Bupati Apresiasi Camat se Kukar Rampungkan Verifikasi DTKS

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi dan berterimakasih atas kerjasama para Camat se-Kukar, atas tuntasnya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Berkaitan verifikasi dan validasi ini, saya ingin melihat perubahan pola pikir dan budaya kerja, bahwa pemimpin dalam hal ini Camat harus mengetahui wilayahnya secara mendetail, seperti filosofinya daun pun jatuh diwilayahnya, Camat harus tahu. Dengan merubah pola pikirnya yang dulu kerjanya tidak berbasis data, semua cuek dengan data dan untuk sekarang jangan sampai seperti itu lagi,” kata Edi Damansyah pada Rapat Koordinasi hasil verifikasi dan validasi DTKS, diruang Serba Guna Kantor Bupati, Senin (12/09).

Lebih lanjut kata Edi, setelah melakukan dorongan bahwa bekerja harus ada standar waktunya, konsep, mekanisme dan siapa saja yang terlibat, terstruktur, ternyata begitu dilakukan dengan baik terlihat semua kemampuan manajerial 18 Camat.

“Kita harus punya catatan khusus dalam perbaikan bukan hanya sebatas dalam program pembenahan data saja, namun didalam struktur penanganan DTKS ini berangkat pada data dulu, siapa saja yang terlibat didalamnya jadi terorganisir dengan baik kedepannya. Kita tidak bisa melempar kesalahan pada yang lain seperti adanya data yang salah dipusat, sebenarnya bukan salah mereka namun kesalahan pada daerah itu sendiri data yang terkumpul dipusat adalah hasil kerja daerah,” ucapnya.

Dikatakannya kerja di daerah harus diperbaiki, makanya dari sekarang harus ditanamkan bagaimana melakukan perubahan tidak hanya berbasis secara teoritis kebijakan, tapi melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat yang harus dipahami.

Disebutnya, verifikasi DTKS memang tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi wilayah masing – masing, maka Ia meminta Camat jangan berhenti sampai disitu saja, namun terus pertajam data itu.

“Ini belum selesai tapi akan menjadi rujukan untuk mempersiapkan program kegiatan intervensinya supaya tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, dari data yang ada, sudah terlihat gambaran kondisi nyata di lapangan. Maksud dan tujuan verifikasi dan validasi ini bahwa program penanganan kemiskinan harus tepat sasaran, program kegiatan yang ditetapkan benar – benar tepat pada penerima bantuan yang harus disentuh dengan program pemerintah.

Kepada Kepala BPS Kukar dalam pendataan Registrasi Sosial Ekonomi, Edi berpesan agar bisa melibatkan semua jajaran pemerintahan yang ada di setiap kecamatan dari Camat, Lurah/Kades, Ketua RT, Puskesos, PKH dan orang – orang di lapangan, agar bisa sesuai data yang ada, jangan sampai langsung disampaikan ke pusat tanpa sepengetahuan orang daerah.

“Mudahan bisa berkoordinasi dengan baik, dan data ini bisa memberikan kontribusi khususnya didalam registrasi sosial ekonomi, dan kita dalam waktu dekat akan melakukan Musrenbang, dengan para dunia usaha kita akan bicara program intervensi dari DTKS, agar bisa rencanakan berapa persen yang masuk bantuan melalui APBD dan berapa persen melalui bantuan dunia usaha,” ungkap Edi.

Diharapkan dari data tersebut Camat juga mengkoordinasikan dengan para dunia usaha dan para stakeholder setempat.

“Kalau sudah terpola di masing – masing kecamatan, sehingga mengerucut di tingkat kabupaten, sudah masuk pada kebijakan teknis operasionalnya pada Camat, karena Camat-lah yang paham berkaitan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan yang ada. Mudahan ini terus berlanjut sehingga intervensinya bisa berjalan baik,”pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat Sekda Kukar H Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Dinas Sosial H Hamly, Kepala BPS Kukar Nur Wahid, Ketua DMI Kukar H Muhammad Bisyron, Tim Gugus Kukar Idaman dan Camat se-Kukar. (prokom06)