TENGGARONG – Dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2021-2026 diperlukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Bupati Kukar mengeluarkan Surat Edaran (SE) berupa Instruksi Nomor B-949/SETKAB/ABBANG.II/903/04/2023 Tentang Percepatan dan optimalisasi Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2023.

Instruksi tersebut dibacakan oleh Sekda Kukar Dr.H Sunggono usai menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian APBD Tahun 2023 yang juga dipimpimpin langsung Bupati Edi Damansyah didampingi Wakilnya H Rendi Solihin, Rabu (3/5/2023), pagi hingga malam di Kantor Bupati, Tenggarong.

Dalam instruksi bupati tersebut memuat 7 (tujuh) poin penting yang harus menjadi perhatian semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Pertama, Seluruh perangkat daerah memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berada dibawah kewenangannya sudah menyelesaikan proses yang pemilihan penyedia barang/jasa selambat-lambatnya (a). Akhir bulan April 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan jangka waktu 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) bulan. (b). Akhir bulan Mei 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan jangka waktu 5 (lima) s/d 6 (enam) bulan. (c). Akhir bulan Juni 2023 untuk pekerjaan yang memerlukan jangka waktu dibawah 3 (tiga) bulan.

Kedua, Kepala perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan target waktu dan menjaga kualitas serta dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga kepala perangkat daerah agar memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan tidak sesuai dengan kualitas serta kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Keempat, Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan secara berkala hasil dari pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kelima, Apabila batas waktu yang ditetapkan dalam instruksi ini terlampaui disebabkan oleh karena kelalaian kepala perangkat daerah yang tidak melaksanakan fungsinya selaku Pengguna Anggaran (PA) maka atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, Kepada tim pengawasan dan pendampingan kegiatan strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat melakukan pengawasan dan pendampingan kepada OPD yang memerlukan pendampingan agar proses percepatan dan optimalisasi penyerapan APBD tahun angagran 2023 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Tujuh, Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Demikian Instruksi Bupati Kukar. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta jajaran Dinas Sosial (Dinsos) agar terus memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan. Hal tersebut dikatakannya usai menanggapi laporan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hamli dalam Rapat Pengendalian APBD Tahun 2023, Rabu (3/5/2023) sore di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Saya minta dinsos Kukar (Hamli-red) agar terus memperkuat keberadaan Puskesos sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan,” kata Edi Damansyah.

Bahkan bupati meminta agar dinsos membuatkan standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja yang dilakukan jajaran Puskesos dalam melakukan update data kemiskinan terpantau dengan baik.

“Saya minta update data kemiskinan yang dilakukan Puskesos dilapangan terus terpantau dan dilakukan verifikasi by nama by adress. Jangan hanya memplenokan hasil yang didapat, tanpa melakukan verifikasi dari rumah ke rumah. Saya minta ini diperhatikan,” ujarnya.

Bahkan dalam waktu dekat, bupati Edi Damansyah akan bersurat ke Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemensos) RI untuk melakukan Audiensi terkait updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data DTKS yang dilakukan di Kukar harus terus terupdate, sehingga tidak ada lagi persoalan seperti lambat memasukkan data di aplikasi Kemensos,” tegas Edi Damansyah.

Ditambahkan Edi Damansyah, data DTKS juga harus disingkronisasikan dengan data yang dimiliki Statistik Kukar.

“Saya juga minta pendataan DTKS dapat disingkronisasikan dengan statistik, jangan sampai jalan sendiri-sendiri dan yang terpenting jangan sampai pekerjaan yang selama ini kita lakukan tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Kukar,” demikian jelas Edi Damansyah. (Prokom10)

TENGGARONG – Untuk memanfaatkan potensi komoditi kelapa yang saat ini terbilang sangat menjanjikan, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) akan membangun 2 (dua) unit pabrik kelapa yang siap memproduksi 6 (enam) jenis produk dengan lokasi bahan bakunya  berada diwilayah pesisir yakni Muara Jawa, Muara Badak dan Samboja.

“Alhamdulillah potensi kelapa di Kukar sangat menjanjikan. Kedua pabrik ini akan dibangun pada anggaran perubahan APBD tahun 2023 yang berlokasi di Muara Jawa dan Samboja melalui anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),” kata Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto dalam Rapat Pengendalian APBD Tahun Anggaran 2023 dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Rabu (3/5/2023) siang di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

Dijelaskan Totok, saat ini potensi komoditas kelapa tersebut setelah diestimasikan sangatlah menjanjikan yakni sekitar 700 Ton/Tahun dan rata-rata buah kelapa ini belum termanfaatkan dengan baik.

“Untuk itu, Pemkab Kukar melalui Disperindag akan membagun pabrik kelapa yang diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat dengan berbagai macam produk yang akan dihasilkan dari industri kelapa,” ujarnya.

Disebutkan Totok ada dua jenis komoditas kelapa yang dapat dikembangkan yakni, khusus industri yang akan masuk ke pabrik dan khusus yang dikonsumsi tersendiri. Artinya, kolaborasi dinas perkebunan dan teknis lainnya terus berkolaborasi, sehingga industri pabrik yang dibangun kedepannya terus berproduksi dengan baik.

“Pembangunan dua unit pabrik kelapa akan menelan biaya Rp4 Miliar. Diharapkan keberadaan pabrik ini dapat dirasakan oleh petani kelapa untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kukar H. Rendi Solihin mendukung pendirian pabrik kelapa di wilayah pesisir, tentu saja kata Rendi peran Dinas Perkebunan, Pekerjaan Umum (PU) dan Disperindag dapat bersinergi dalam menyiapkan infrastruktur maupun komoditi kelapa yang akan diproduksi.

“Saya minta dinas-dinas teknis ini berkolaborasi dan disiapkan baik itu sarana prasarananya hingga masuk ke tahap produksi dan pemasarannya,” demikian harap Rendi Solihin. (Prokom10)

TENGGARONG – Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Syarifah Vanessa Vilna menjabarkan realisasi Anggaran APBD dalam Rapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong, Rabu (3/5/2023) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakilnya H Rendi Solihin, Sekda Kukar Dr. Sunggono serta para Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan secara virtual para camat, kepala desa dan lurah se-Kukar.

Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanessa dalam laporannya terkait realisasi APBD triwulan I Tahun 2023 mengatakan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah yang dimaksudkan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

“Tujuannya memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kegiatan yang dipantau secara online melalui aplikasi e-Pantau,” katanya.

Adapun gambaran alokasi anggaran APBD dari tahun 2021 yakni APBD Rp5,2 Triliun dengan realisasi keuangan Rp84,42 persen atau Rp4,418 Triliun. APBD Tahun 2022 yakni APBD Rp6,5 Triliun dengan realisasi keuangan Rp80,48 persen atau Rp5,27 triliun.

Sementara gambaran alokasi anggaran APBD tahun 2023 triwulan I yakni APBD Kukar Rp7,78 Triliun dengan 463 program, 1.103 kegiatan dan 2.973 sub kegiatan.

Ditambahkan Syarifah berdasarkan komitmen kebijakan anggaran tahun 2023 dengan rincian Reformaai Birokrasi Rp111,4 Miliar, Peningkatan SDM Rp2,84 Triliun, Ekonomi Unggulan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Rp702 M, Infrastruktur Dasar dan Wilayah Rp1,6 T dan Lingkungan Hidup Rp34 Miliar.

Capaian tahapan pelaksanaan triwulan I yakni Januari realisasi keuangan sebesar 2,19 persen, fisik 3,63 persen dan tahapan pelaksanaan 15,33 persen. Kemudian Pebruari keuangan 4,24 persen, fisik 7,58 persen, 22,08 persen pelaksanaan. Maret realisasi keuabgan 6,99 persen, fisik 13,26 persen dan realisasi pelaksanaan28,35 persen. (Prokom10)