Bupati Minta Perangkat Desa Optimal Dalam Bekerja
Tenggarong – Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi pelayanan masyarakat yang diberikan aparatur pemerintah dan kendala – kendalanya di Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan,
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan pertemuan dan silaturahmi bersama Perangkat Desa, para Ketua RT, tokoh masyarakat, dan para Guru se – Desa Tani Bhakti, di Balai Pertemuan Umum (BPU) desa setempat, Minggu (26/2).
“Saya mengapresiasi Kades Tani Bhakti M Amin dan jajaran, bahwa tugas – tugas sebagai Kades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu berjalan dengan baik,” ujarnya.
Bupati meminta perangkat desa untuk memaksimalkan tugas – tugasnya untuk membantu kades, karena salah satu perubahan di tahun 2023 yaitu percepatan penyusunan APBD desa.
“Itu tidak akan terlaksana apabila perangkat desanya tidak bekerja dengan baik, maka lakukan optimalisasi dalam bekerja,” tegasnya.
Dari pantauannya seluruh desa di Kecamatan Loa Janan, perangkat desa dan pendamping desanya sudah mengerjakan APBD desa secara langsung.
“Karena ada beberapa desa tapi tidak ada di Kecamatan Loa Janan, itu masih mengupahkan atau memakai jasa konsultan dalam penyusunan APBD desanya, karena perangkat desa tidak mau bekerja secara maksimal, tidak mau belajar sehingga tidak bisa memahami teknik – tekniknya didalam menyusun APBD desa,” ungkapnya.
Edi berharap perangkat Desa Tani Bhakti agar terus melakukan kreativitas dan inovasi – inovasi.
Pemkab Kukar bersama DPRD telah melakukan pengesahan APBD desa tahun 2023 pada bulan November 2022.
“Tercepat, bahkan dari informasi untuk wilayah Indonesia Timur Kukar menjadi kabupaten tercepat dalam pengesahan APBD,” ungkapnya.
Menurutnya kecepatan itu tidak akan berbanding lurus, apabila tidak disikapi secara cepat ditingkat desa, artinya percepatan yang dilakukan di tingkat kabupaten harus diiringi kecepatan di tingkat desa.
Edi juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kualitas belanja, apakah sudah sesuai dan tepat sasaran, hal itu tidak hanya berlaku di tingkat desa namun juga di tingkat kabupaten perlu dievaluasi. (Prokom01)
