Bupati Ingin Penanganan Inflasi Konsisten Dilakukan

Tenggarong – Dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara (Kukar) telah mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp 9.8 Miliar,- yang dimanfaatkan Kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi di daerah. Diharapkan apa yang sudah dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi”,pinta Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Rakor Pengendalian Inflasi dalam Upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan Kukar, Selasa (17/10/23) di ruang serbaguna Kantor Bupati setempat.

Dikatakan Bupati Edi Damansyah semua bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada ditengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh subtansinya, setelah rakor harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan pada kelompok yang diberdayakan yang selalu dicek.
“Adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya dari perjalanan itu memberikan pelajaran bagi kita jika semuanya bekerja dengan satu arah persoalan besar dipecahkan dengan baik”,kata Edi.

Berkaitan dengan pengendalian inflasi sangat erat dengan kondisi pangan, fenomena alam dan adanya perang. Adanya kebijakan Pemerintah pusat hingga kedaerah dimana Kukar terutama dinas terkait harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan. Kebijakan yang dilakukan secara nasional akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak dilakukan dengan baik tentunya akan membawa pada situasi kondisi akan terjadi ditengah Masyarakat.

“Ápa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal – hal yang berkaitan bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang”,ujarnya.

Kepada para Camat, Kades dan Lurah Bupati Edi menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan kepadanya. Supaya program pengendalian inflasi salah satu kegiatannya pangan murah betul – betul sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.

“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan”, pintanya.

Ia berharap dalam melaksanakan kegiatan pangan murah harus benar – benar ditetapkan titik – titiknya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah kebawah. Dipastikan yang membeli benar – benar masyarakat menengah kebawah jangan sampai sasarannya tidak tepat.

“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan dengan baik tentu semua harus ada kerjasama yang baik dari semua stakeholder dan OPD terkait harus konsisten melakukannya sesuai dengan target yang ingin dicapai”,pungkasnya.

Rakor berlangsung dengan dialog bersama Kepala OPD terkait yang juga diikuti oleh pemerintah kecamatan dan desa melalui zoom.(Prokom06)