Bupati Instruksikan Dinsos Buat Rencana Aksi Mulai Pendataan Hingga Program Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menginstruksikan Dinas Sosial Kukar agar bisa membuat Action Plan (rencana aksi) mulai pendataan hingga sampai pada program kegiatan, yang diuraikan secara merinci tentang data keluarga pra sejahtera.
“Hal ini supaya bisa masuk dalam APBD perubahan, sehingga bisa diperhitungkan berapa yang bisa teranggarkan untuk penanganan kemiskinan, selanjutnya sisa dari data tersebut akan dilimpahkan ke dunia usaha yang sudah menunggu data tersebut untuk masuk dalam program rencana kerja mereka,“ kata Bupat Edi Damansyah pada Rapat Koordinasi Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kukar, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis ( 28/7).
Bupati mengatakan hal tersebut adalah tantangan bagi Dinsos agar bisa melakukan perubahan pola kerja lama ke baru, bagaimana mengelola pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
Bupati kemudian meminta agar Dinsos bisa mengoptimalkan pola kerja sehingga pihak terkait bisa optimal juga dalam melakukan pekerjaannya. Seperti menghadirkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan mendudukan bersama dengan Tim Pendamping sosial PKH agar ada kesesuaian data dalam verifikasi, sehingga tidak selesai di surat edaran saja, harus ada konsep kerjanya dan dijalankan di lapangan.
Selanjutnya Edi juga meminta pemutakhiran data untuk keluarga pra sejahtera program PKH di Kukar. Untuk itu Dinsos agar bisa mengevaluasi pekerjaan dan melakukan perubahan, merubah program kegiatan berkaitan dengan pendataan keluarga prasejahtera. Adanya optimalisasi peran pendamping PKH bisa terwujud tidak terlepas dari peran Dinsos sebagai leading sektornya berkaitan dengan verifikasi data.
“Fokus dalam berpacu dengan waktu sehingga nanti dalam program jangka pendek bisa dianggaran perubahan, akan kita dorong lanjutannya di APBD 2023. Maka verifikasi data ini sangat penting,” ujarnya.
Adapun Kecamatan menjadi lokus pengentasan kemiskinan adalah Samboja, Tenggarong, Loa Janan dan Muara Kaman. Kemudian memperhatikan angka presentasi dan kondisi dalam masyarakat maka Kecamatan Marang Kayu, Anggana, Muara Wis, Kenohan, Sangasanga dan Muara Kaman juga layak dipertimbangkan sebagai lokasi prioritas selanjutnya.
”Bukan berarti Kecamatan lain tidak ditangani namun fokus kerja kita dalam jangka pendek ini pada Kecamatan yang disebutkan ini dulu,” katanya.
Sementara, Kepala Dinsos Kukar H Hamly mengatakan pihaknya berupaya melakukan penajaman penanggulan kemiskinan, agar program – program itu bisa terintegrasi ke seluruh stakeholder, OPD dan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), lembaga keuangan masyarakat lainnya, missal Baznas dan sebagainya.
“Fokus kami bagaimana penajaman dari Dinas maupun dari TJSP, bisa menyasar sesuai dengan data – data kemiskinan yang ada di Kukar,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga mengoptimalkan PKH untuk pendataan di lapangan baik itu registrasi,verifikasi dan validasi data, selain itu ada petugas Puskesos dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping lainnya yang membantu pendataan dan verifikasi data yang ada di Kelurahan/Desa.
Sesuai arahan Bupati, sebut Hamly, Dinsos akan menyampaikan hasil pendataan tersebut kepada OPD terkait, agar bisa memberikan bantuan sesuai data yang telah tersedia. Dengan adanya data, orang dibawah garis kemiskinan akan dibantu sesuai dengan umur.
”Jika usia Lansia cukup diberikan bantuan, jika masih muda akan diberikan pelatihan untuk menaikkan taraf hidup mereka, atau diberikan modal usaha dalam bentuk program – program dari Dinas terkait,” ungkapnya.
Dari data PKH, ada 14.108 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi data terakhir penyaluran bantuan Kementerian Sosial.
”Program ini bisa terlaksana sehingga pelayanan kepada keluarga pra sejahtera bisa tersampaikan hingga angka kemiskinan di Kukar bisa menurun,”pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar HM Bisyron, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kukar Arianto, Camat, Lurah, Kades, Kasi Kesra Kecamatan, Tim pendamping social PKH, Puskesos, TKSK dan pendamping data lainnya melalui virtual.(Prokom06)
