TENGGARONG – Dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi dan profesionalisme bagi Tutor Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melaksanakan Bimbingan teknis berupa pelatihan tutor keaksaraan, dibuka Kadisdikbud Kukar Thauhid Aprilian Noor, berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Senin (20/3/2023).

Kadisdikbud Kukar Tauhid Afrilian Noor mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu pendidikan formal maupun jalur Pendidikan Non Formal.

“Pembekalan para tutor keaksaraan sebagai bagian penting turut mengatasi masalah kemiskinan dan ketertinggalaan masarakat khususnya yang belum bisa Calistung (baca, tulis dan hitung), di kalangan masyarakat,” katanya.

Dijelaskan Tauhid bahwa hasil dari komitmen tersebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kukar berhasil menuntaskan buta aksara sekitar 3000 orang.

Diakuinya juga bahwa terjadinya kenaikan angka buta melek huruf disebabkan beberapa faktor, diantaranya adanya pendatang dari luar Kukar, kemudian adanya selisih pendataan anatara pusat dan daerah, jika tahun sebelumnya ada batasan katagori buta aksara maksimal di usia 56 tahun, tetapi sekarang usia 60 tahun.

“Inilah tantangan yang harus terus diselesaikan, dimana warga yang sduah mendapatkan pendidikan melalui para tutor, jika tidak diajari secara terus menerus maka akan kembali tidak bisa baca tulis lagi,” ujarnya.

Sehingga diperlukan formulasi baru dalam mengatasi buta aksara di Kukar, salahs atunya dengan memberikan pelatihan bagi para tutor keaksaraan sehingga dapat memudahkan para tutor dalam memberikan pelayanan mengajar dengan baik.

“Saya berharap kepada semua tutor keaksaraan yang sudah mendapatkan pelatihan dan kembali ke tengah-tengah masyarakat mampu memberdayakan dan memberikan motivasi, agar penyandang penduduk buta aksara dapat membaca, menulis, berhitung dan punya keterampilan yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk itu sendiri,” harap Tauhid.

“Ini tantangan dan tidak mudah merangkul dan mengajar orang dewasa yang buta aksara, perlu metode dan formulasi baru sehingga berjalan dengan nyaman dan dapat dituntaskan dengan baik,” optimistis Tauhid.

Sementara itu Kepala Bidang PAUD dan PNF, Puji menyebutkan bahwa peserta pelatihan diikuti oleh 130 orang dari unsur tutor tersebar di semua Kecamatan Kukar.

“Para tutor diberikan berbagai pemahaman seperti materi tentang kebijakan pendidikan non formal, identifikasi kebutuhan belajar, standar kompetensi keaksaraan, penyusunan bahan ajar, metoda pembelajaran KF, evaluasi pembelajaran hingga manajemen pembelajaran. Semoga apa yang sudah diberikan dapat diterapkan pada saat melakukan pembelajaran buta aksara,” jelasnya. (Prokom10)

TENGAGRONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekda Kukar Dr. Sunggono bersama jajaran perangkat daerah lainnya mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023, Selasa (21/3/2023) secara virtual di Ruang Vidcon Lantai II Kantor Bupati, Tenggarong.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan tujuan nasional Indonesia ada di UUD 1945 alenia ke-4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersadarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa dalam UUD 1945 akan sulit terwujud, jika kita tidak punya komitmen dalam mengatasi dan melawan musuh bersama yakni bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan. Bagaimana meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pastinya menjaga pemerataan keseimbangan dan pembangunan serta hasilnya,” kataya.

Untuk itu dengan kebersamaan, lanjut Firli sesungguhnya cita-cita luhur tersebut hanya bisa diwujudkan jika Indonesia bebas dan bersih dari Korupsi.

Dijelaskan Firli, kenapa korupsi itu harus diberantas?. (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001) (Extraordinary Crime). Tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. Kemudian tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara. bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.

“Saya mengajak rekan-rakan yang diberikan amanah selaku penyelenggara negara baik dipusat maupun di daera untuk tidak melakukan korupsi,” ujarnya.

Dikatakan Firli ada 5 (lima) prioritas kerja presiden tahun 2019-2024 yakni (1) mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). (3) Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. (4) Reformasi birokrasi dan (5) APBN yang fokus dan tepat sasaran.

“Saya juga menyerukan kepala daerah agar tidak pernah menunda untuk melakukan serapan belanja negara dan jangan pernah mempersulit perizinan berusaha. Jika itu dilakukan setiap pelayanan akan muncul tindak pidana korupsi seperti pungli, suap dan gratifikasi yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi,” katanya.

Disebutkan Firli peran penting kepala daerah dan DPR yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN. Jelas Firli.

Dilanjutkan dengan peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023 dan pembacaan Ikrar Komitmen Anti Korupsi Kepala Daerah oleh Gubernur Kaltim Isran Noor selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), diikuti semua kepala daerah dan peserta rakor pemberantasan korupsi, termasuk lewat virtual dan diakhiri penandatanganan ikrar anti korupsi. (Prokom10)

VIDEO LIVE KPK RI

TENGGARONG – Gowes bersama menjelajahi Kecamatan Muara Badak -Anggana, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyempatkan diri untuk menghadiri undangan tasmiyahan putri ketiga-nya Kades Saliki Saliansyah, Sabtu (18/3/2023) pagi di Kediaman Kades Saliki, Muara Badak.

Turut mendampingi Camat Muara Badak Arfan, Camat Anggana Rendra Abadi, Kepala OPD serta pecinta goweser lainnya.

“Selamat atas kelahiran putri ketiganya, semoga menjadi anak yang sholehah,” ucap Bupati Kukar Edi Damansyah yang disambut oleh Kades Saliki Saliansyah.

Setelah menyantap hidangan yang disajikan, bupati dan para pecinta goweser berpamitan untuk melanjutkan perjalanan gowes menuju Obyek Wisata Jahitan Layar, Kecamatan Anggana sebagai pamungkas dari gowes bersama dengan jarak tempuh Muara Badak-Anggana sekitar 43 Km.(Prokom10)

TENGGARONG – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara Muhamad Irianto menghimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan berbasis Digital atau IKD, dimana saja terdapat layanan Disdukcapil baik itu di Dinas, Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun melalui operator kecamatan dapat melakukan aktivasi IKD.

“Saya menghimbau masyarakat wajib E-KTP agar segera melakukan aktivasi IKD. Bagi warga yang sudah mengaktivasi IKD agar turut mendukung dengan menyampaikan kembali ke keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan sekitar untuk melakukan aktivasi IKD dengan mendatangi tempat layanan seperti di Dinas, MPP hingga Kantor Camat masing-masing,” imbau Ahmad Irianto usai memantau pelayanan Disdukcapil Jemput Bola melakukan aktivasi IKD di Kelurahan Timbau, Tenggarong, Rabu (15/3/2023).

“Lagi sekali silahkan datang ke pelayanan Disdukcapil terutama bagi warga yang jauh bisa mendatangi kantor kecamatan untuk melakukan aktivasi IKD dengan syarat yang sangat mudah yakni tinggal membawa hendpone dengan sistem Android. Mudah-mudahan aktivasi IKD berjalan lancar dan memenuhi target nasional aktivasi IKD sebesar 25 persen dari wajib E-KTP di Kukar yakni 527 ribu hingga akhir tahun 2023 mendatang,” katanya.

Untuk diketahui, kemudahan aktivasi IKD, kedepannya warga tidak perlu lagi menenteng fisik KTP atau fotocopi KTP, cukup dengan scan kode batang (barcode) yang terdapat di aplikasi IKD melalui hendpone pintar masing-masing dalam melakukan pelayanan publik seperti perbankan dan lainnya.

BACA JUGA: 

Disdukcapil Jemput Bola, Warga Timbau Antusias Lakukan Aktivasi IKD

Data seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP, Sertifikat Vaksin Covid-19, Informasi Kepemilikan Kendaraan, Informasi BKN bagai para pegawai serta daftar Pemilih Tetap dengan sendirinya akan terintegrasi secara online dan tercantum di IKD. (Prokom10)

TENGAGRONG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) jemput bola dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Salah satunya terlihat antusias warga Timbau di dua RT yakni Rt 002 dan 003 melakukan aktivasi IKD yang berlangsung di Jl. Ruan Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong, Rabu (15/3/2023) pagi.

Warga di dua RT tersebut sebelumnya telah dipandu oleh petugas Disdukcapil mendowload aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui hendpon masing-masing. Secara bergiliran melakukan aktivasi melalui operator yang sudah disiapkan Disdukcapil dengan melakukan pemidaian barcode online dan foto diri menggunakan kamera ponsel yang bersangkutan untuk mendapatkan aktivasi identitas kependudukan berbasis digital.

“Alhamdulillah antusias warga di dua Rt kelurahan Timbau Tenggarong yang jumlahnya mencapai 600 orang sangat antusias untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan berbasis digital,” kata Kadisdukcapil Kukar Muhamad Irianto.

Menurut Irianto, jemput bola ke instansi pemerintah hingga ke masyarakat untuk mengejar target aktivasi IKD Kementerian Dalam Negeri sebanyak 25 persen dari total perekaman E-KTP di Kukar yang berjumlah 527 ribuan atau sekitar 170 ribu hingga akhir 2023 mendatang.

“Artinya dengan telah melakukan aktivasi IKD, kedepannya warga tidak perlu lagi menenteng fisik KTP atau fotocopi KTP cukup dengan scan kode batang (barcode) dalam melakukan pelayanan publik melalui telepon pintar berbasis Android masing-masing. Data seperti KTP maupun Kartu Keluarga (KK), NPWP, Sertifikat Vaksin Covid-19, Infomrasi Kepemilikan Kendaraan, Informasi BKN serta daftar Pemilih tetap juga dengan sendirinya akan terintegrasi secara online dan tercantum di IKD,” ujarnya.

Ditambahkan Irianto, meski diwajibkan untuk mengaktivasi IKD, bukan berarti meniadakan keberadaan fisik KTP, karena variasi penggunaan KTP yang belum memiliki perangkat digital masih digunakan.

“Disdukcapil selalu proaktif jemput bola selain membuka pelayanan di dinas maupun di MPP (Mall Pelayanan Publik) setiap hari jam kerja memberikan pelayanan kependudukan, termasuk di semua operator kecamatan sudah dilatih untuk mengaktivasikan identitas kependudukan berbasis digital,” jelasnya. (Prokom10)