Bupati Ingin Kegiatan 2022 Segera Berjalan, dan Seriusi Parkir Untuk Tingkatkan PAD
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Ngapeh Hambat (Obrolan Pagi) sebagai upaya evaluasi dan mempersiapkan kegiatan kedepan agar berjalan dengan baik dan tepat waktu. Acara yang dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah Sunggono dan para Asisten itu, diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah/Kades se Kukar, baik secara langsung maupun virtual, Senin (31/1) di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar. Hadir juga akademisi Profesor Iskandar selaku tim Gugus Tugas Kukar Idaman.
Adapun yang menjadi pembahasan yakni, persiapan dan progres Pengadaan Barang dan Jasa 2022, pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp 50 Juta berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa bagi RT. Serta dibahas juga mengenai pengelolaan parkir, diantaranya Perbup nomor 10 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.
Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa 2022, Bupati menginginkan agar tahun ini tidak boleh lagi terlambat dalam prosesnya. Maka, Kepala OPD diminta untuk berinovasi melakukan perubahan kinerja.
“Kita harus berubah, Maret harus selesai proses lelangnya, agar kegiatan pembangunan bisa segera berjalan tepat waktu dan bermanfaat untuk masyarakat,” pintanya.
Untuk itu, Edi menginginkan agar OPD fokus pada roses lelang di bulan Maret dengan menggunakan sumberdaya manusia yang ada, pastikan ketatalaksanaan administrasi selesai, misalnya Surat Keputusan (SK) Kepala OPD terhadap kegiatan.
Kemudian, Bupati mengingatkan Kepala OPD untuk mengatur kontraktor, bukan sebaliknya.
“Kembaikan marwah kita Pemerintah yang mengatur kontraktor,” tegasnya.
Sementara, terkait program pembangunan berbasis RT, Bupati harap perencanaan yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bisa terkawal dengan baik oleh Camat Kades/Lurah, untuk itu maka finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus segera dilaksanakan jangan sampai lewat bulan Februari ini.
Terkait prioritas, dikatakan Edi tentu tidak semua item bisa dibiayai dari program ini, sehingga laksanakan dengan pedoman yang ada di Perbup, disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing.
“Pasti awal pelaksanaan program ini ada kelemahan, maka triwulan pertama nanti ada evaluasi, jadi laksanakan sesuai ketentuan yang ada. Program ini merupakan apresiasi terhadap RT atas tugasnya yang sangat penting sebagi ujung tombak Pemda,” ujarnya.
Sedangkan mengenai penyelenggaraan parkir, Bupati meminta OPD terkait agar segera mengimplementasikan langkah -langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir.
“Februari ini kalau bisa sudah dilaksanakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai leading sector harus mengkoordinir OPD pendukung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini. Dinas Perhubungan kerjakan saja konsepnya, ini harus diseriusi, saya optimistis kita semua bisa memulai,” ujarnya.
Diakhir Edi meminta seluruh Kepala OPD untuk rajin berkoordinasi, dan mengubah pola fikir dan pola kerja agar kegiatan pembangunan 2022 bisa segera terlaksana, dan PAD bisa ditingkatkan dengan berbagai terobosan. (prokom04)
