Bupati Minta Pejabat Yang Baru Dilantik Agar Memberikan Pelayanan Cepat dan Terbaik Bagi Masyarakat
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta semua pejabat dilingkungan pemkab Kukar, khususnya yang baru dilantik agar dapat memaknai perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik yang lebih ringkas, cepat dan memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut disampaikannya usai mengambil sumpah dan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional, Senin (17/10/2022) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.
“Saat ini perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik yang lebih baik tidak berbanding lurus dengan perbaikan dan kesiapan ASN yang selama ini terkesan tidak mampu dan tidak mau keluar dari zona nyaman,” katanya.
“ Saya tidak mau para pejabat struktural dan fungsional di seluruh perangkat daerah sulit berkoordinasi dan bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya lagi.
Menurut bupati Edi Damansyah, dirinya sangat berharap jajarannya fokus pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka Pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor. 6/2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah.
“Saya tekankan kembali semuanya harus fokus pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Tidak ada Visi dan Misi Perangkat Daerah,” tegasnya.
Dia meminta agar merencanakan segala program dan kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat bukan keinginan sepihak.
“Saat ini kita sedang fokus pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Presiden Republik Indonesia dalam Inpres Nomor. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ujarnya.
Tentunya upaya ini tambahnya, haruslah didukung dengan data yang valid karena selama ini DTKS yang dijadikan rujukan setelah kita verifikasi dan validasi ternyata Tidak valid dan masih banyak salah sasaran.
“Anggaran untuk penanggulangan Kemiskinan sudah memadai, tetapi belum efektif terhadap pencapaian penurunan angka kemiskinan dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan oleh para pihak (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) belum optimal/masih parsial dan jalan masing-masing,” katanya.
“Berdosa etam (bahasa Kutai yang artinya kita) disaat anggaran yang kita kucurkan kepada masyarakat tetapi salah sasaran, masih ada orang mampu yang kita beri bantuan, tetapi orang yang seharusnya mendapat bantuan ternyata tidak mendapatkannya,” demikian tegas Edi Damansyah. (Prokom10)
