TENGGARONG – Di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memprogramkan Rumah Ibadah Tersertifikasi sebanyak 200 Rumah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat menghadiri Perayaan Natal Umat Kristiani di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Minggu (15/1/2023) malam.

“Saya mengapresiasi atas peran semua tokoh agama dalam pembinaan umat dan telah mengusulkan agar rumah ibadah mendapatkan legalitas melalui sertifikasi. Ini telah diprogramkan pada tahun 2023 sebanyak 200 rumah ibadah,” kata Bupati Edi Damansyah disambut gembira para pemuka agama yang hadir dalam perayaan natal umat Kristen di Tenggarong Seberang.

Selain itu, kata bupati Edi Damansyah Pemkab Kukar juga telah menetapkan Program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK). Salah satunya berbasis pada Rumah Ibadah. Tentunya juga diharapkan Gereja memiliki Data Base jemaat secara khusus yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Berdosa bagi kita apabila adanya masyarakat yang seperti itu lalu kita tahu dan membiarkan. Untuk itulah saya harapkan peran Gereja bersama para donator bisa memikirkan dan memberikan bantuan bagi umat dan juga warga sekitar sebagai wujud kepedulian sesama manusia,” ujarnya.

Ditambahkan bupati Edi Damanyah yang juga telah ditetapkan Program Kukar Idaman salah satunya melalui program “Revitalisasi Rumah Ibadah”.

“Saya mengharapkan program ini bisa dioptimalkan. Saya melihat selama ini masyarakat melakukan swadaya dalam melakukan Revitalisasi Rumah Ibadah, dan untuk itulah Pemerintah Ingin membantu dalam meringankan tugas tersebut, melalui tagline “Betulungan Etam Bisa” kita bersinergi bersama,” katanya.

“Jika bersama-sama maka pasti semuanya bisa dan tidak ada yang tidak bisa. Revitalisasi Rumah Ibadah sebagai bentuk perhatian dan apresiasi serta dedikasi pemerintah dalam bidang keagamaan untuk kesejahteraan umat dalam menjalankan ibadahnya,” demikian jelas Edi Damansyah yang diakhiri dengan dua buah pantun.

Minum Kopi bersama pak Camat
Sambil ngobrol memikirkan umat
Hari ini saya mengucapkan selamat
Merayakan Natal bersama-sama umat

Nongkrong di cafe memesan kopi dicampur coklat
Ketika meminumnya terasa sangat nikmat
Saya bersukacita bisa berkumpul bersama umat
Merayakan Natal untuk menjadi berkat. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri perayaan Natal Umat Kristen Tenggarong Seberang yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Minggu (15/1/2023) malam.

“Saya mengapresiasi atas perayaan natal dan tahun baru umat kristen khususnya yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang,” apresiasi bupati Edi Damansyah.

Dalam kesempatan itu, bupati Edi Damansyah menyampaikan beberapa hal terutama mendorong umat kristen kecamatan Tenggarong Seberang semakin setia dalam menjalankan dan mengamalkan ibadahnya.

“Natal kiranya bukan sekedar perayaan, melainkan menjadikan umat Kristen terus berkomitmen mendekatkan diri kepada Tuhan yang dipercayainya, membawa transformasi atau perubahan dalam kehidupan spiritual yang lebih baik. Saya memastikan apabila kehidupan sepiritualitasnya baik, maka hal-hal lainnya dipastikan akan baik,” ujarnya.

“Apabila mental dan spiritual umat baik, maka fungsi-fungsi sosial di tengah-tengah masyarakat akan baik. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, peran orang lain dalam kehidupannya, maka melalui kehidupan spiritual yang baik akan terbangun relasi, sinergisitas dan hubungan yang baik, saling memperhatikan dan saling tolong menolong yang membuat keberadaan umat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kehidupan orang lain,” katanya.

Selain itu, natal menjadi momentum bagi umat Kristen untuk merenung, apakah sudah kehidupannya memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain? Apabila kondisi ini belum kita laksanakan, maka Perayaan Natal ini menjadi momentum untuk menjalankannya, sehingga hidup kita bisa memberikan manfaan bagi orang lain.

“Saya memberikan apresiasi dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Para pendeta dan Tokoh Gereja yang telah melaksanakan pembinaan mental dan spiritual selama ini. Peran tokoh gereja atau pendeta/gembala sangat besar dalam memberikan tuntunan, panutan dan arahan serta pembinaan, sehingga kehidupan umat terbangun dengan baik, baik itu aspek rohani/spiritualitasnya maupun kualitas sumber daya manusianya,” ujarnya.

Ditambahkan Edi Damansyah pembinaan-pembinaan mental dan spiritual yang harus ditingkatkan dengan pola-pola yang beragam, sehingga gereja memberikan kontribusi dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas seiring dengan tantangan global dan menyambut IKN di wilayah Kabupaten Kukar.

“Saya juga mengucapkan trima kasih dan penghargaan kepada seluruh Pendeta, tokoh gereja dan umat Kristen yang lelah menjaga keamanan, kondusifitas, ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Saya mendorong dan mengajak untuk bersama-sama kita menjaga kerukunan ditengah-tengah masyarakat yang majemuk, bersinergi bersama dalam mewujudkan kedamaian, ketertiban dan keamanaan dilingkungan kita. Apa yang telah dilakukan selama ini dan yang sudah baik, terus tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” demikian jelasnya.

Kegiatan tersebut ditandai dengan berbagi kebahagian dengan penyerahkan sembako bagi warga Kriten pra sejahtera. (Prokom10)

JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen) Kementerian Perhubungan RI Amirulloh mendukung penuh langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan.

Hal tersebut disampaikan Amirulloh saat Audiensi bersama Kadis Perhubungan Kukar Ahmad Junaidi bersama jajarannya juga didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Ismed, Rabu (11/1/2023) lalu di Ruang Kahuripan Gedung Karsa Kemenhub RI Jakarta.

“Saya mendukung penuh upaya peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi aparatur pegawai perhubungan dilingkungan Dinas Perhubungan Kukar,” apresiasi Amirulloh.

Tidak hanya itu, keseriusan dalam mendukung peningkatan SDM tersebut juga langsung memberikan saran dan masukan kepada Dishub Kukar agar melakukan berkomunikasi dengan lembaga diklat dan pendidikan, sehingga kompetensi dan kemampuan dishub Kukar dalam melakukan tugas terstandar.

“Silahkan, saya sangat mendukung peningkatan SDM bagi aparatur disbub Kukar sehingga dari upaya tersebut para aparatur memahami secara detail tugas dan fungsinya sebagai bagian dari perhubungan. Tentu ini harus terus dilakukan sehingga semua prosedur dalam perhubungan terstandar dengan baik,” ujar Amirullah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kukar Ahmad Junaidi bersama jajarannya telah menemui Kemenhub terkait dengan Sinergitas Program Pengembangan Transportasi Darat di Wilayah Kukar termasuk meminta informasi akan peningkatan SDM bagi aparatur dinas perhubungan Kukar.

Dalam kegiatan itu Dishub Kukar Junaidi pun langsung menyerahkan proposal permohonan bantuan tenis berupa mobil bus angkutan pelajar.

“Dishub Kukar sudah menyerahkan proposal permohonan mobil bus angkutan pelajar sebagai upaya sinergitas program pengembangan akses transportasi daerah diwilayah Kukar. Semoga permohonan tersebut dapat disetujui Kemenhub RI, sehingga putra-putri yang sedang dan akan menempun pendidikan baik perkotaan terlebih yang berada diwilayah pedalaman akan mempermudah akses menuju sekolah masing-masing,” demikian harapnya. (Prokom10)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekda Dr. H. Sunggono menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadao peningkatan kualitas belanja daerah serta pengahruhnya terhadap optimalisasi pendapatan daerah yang dirasa belum berkeadilan bagi daerah, bahkan berpotensi pendapatan keuangan pemkab Kukar akan kehilangan hingga Rp800 Miliar lebih.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kukar Dr. Sunggono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perimbangan Keuangan dan Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni (Wakil Ketua II), H. Dr Dedi Iskandar Batubara (Ketua PPUU), Muhammad Afnan Hadikusumo (Wakil Ketua I), dr. Asyera Respati A. Wundalero (Wakil Ketua III) serta para Anggota DPD RI lainnya, di Ruang Rapat Mataram Lantai II Gedung B DPD RI, Rabu (11/1/2023) Jakarta.

“Pengaturan keuangan pusat dan daerah secara substansi sepertinya tidak ada perubahan yang mendasar, bahkan ketika ditelisik lebih jauh berkenaan dengan penerimaan keuangan daerah ini akan sangat meresahkan dan belum berkeadilan bagi daerah khususnya Kutai Kartanegara,” kata Sunggono.

Dijelaskan Sunggono, Kukar saat ini menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) 34 Desa/Keluarahan dalam 4 Kecamatan masuk dalam wilayah pengembangan IKN dan akan terbentuknya otonomi baru yang mana tidak boleh memiskinkan daerah asal.

Dari hitungan sementara potensi pendapatan daerah yang berkurang dan hilang dengan masuknya wilayah IKN di Kukar mencapai Rp800 Miliar.

“Kami tidak mempermasalahkan itu dan Kukar mendukung 1000 persen IKN di wilayah Kukar Kaltim umumnya. Akan tetapi kami meminta pemerintah pusat dalam membuat kebijakan agar arif dan jangan sampai itu kontraproduktif dalam upaya memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.

Kembali dijabarkan Sunggono, APBD Kukar tahun 2022 mencapai Rp5,4 Triliun sepertinya angkanya besar, tapi bila dialokasikan dengan wilayah yang begitu luas dengan jumlah penduduk 800 ribu jiwa sangat tidak ada artinya. Dilihat dari pembagiannya yakni pendidikan 10 persen, kesehatan 20 persen, infrastruktur 26 persen, pengawasan 1,5 persen. Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) 10 persen dan sudah mencapai kapasitas fiskal dengan pendapatan daerah yang kurang lebih Rp600 sampai Rp700 miliar.

Bahkan rasio terbaru mendapatkan 75 persen, masih banyak warga yang belum menikmati aliran listrik dan air bersih dengan presentasi kurang lebih 67 persen.

“Inilah yang coba kami telisik dari UU perubahan HKPD akan menyebabkan kehilangan pendapatan, jika pemerintah pusat tidak memberikan kebijakan sapras pengelolaan wilayah seperti laut yang selama ini sudah ditetapkan 0,4 persen itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, 4 s/d 12 mil jadi kewenangan provinsi dan 12 mil ke atas pemerintah psuat. Potensi Migas yang berada di 12 mil keatas. Pemkab Kukar tidak muluk-muluk, seandainya saja pemerintah pusat itu peduli terhadap perkembangan di daerah, setidaknya diberikan saja 10 persen atau 5 persen itu sudah lumayan dan dari 12 mil itu diberikan 2 persen saja pendapatan kami bisa meningkat Rp500 miliar pertahun. Saat ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, bahkan jika ada permasalahan daerahlah yang harus pusing mengatasinya berbagai persoalan bukan pusat. Termasuk perpajakan investasi yang belum dirasakan daerah, melainkan para investor yang ada di Kukar membayar pajaknya diluar Kukar, pertanyaannya? Adilkah ini!,” tegas Sunggono dihadapan pimpinan DPD RI.

“Saya juga mohon dalam forum ini dapat dipertimbangkan potensi itu secara adil dan dapat diserahkan ke daerah. Kehadiran UU HKPD ini juga dipastikan Kukar akan kehilangan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp870 miliar, ditambah perpajakan para investasi juga akan kehilangan sekitar Rp500 miliar. Mudah-mudahan kehadiran kami ini tidak hanya seremoni dan sia-sia melainkan dapat membawa harapan masyarakat dan ditindaklanjuti,” demikian harapnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua pimpinan rapat Aji Mirni Mawarni mengapresiasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Pemkab Kukar melalui Sekda Dr Sunggono terhadap pendangannya terkait UU HKPD.

“Saya persilahkan para ketua dan wakil ketua serta anggota DPD RI lainnya untuk menanggapi curahan dari Pemkab Kukar dan Pasawaran,” kata Aji Mirni mempersilahkan anggota DPD RI lainnya.

“Ini masalah serius dan sangat serius tugas dari DPD RI memastikan untuk memperjuangkan persoalan ini. Menurut saya marwah otonomi daerah harus diperjuangkan sehingga daerah lebih leluasa mengatur dan mengurus daerahnya dengan sumber-sumber pendapatan daerah, ini masalah nasional. Saya usulkan ke pimpinan harus ditindaklanjuti dengan memanggil menteri terkait khususnya menteri keuangan duduk bersama berkaitan pembagian keuangan daerah dan pusat, jangan sampai memiskinkan daerah seperti apa yang disampaikan Sekda Kukar (Dr Sunggono-red),” tanggapan salah satu anggota DPD RI asal Papu.

Ditanggapi juga oleh Dr Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua PPUU, mengapresiasi atas apa yang sudah disampaikan baik itu Bupati Pasawaran dan Sekda Kukar yang diakuinya bahwa UU HKPD perlu peninjauan kembali. Dedi pun sangat setuju dengan usulan sekda Kukar agar dapat mengundang beberapa kepala daerah lainnya dalam masa sidang 1 s/d 10.

“Curahan dan penjelasan dari dua kabupaten baik Pesawaran dan Kukar ini dapat didokumentasikan dan secara tertulis, ya misalnya 100 saja kepala daerah mengeluhkan yang sama, masak tidak tergugah hatinya pemerintah untuk merubah situasi seperti ini. Ini juga jadi masalah dan semakin parah bahwa otonomi daerah sudah hilang,” ujarnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas keberanian kepala daerah Kukar dan Pasawaran, semoga ini segera dapat ditindaklanjuti dalam masa sidang berikutnya,” demikian apresiasi dan tanggapan Ketua PPUU DPD RI mengakhiri. (Prokom10)

 

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima dua penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yakni penghargaan Terbaik II Pembangunan Daerah dan Top Digital Government Collaboration serta satu unit alat perekaman KTP-EL yang diserahkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Asisten II Setkab Kukar Wiyono, pada malam Ramah Tamah HUT ke-66 Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (9/1/2023) di Plenary Hall Sempaja, Kota Samarinda.

Adapun penghargaan pembangunan daerah yang diraih Pemkab Kukar yakni kategori keberhasilan pembangunan terbaik III bidang Keagamaan, Industri Kelautan dan Perikanan, Ketenagakerjaan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kabupaten, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kemudian terbaik II yakni bidang Kepariwisataan kategori kabupaten, Perkebunan, Koperasi dan UMKM, Perhubungan Kategori Kabupaten, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Daya Saing Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Dr. Isran Noor mengucapkan selamat kepada kabupaten/kota yang telah meraih penghargaan pembangunan daerah dari Provinsi Kaltim.

“Saya ucapkan selamat kepada para kepala daerah yang telah mendapatkan penghargaan pembangunan daerah. Semoga terus memberikan yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Isran Noor.

Sementara itu Asisten II Setkab Kukar Wiyono juga turut mengucapkan “Selamat hari jadi provinsi Kaltim ke-66, Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera,” ucapkanya.

Penghargaan yang telah diterima Pemkab Kukar tersebut merupakan hasil kerja keras Organisasi Perangkat Daerah, sehingga mendapatkan apresiasi dari Pemprov Kaltim.

“Penghargaan ini menjadi motivasi seluruh jajaran OPD Pemkab Kukar untuk terus memberikan yang terbaik bagi pembangunan di Kaltim khususnya Kutai Kartanegara semakin maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera,” demikian harap Wiyono. (Prokom10)