Bupati Pimpin Rakor Pendapatan Daerah, Tekankan Optimalisasi PAD dan Kemandirian Fiskal

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri memimpin Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Kamis (15/1/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, para Asisten Setkab Kukar, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dinilai strategis dalam merumuskan langkah dan kebijakan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara dirangkai dengan penandatanganan Nota Komitmen Penguatan Peran OPD dalam rangka Optimalisasi PAD melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kemudian Bupati me-Launching aplikasi e-perforasi Kukar Idaman Terbaik.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa rakor ini menjadi sangat penting di tengah kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Kondisi ini berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, hingga sektor pendidikan dan kesehatan, serta berpotensi berdampak pada tunjangan ASN. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD dan melakukan efisiensi belanja,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun PAD mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, kontribusinya dinilai belum signifikan terhadap total pendapatan daerah.

“Ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal kita terhadap dana transfer masih tinggi. Maka diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan struktur PAD Kukar periode 2020–2024, di mana komponen Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyumbang terbesar dan paling dominan. Sementara itu, rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar masih tergolong rendah.

Untuk itu, Bupati Aulia menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama seluruh OPD dalam mendorong optimalisasi penerimaan PAD. Menurutnya, PAD merupakan cerminan kemandirian finansial daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

“Semakin besar kontribusi PAD, semakin mandiri pula daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah strategi utama peningkatan PAD, di antaranya optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pendataan ulang wajib pajak, pembenahan sistem manajemen pemungutan, serta inovasi dan digitalisasi layanan.

Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah dan penguatan peran BUMD, kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan, penguatan regulasi daerah, serta diversifikasi sumber PAD juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Kukar ke depan.

Menutup sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri berharap rakor tersebut dapat menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga apa yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah dan membawa manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara, sejalan dengan visi Kutai Kartanegara Idaman Terbaik untuk mewujudkan Kukar yang maju, masyarakat sejahtera, dan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (prokom04)