TENGGARONG – Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) merupakan gerakan aksi gotong royong mitra perusahaan pemerintah, swasta dan masyarakat secara individu dalam mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memberikan atensi serius terhadap penanganan dan pencegahan stunting melalui BAAS.

“Saya minta bapak asuh ini nantinya betul-betul ikhlas, jangan sampai ada niat lain, niatkan kita membantu masyarakat,” kata Bupati Edi Damansyah saat memimoin penanganan stunting, Rabu (3/5/2023) malam di Kantor Bupati, Tenggarong.

Untuk itu, Edi Damansyah akan mempersiapkan jajaran tingkat kabupaten, camat hingga para kades dan lurah yang akan melakukan penawaran dan pendataaan, setelah itu barulah dilakukan sinergitas dengan dunia usaha dan masyarakat lainnya sebagai bapak asuh stunting.

“Saya sangat konsen dengan pencegahan dan penanganan stunting, untuk itu perlu dilakukan pendataan sehingga dari data tersebut dapat dilakukan intervensi penangan secara cepat dengan melibatkan semua stakholder, dunia usaha menjadi bapak asuh stunting bantu masyarakat tidak mampu melalui BAAS Ragapantas,” ujarnya.

Sementara itu Kadinkes Kukar Dr Martina Yulianti menyebutkan 5 (lima) komponen paket bapak asuh dalam keluarga Idaman Ragapantas yakni pantas sehat, pantas pendidikan, pantas pangan, pantas tempat tinggal, pantas sejahtera.

“Sasaran prioritas yakni lahir, BBLR/prematur 0-5 bulan, 6-11 bulan, 12-23 bulan (Baduta). Ibu hamil, prediksi panjang badan lahir bayi, 48 cm dan prediksi lahir dengan BBLR Bumil KEK+Anemina Bumil KEK dan Catin dan pus yakni catin dan pus yang berasal dari sosio ekonomi kurang yang terdiagnisa Anemia+KEK,” katanya.

Adapun kreteria mendapatkan Asuhan yakni BADUTA, Ibu Hamil dan Catin & Pus dengan alur proses asuhan mulai dari calon sasaran prioritas, data BN/BA dari ePPGBM yang terverifikasi, sasaran asuhan BAAS, intervensi kebutuhan paket asuhan sasaran oleh TPK dan penyampaian kebutuhan paket asuhan kepada BAAS atau pemantau sehingga barulah dapat dimulai asuhan.

“Pengorganisasi BAAS sendiri yakni bapak asuh sebagai donatur, tenaga kesehatan pemantau asuhan, sasaran asuhan seperti pantas sehat, pendidikan dan pantas pangan, tempat tinggal dan pantas sejahtera,” ujarnya.

“Alur pengelolaam dama sendiri dimulai dari BAAS ke sasaran prioritas terpilih dengan pengelola pihak ke-3 (MoU) tim pemantauan tenaga kesehatan, kader/TPK dan pengimpitan laporan ke aplikasi BAAS,” demikian jelas dr Yuli Martina. (Prokom10)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi atas capaian realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) masuk 3 (tiga) besar dari 10 OPD dengan capaian realisasi tertinggi. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian APBD Tahun 2023 yang dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakilnya H Rendi Solihin, Rabu (3/5/2023) di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati, Tengagrong.

“Saya mengapresiasi atas capaian realisasi keuangan triwulan I tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika yang masuk dalam 10 besar dan berada pada urutan 3 (tiga) capaian realisasi keuangan tertinggi berdasarkan e-Pantau,” kata Sunggono.

Bahkan kata Sunggono mengaku selalu mendapatkan laporan terkait evaluasi intern yang dilakukan Diskominfo sehingga dapat masuk 10 besar capaian realisasi keuangan tertinggi.

“Saya rasa ini perlu dicontoh, apa yang dilakukan Diskominfo dalam melakukan aksi penyerapan anggaran tahun 2023 triwulan I yang mencapai 16.70 persen,” uacapnya.

Sementara itu Kadiskominfo Kukar Dafip Haryanto dalam penjabarannya mengatakan bahwa Diskominfo telah melakukan berbagai upaya dalam penyerapan dan pengawasan anggaran definitif per sub kegiatan seperti program penunjang urusan pemerintah daerah, program infomeasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Adapun tugas dan fungsi Diskominfo sendiri dengan tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Funsi diantaranya melakukan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika statistik dan persandian.

“Alhamdulillah program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan rincian 5 program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Realisasi kinerja dan keuangan triwulan 1 mencapai 16,70 persen dari pagu anggaran Rp171.151 Miliar dengan realisasi Rp12,885 miliar dan rata-rata capaian kinerja s/d triwulan I sebesar 10,49 persen berdasarkan e-Pantau,” jelasnya.

Diketahui, 10 OPD dengan capaian realisasi keuangan tertinggi yakni, Badan Pendapatan Daerah (17,63 persen), Satuan Polisi Pamong Praja (17,52 persen), Dinas Komunikasi dan Informatika (16,70 persen), Badan Perencanaan Pembangunan daerah (16,04 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (15,68 persen), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (15,37 persen), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (15,28 persen). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (14.13 persen), Dinas Kearsiapan dan perpustakaan (14,10 persen) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (13,93 persen). (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta jajaran Dinas Sosial (Dinsos) agar terus memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan. Hal tersebut dikatakannya usai menanggapi laporan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hamli dalam Rapat Pengendalian APBD Tahun 2023, Rabu (3/5/2023) sore di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Saya minta dinsos Kukar (Hamli-red) agar terus memperkuat keberadaan Puskesos sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan,” kata Edi Damansyah.

Bahkan bupati meminta agar dinsos membuatkan standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja yang dilakukan jajaran Puskesos dalam melakukan update data kemiskinan terpantau dengan baik.

“Saya minta update data kemiskinan yang dilakukan Puskesos dilapangan terus terpantau dan dilakukan verifikasi by nama by adress. Jangan hanya memplenokan hasil yang didapat, tanpa melakukan verifikasi dari rumah ke rumah. Saya minta ini diperhatikan,” ujarnya.

Bahkan dalam waktu dekat, bupati Edi Damansyah akan bersurat ke Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemensos) RI untuk melakukan Audiensi terkait updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data DTKS yang dilakukan di Kukar harus terus terupdate, sehingga tidak ada lagi persoalan seperti lambat memasukkan data di aplikasi Kemensos,” tegas Edi Damansyah.

Ditambahkan Edi Damansyah, data DTKS juga harus disingkronisasikan dengan data yang dimiliki Statistik Kukar.

“Saya juga minta pendataan DTKS dapat disingkronisasikan dengan statistik, jangan sampai jalan sendiri-sendiri dan yang terpenting jangan sampai pekerjaan yang selama ini kita lakukan tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Kukar,” demikian jelas Edi Damansyah. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar apa yang sudah diamanahkan memimpin instansinya dapat menjalankan kinerja penuh tanggungjawab dan segera merealisasikan kinerjanya dengan baik.

“Saya minta semua kepala OPD dilingkup pemkab Kukar segera merealisasikan anggaran kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, dan saya ingin kinerja semuanya dapat berjalan baik sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas bupati Edi Damansyah dalam Rapat Pengendalian APBD Tahun 2023 di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong, Rabu (3/5/2023) pagi.

Dikatakan bupati Edi Damansyah masih ada OPD yang belum melakukan atau lambat dalam aksi merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Tentu hal tersebut telah terbaca detail secara sistem lewat aplikasi e-Pantau.

“Sistem e-Pantau selalu terupdate dan masih ada OPD yang belum sepenuhnya melakukan tindakan sehingga berdampak terhadap realisasi progres masing-masing instansi ditriwulan I tahun anggaran 2023,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin yang memberikan catatan kepada dinas PU (Pekerjaan Umum) agar segera menyelesaikan proses lelang pekerjaan, sehingga tidak ada lagi pembangunan di tahun 2023 yang tidak selesai.

“Saya minta dinas PU segera menyelesaikan proses lelang. Saya tidak ingin pembangunan di tahun 2023 ini, tidak selesai tepat waktu sehingga kemanfaatannya segera dapat dirasakan masyarakat,” demikian tegas Wabup Rendi Solihin. (Prokom10)

MAKASSAR – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin berharap dunia Investasi di Kukar akan terus meningkat, mengingat potensi daerah yang dimiliki Kukar sangatlah menjanjikan diberbagai sektor, termasuk para Saudagar-saudagar Bugis Makassar dapat berinvestasi di Kukar.

Menteri Pertanian RI Dr. Ir H. Andi Amran Sulaiman (2014-2019)

“Potensi yang dimiliki Kukar diberbagai sektor sangat menjanjikan, salah satunya bidang pertanian dalam arti luas dan lainnya yang dapat menarik para investor untuk berinvestasi, termasuk para saudagar-saudagar Bugis Makassar terbuka untuk berinvestasi di Kukar,” kata Wabup Rendi Solihin saat menghadiri pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) dalam Welcome Dinner PSBM di Bruga Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (29/4/2023) malam.

Menurut Rendi kehadirannya di forum PSBM juga sebagai ajang untuk memperkuat silaturahmi dengan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP-KKSS), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan PSBM yang ke XXIII dengan tema “Membangkitkan Spirit Saudagar Bugis Makassar”.

“Pertemuan ini sangatlah baik mengingat potensi yang dimiliki Kukar juga tidak kalah saing dengan daerah lain untuk bisa menarik investor-investor nasional maupun internasional dapat berinvenstasi di Kukar yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan berdampak terhadap kemakmuran dan kebahagiaan bagi kesejahteraan masyarakat Kukar,” ujar Rendi Solihin optimistis.

Diketahui kegiatan seremoni Pertemuan Saudagar Bugis Makassar tersebut akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (2004-2009) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. (Prokom10)