TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono menghadiri Deklarasi Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) bidang Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis ( 17/7 ).

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars SPR, pemutaran video perjalanan SPR Kabupaten Kukar serta dilanjutkan dengan Deklarasi Bidang Peternakan yang disaksikan Arpan, Prof Muladno, M Taufik Kadis Pertanian dan Peternakan, Kemudian Deklarasi Bidang Pertanian disaksikan Kadis Pertanian dan Peternakan M Taufik dan , serta Deklarasi Bidang Perikanan yang disaksikan Dr.Ir. Gatot Supangkat, MP., IPU, ASEAN Eng), Prof Muladmo serta Kadis Perikanan Muslik.

Sekda menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (KBBI) atas inisiatif dan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal dan penciptaan ekosistem usaha rakyat yang tangguh khususnya di bidang pertanian dalam arti luas melalui Program Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) ini. Program ini tentunya sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas. Kegiatan ini tentunya juga merupakan bagian dari tindak lanjut dan implementasi dari MOU antara Pemkab Kutai Kartanegara dengan Yayasan KBBI yang telah ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan Ketua Yayasan KBBI.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas sangat besar dan menjadi salah satu program prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dari ekonomi yang bertumpu/bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (unrenewable resources) khususnya dari sektor pertambangan minyak bumi, gas dan batubara ke ekonomi yang terbarukan (renewable resources) melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebagaimana dietahui bersama bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lebih dari 1 dekade terakhir memiliki kedudukan dan posisi strategis di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Sampai saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan pangan termasuk khususnya padi (beras) di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Data BPS Kalimantan Timur Tahun 2024, luas panen padi di Provinsi Kalimantan Timur tercatat seluas 57.143,29 Hektar dan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 26.744,87 Hektar atau 46,80% dari luas panen di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 115,10 ribu ton GKG atau memberikan kontribusi sebanyak 50,71% dari keseluruhan produksi GKG di Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya kedudukan dan peran strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyediaan pangan akan lebih besar lagi dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), dimana nantinya sekitar 4-5 juta orang akan berpindah ke wilayah IKN dan sekitarnya. Ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua utamanya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyanggah pangan IKN.

Komitmen Program Dedikasi Kukar Idaman yang sebelumnya telah dibangun dan direalisasikan dalam kurun waktu 2021-2025 ini, akan lebih dipertajam, diperluas dan difokuskan lagi melalui Program Kukar Idaman Terbaik (Inovatif, Daya Saing, Mandiri, Terbukti, Berprestasi dan Kerja Nyata). Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Aulia-Rendi) Periode 2025-2023, telah menetapkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2030 yaitu “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik” dengan arah pembangunan “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Visi ini secara konseptual menyasar tiga kondisi utama: Kukar yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan pembangunan berkelanjutan.

Periode Tahun 2025-2030 ini merupakan tahap penguatan fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, filosofi “Kukar Idaman Terbaik”.
Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi Utama yaitu :
1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial).
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi baru non-ekstraktif.
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
Tentunya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang telah disusun oleh Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030, tidak lah mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya dukungan, kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk utamanya POLRI, TNI, Dunia Usaha (Swasta), Perguruan Tinggi,
Yayasan/LSM/NGO termasuk tentunya masyarakat secara luas. Mari bersama membangun Kutai Kartanegara yang lebih Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Namun demikian, masih cukup banyak kendala dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk diantaranya adalah terkait dengan sumber daya manusia khususnya menurunnya Rumah Tangga Petani (RTP) dan Rumah Tangga Nelayan (RTN). Selain itu, berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar petani dan nelayan saat ini berusia rata-rata di atas 50 tahun. Masalah ini tentunya harus menjadi perhatian khusus kita bersama.

Pola pikir (mindset) dan motivasi kerja generasi muda saat ini harus diubah. Tidak lagi mereka berpikir bahwa kerja yang menjanjikan hanya menjadi pegawai termasuk menjadi PNS/ASN atau THL/Honorer. Sektor pertanian diasumsikan sebagai sektor tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik, termasuk identik dengan hal-hal yang sifatnya “kotor” dan “berlumpur”.

Untuk menarik minat anak-anak muda agar mau terjun dan bekerja dalam bidang pertanian tentunya harus dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan Moderinisasi Sistem Pertanian melalui Mekanisasi dan Pertanian Cerdas (Smart Farming). Sistem pertanian tradisional/konvensional harus diubah dengan Pertanian Modern dengan penggunaan alat dan mesin pertanian mulai dari pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen sehingga pertanian lebih efektif dan efisien. Selain itu juga harus diberikan insentif khusus untuk modal usaha bagi mereka.
Untuk itu kami harapkan melalui Program Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) ini, dapat menghasilkan generasi-generasi muda yang bersemangat dan tangguh dibidang pertanian, peternakan dan perikanan sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan (agent of change) dan penggerak pembangunan desa. Nantinya mereka juga dapat berperan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).
Sunggono juga mengingatkan kepada 27 orang peserta Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) ini, agar benar-benar serius dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini selama 6 bulan. Saudara-saudara merupakan orang-orang yang terbaik dan terpilih untuk mengikuti kegiatan ini melalui proses seleksi dan musyawarah. Dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang saudara-saudara dapatkan nantinya, diharapkan dapat menjadi bekal utama dalam membangun usaha bidang pertanian dalam arti luas yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Selain itu, diharapkan juga dapat mengajak dan memotivasi kawan atau saudara yang lain untuk turut serta berusaha dibidang pertanian.
Kepada Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, agar mengawal program ini dengan serius termasuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangannya. Perkembangan program/kegiatan ini saya harapkan dapat disampaikan secara periodik kepada kami.
Kepada Yayasan KBBI dan Fasilitator SPR, kami harapkan melalui Program SPR ini benar-benar dapat menempa dan menggembleng para peserta sehingga mereka memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Selain itu, program ini juga harus diikuti dengan pendampingan yang berkelanjutan sampai memberikan hasil dan dampak yang signifikan. Harapannya jika ada satu desa/kelurahan yang sudah berhasil, maka dapat dilakukan replikasi di wilayah lain (desa/kelurahan) di Kabupaten Kutai Kartanegara. ( Prokom 03 ).

TENGGARONG – Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kutai Kartanegara setelah tampilan pada malam jamuan makan malam Gala Dinner dalam rangka HUT. Dekranas Ke 45 Se-Indonesia yang dilaksanakan di Kota Minyak di Balikpapan Sport Center dan Convention Dome Balikpapan, Tanggal 9 Juli lalu, kini kembali tampil dalam ajang Festival Yogyakarta Fashion Trend 2025, yang dilaksanakan tanggal 13 Juli 2025, di The Rich Hotel Yogyakarta , Jl. Magelang. Demikian dikatakan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kukar Sayyid Fatullah diruang kerjanya, Rabu ( 16/7 ). Dekranasda Kukar melalui mantan Kepala Bagian Perindustrian Disperindag Imam Pranata atau lebih dikenal Imam Mardioto kembali mengikuti kegiatan rutin tahunan Jogja Fashion Show Trend 2025, maupun kegiatan lainnya dikota kota besar. Dalam kegiatan festival Jogja ini , Dekranasda Kukar menampilkan motif yang diangkat “Icon Kota Raja ”
Yaitu Batik Melayu Kutai by Imam Mardioto, menampilkan 8 outfit pakaian pria ready to wear warna yang diangkat merah marun, hitam, orange dan ungu muda ..Festival Yogja Show Trend 2025 ini diikuti para desainer seluruh Indonesia sebagai ajang promosi khas kerajinan Daerah. “Alhamdulillah Dekranasda Kukar selalu hadir dalam berbagai event dengan menampilkan berbagai motif Batik Melayu Kutai, dan ini juga merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi kita semua,” kata Sayyid Fatullah. (Prokom 03 ).

Tenggarong – Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk mentransformasi cara kerja birokrasi agar menjadi lebih terbuka, efisien, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah ditetapkan sebagai strategi nasional transformasi digital pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

“Keberhasilan SPBE dan kelak akan berganti ke Pemerintahan Digital sangat bergantung pada kolaborasi, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Untuk itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah agar tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar memahami, mendalami, dan menjalankan perannya dalam menerapkan substansi dari dokumen yang disampaikan hari ini. Jangan sampai dokumen yang kita susun ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban guna pemenuhan bukti dukung penilaian SPBE,” tegas Asisten III Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto menyampaikan sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, pada acara pembukaan Sosialisasi akhir arsitektur dan peta rencana SPBE serta pedoman manajemen risiko SPBE, manajemen layanan dan manajemen aset TIK SPBE, di Bappeda Lantai 1, Selasa (15/7/25).

Lebih lanjut dikatakannya, semua langkah merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan Visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Implementasi SPBE yang terencana, terpadu, dan berorientasi pada pelayanan publik digital yang berkualitas akan menjadi salah satu pengungkit utama pencapaian misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa Arsitektur SPBE disusun untuk mendukung keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital pemerintah serta menjadi pedoman bagi instansi pusat dan daerah. Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang disosialisasikan merupakan bentuk konkret komitmen dalam menjabarkan regulasi tersebut ke dalam kerangka kerja daerah. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko, Manajemen Layanan, dan Manajemen Aset TIK SPBE juga merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola teknologi informasi pemerintahan yang aman, handal, dan berorientasi layanan.

“Perlu disadari bahwa saat ini pemerintah pusat tengah mempersiapkan kerangka baru bernama, Pemerintahan Digital yang akan menjadi pengganti SPBE mulai tahun 2026. Konsep ini tidak hanya menekankan digitalisasi sistem dan layanan, namun juga menekankan transformasi nilai, budaya kerja, serta kemampuan adaptif birokrasi dalam merespons perubahan. Maka dari itu, dokumen dan pedoman yang kita susun saat ini harus memiliki fleksibilitas dan kesinambungan agar tetap relevan saat transisi menuju Pemerintahan Digital,”katanya.

Sementara Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kukar Solihin mengatakan tujuan dari sosialisasi adalah menyampaikan hasil akhir penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Kukar, menyampaikan pedoman teknis manajemen risiko, manajemen layanan, dan Manajemen Aset TIK SPBE, selanjutnya meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap arah kebijakan SPBE dan implementasi teknis di unit kerja masing-masing, serta menjadi bagian dari konsolidasi menuju transformasi Pemerintahan Digital yang efisien dan terintegrasi.

“Peserta kegiatan ini terdiri dari perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar serta Tim teknis SPBE dari Dinas Kominfo dan kegiatan ini menghadirkan narasumber dari PT Digitama Sinergi Indonesia, sebagai konsultan penyusun Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Pedoman Manajemen SPBE,”jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut ia menginformasikan bahwa Kabupaten Kukar telah ditetapkan sebagai salah satu lokus pemantauan SPBE Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB. Penetapan tersebut menjadi bagian dari masa transisi nasional menuju pengukuran Indeks Pemerintahan Digital yang akan menggantikan indeks SPBE. Dengan demikian, seluruh dokumen dan kebijakan teknis yang disusun saat sekarang akan menjadi bagian dari bahan evaluasi utama dalam proses pemantauan tersebut.

Ditambahkannya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat daerah dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data baik secara daring maupun melalui kegiatan on Desk Interview yang dilaksanakan selama bulan Juni yang lalu, sehingga memudahkan proses penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta dokumen Manajemen Risiko, Manajemen Layanan dan Manajemen Aset TIK SPBE.

“Semoga kerjasama dan kolaborasi yang baik ini terus berlanjut dalam pelaksanaan SPBE dan transisi menuju Pemerintahan Digital. Kolaborasi dan konsistensi kita semua akan menentukan keberhasilan transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,”tutupnya.(Prokom06)

Sangatta – Kafilah Kutai Kartanegara (Kukar) peserta dari cabang Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) Putra yang tampil di Arena 9 Aula SMA Negeri 2 Sangatta Utara tempat berlangsungnya cabang lomba MFQ, masuk final setelah dibabak penyisihan mengalahkan peserta kafilah dari Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Barat (Kubar), Senin (14/7/2025) pagi.

Dikatakan pelatih MFQ Kukar, Ustadz Muhammad Zain peserta MFQ Kukar yang diperkuat Muhammad Putra Prasetyo, Muh. Ilhamsyah, dan Fahrid Zainar Hasyim. Mereka berhasil mengumpulkan nilai tertinggi yaitu 1.910 point, dan mengungguli lawan-lawannya pada cabang MFQ/lomba cerdas-cermat.

“Alhamdulillah wasyukurillah, Kukar mendapatkan nilai tertinggi yaitu 1.910 poin sementara Kutim 1 265 point dan Kubar hanya 640 point,” ujar Zain didampingi, pelatih pendamping KH. Ihsanul Karim.

Untuk itu, seluruh masyarakat Kukar diharapkan dukungan dan doanya, supaya di final besok Kukar juara I di cabang MFQ Putra, dan penyumbang point pertama bagi Kafilah Kukar. (prokom05)