Bupati: Reformasi Birokrasi Kukar Harus Terlaksana Lebih Baik Lagi

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan rapat koordinasi dalam rangka finalisasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, di aula lantai II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (16/6).

Acara itu diikuti semua perangkat daerah, baik secara langsung maupun virtual dan diikuti juga Tim Gugus Tugas Kukar Idaman.

Rapat dipimpin kepala Bappeda Kukar yang juga Plt. Asissten II bidang Pembangunan dan Ekonomi Wiyono.

Bupati Kukar Edi Damansyah yang mengikuti secara virtual dalam arahannya mengatakan bahwa Rakor itu sebagai ajang untuk menyamakan persepsi jajaran Pemkab Kukar.
Dirinya menyampaikan apresiasi dan terimakasih karena rancangan RKPD 2022 sudah tersusun dengan baik, walau dalam rancangan tersebut belum dapat mengakomodir dan memberikan solusi semua permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat Kukar.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan kilas balik bahwa Kukar sejak 2012 ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PAN RB menjadi salah satu kabupaten yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi sampai tahun 2014 dan 2015.

“Dalam kurun waktu sebagai kabupaten percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi sudah banyak inovasi – inovasi yang kita lakukan, antara lain dibentuknya tim pembaharuan dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan kelurahan, memang dalam kurun waktu itu belum tercapai perubahan reformasi birokrasi yang ideal yang sesuai standar operasional prosedur maupun standar pelayanan, dan yang paling mendasar kita belum bisa mewujudkan perubahan pola pikir dan perubahan perilaku yang berkaitan dengan birokrasi yang ada di Pemkab Kukar,” ujar Edi.

Bupati mengungkapkan mengapa hal itu diulas kembali, dirinya berkeinginan dan bertekad mulai tahun 2022 sampai 2024 dan 2025 reformasi birokrasi di Pemkab Kukar harus terlaksana lebih baik lagi, karena selama kurun waktu dirinya mengawal secara langsung kegiatan tahapan penyusunan RPJMD RKPD dalam hal kondisi tertentu paling sulit yakni memberikan pengertian pada jajaran OPD.

“Apa yang kita lakukan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi di masyarakat kukar,” harap Edi.

Senada dengan Bupati, Kepala Bappeda Wiyono menuturkan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait program dan kegiatan yang telah termuat dalam rancangan RKPD 2022, dimana proses penganggaran sedang berjalan hingga akhir Juni dan akan ditetapkan pada 9 Juli nanti.

Disebutkan Wiyono tujuan rakor adalah untuk memastikan bahwa visi misi Kepala Daerah telah dijabarkan didalam RKPD tersebut, memperkuat langkah – langkah perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan maupun sub kegiatan yang direncanakan khususnya yang berkaitan dengan visi misi Kepala Daerah.

“Harapannya RKPD 2022 ini disusun dengan tahapan dan perencanaan yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya,” harapnya. (prokom 01)