnya.

Edi menyebutkan Pemkab Kukar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh masyarakat berkewajiban bersama menjaga perusahaan berjalan dengan baik khususnya investasinya tetap terjaga di Kukar.

“Karena Kita memahami bahwa investasi ini tidak hanya memberikan income bagi negara, tetapi juga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat di sekitar perusahaan tersebut beroperasi”. Ungkapnya.

Bupati Edi Damansyah berharap semua perusahaan yang beroperasi di Kukar dapat mengoptimalkan peranannya dalam tanggungjawab sosial dan lingkungannya.

“Walau selama ini telah berjalan, Saya berharap dengan telah terbentuknya forum TJSL ini perusahaan untuk optimalisasi terkait program pemberdayaan masyarakat dan program tanggung jawab sosial atau CSR” harapnya.

Selain pelantikan Forum TJSL dalam eksekutif meeting tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan dari Kementerian dan Hilirisasi/BKPM dan Penghargaan dari Bupati Kutai Kartanegara atas komitmen pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM tahun 2024.

Dan juga Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan BPJS bersama donatur badan usaha tentang jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah / bukan pekerja mandiri kolektif, serta penyerahan sertifikat hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2024. (Prokom01)