Bupati Harap Kecukupan Suplai Bahan Pokok di Kukar Terjaga Jelang Nataru

Tenggarong – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya menjaga kecukupan suplai bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kukar juga mulai mempersiapkan ketersediaan bahan pokok untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Aulia Rahman Basri saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin (22/12/25).

Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Kukar terus berupaya menyeimbangkan kecukupan suplai bahan pokok, terutama pada momentum peningkatan konsumsi masyarakat seperti Nataru. Menurutnya, ketersediaan pasokan harus diiringi dengan kelancaran distribusi agar stabilitas harga dapat terjaga.

“Jalur logistik dari daerah asal bahan pokok menuju Kukar harus benar-benar diperhatikan. Jika pasokan tersedia dan distribusi lancar, maka harga di pasaran bisa lebih terjamin dan terkendali,” ujarnya.

Selain fokus pada pasokan dari luar daerah, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan produksi dan pengelolaan bahan baku lokal. Salah satunya melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang mulai dijalankan di Kukar.

“Koperasi Merah Putih sudah mulai kita kerjakan dengan harapan bahan baku yang ada di daerah bisa dikelola di daerah itu sendiri, sehingga ketergantungan pasokan dari luar dapat dikurangi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta Ketua TPID Kabupaten Kukar yang dijabat oleh Sekda Kukar, Sunggono, untuk memastikan seluruh program pengendalian inflasi yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat saling terhubung dan berjalan secara terintegrasi.

Terkait digitalisasi, Bupati menyambut baik peluncuran aplikasi Mandau oleh Bank Indonesia. Menurutnya, inovasi tersebut dapat membuka ruang percepatan digitalisasi transaksi dan mendukung transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menilai aplikasi Mandau sangat membantu, terutama dalam mendorong pemanfaatan transaksi digital di daerah,” katanya.

Bupati juga menyinggung capaian Kabupaten Kukar yang berhasil meraih penghargaan TPID terbaik di zona Kalimantan Timur, sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sementara itu, untuk TP2DD, Pemkab Kukar akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong implementasi sistem pembayaran non-tunai di seluruh OPD. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa setelah peresmian Tangga Arung Square diawal Januari 2026 nantinya akan menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara penuh.

“Ini bagian dari langkah kita mendorong digitalisasi daerah, agar masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi non-tunai,” pungkasnya. (Prokom06).