Bupati Minta OPD Jalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Memperkuat Skema Kemitraan
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK), Selasa (24/01/23) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat.
Bupati didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekretaris Daerah H Sunggono dan Dandim 0906/Kukar Letkol Inf Jeffry Satria. Rakor itu diikuti sluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), dan juga Forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan).
Edi Damansyah mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk melakukan persiapan dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan khususnya untuk kemiskinan ekstrim.
Edi juga menerangkan beberapa indikator kemiskinan yang perlu ditangani bersama diantaranya rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pekerjaan.
“Perlu sinergi yang baik untuk melakukan pendataan dan saat ini BPS telah melakukan survei secara makro, namun saat ini yang dibutuhkan adalah data secara mikro sehingga bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Edi meminta kepada seluruh OPD yang terkait untuk lebih serius menangani pengentasan kemiskinan.
“Harus Fokus, saya akan pastikan setiap OPD akan ada program pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan indikator kemiskinan, nanti kalau tidak ada akan diverifikasi kembali dan akan dilakukan intervensi jika tidak tepat sasaran,”tegas Edi.
Menurutnya, saat ini Pemkab Kukar terus berupaya bersinergi dengan berbagai pihak seperti keterlibatan aktif TNI sebagai mitra Pemkab dalam program strategis daerah, dan juga Perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar tergabung dalam Forum TJSP, sehingga penanganan penanggulangan Kemiskinan ini bisa mudah dilakukan dan tepat sasaran dan juga dapat dijalankan dengan optimal.
Melalui penguatan kolaborasi internal dan eksternal Pemerintah Daerah, Edi meminta untuk menjalankan Program
Penanggulangan Kemiskinan dengan memperkuat skema kemitraan strategis dengan lembaga lain, baik instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat secara terintegrasi dengan pola kerja yang terstruktur dan sistematis.
Setiap OPD Wajib Mengintegrasikan Program yang terkait kemiskinan ke dalam RBPK dan pastikan proses pelaksanaan anggaran bersesuaian dengan jadwal pelaksanaan program. Selain itu dengan data yang akurat, maka pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin melakukan penanganan penanggulangan kemiskinan.
“Jangan ada warga yang semestinya menerima bantuan namun mereka tidak menerima, data harus terus di Update sehingga permasalahan seperti itu tidak terus terulang,”pinta Edi.
Sementara itu Plt Kepala Bappeda Kukar Vanessa Vilna menuturkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan di Kukar, Pemkab Kukar sudah bersinergi dengan pihak perusahaan terhadap pembiayaan.
‘Sementara ada 20 perusahaan yang akan turut bermitra melalui aplikasi RBPK dan kedepannya bisa lebih banyak lagi perusahaan yang mendaftar untuk bermitra,”imbuhnya.
Selanjutnya akan langsung melakukan verifikasi di lapangan, untuk mencari data calon penerima sasaran manfaat yang valid dan terus melakukan pengawalan akurasi data penerima manfaat.
“Pemkab Kukar serius menangani hal ini dan punya strategis untuk mengentaskan kemiskinan Sehingga pada 2024 akan bisa mencapai 0 persen,”ungkapnya. (Prokom08)
