Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengakui bahwa Kutai Kartanegara masih kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dirinya meminta agar perekturtan PNS dan PPPK yang dilakukan oleh Pusat melibatkan daerah. “Bahkan saya usulkan Non ASN yang sudah mengabdi 5 tahun dapat diangkat jadi PNS dan PPPK tanpa tes,”. Bupati Edi Damansyah.

“INILAH yang terus kita perjuangkan agar perekrutan ASN dan PPPK melibatkan Pemerintah daerah, bahkan yang sudah mengabdi 5 tahun berturut-turut kita usulkan untuk diangkat langsung tanpa tes,” tegas Edi Damansyah saat Apel Siaga Penyuluh Pertanian Lapangan di Taman Teknologi Pewrtanian Tenggarong Seberang baru-baru ini yang langsung diamini para PPL Non ASN.

Kendati demikian kata Bupati Edi Damansyah dirinya juga bersyukur atas telah dilakukannya diklat bagi para penyuluh PPL di Kukar yang ditandai dengan penyerahan SK.

“Alhamdulillah pada tahap I telah dilakukan Diklat 90 orang PPL Swadaya dan hari ini telah diserahkan SK-nya. Kemudian pada Tahap II juga telah dilakukan Diklat bagi calon PPL Swadaya sebanyak 35 orang,” ujarnya.

Diakui Edi Damansyah, saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh (PPL).

“Kebutuhan tenaga penyuluh (PPL) berdasarkan analisis Distanak Kukar sebanyak 384 orang (dengan asumsi 1 penyuluh membina 8 kelompok tani). Sedangkan Jumlah penyuluh yang ada hanya 289 orang (Penyuluh ASN, PPPK dan Swadaya),” katanya.

Menurut Edi, data analisis tersebut masih kekurangan tenaga penyuluh (PPL) sebanyak 75 orang. Mengingat pengangkatan ASN dan PPPK menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga salah satu strategi pemenuhan jumlah PPL adalah dengan mendorong PPL Swadaya dan terus diperjuangkan agar pemda dilibatkan dalam perekrutan ASN dan PPPK.

Dijelaskan bupati Edi Damansyah bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian, kami juga memberikan perhatian khusus baik utamanya untuk kegiatan operasional penyuluhan.

“Untuk penyuluh PNS telah disalurkan uang harian pertemuan diluar kantor sebesar Rp. 600 ribu /bulan selama 7 bulan, bersumber dari dana Bankeu. Untuk Tahun 2023 direncanakan Rp. 600 ribu/bulan dari Bankeu selama 7 bulan dan Rp. 600 ribu/bulan dari APBD Kukar selama 10 bulan. Pada tahun 2023 juga telah disusun anggaran untuk dana paket data penyuluh pertanian sebesar 150 ribu/bulan selama 10 bulan (untuk semua penyuluh),” katanya.

Selain itu, untuk semua penyuluh pertanian (PPL) juga diberikan bantuan/fasilitasi sarana demplot (290 paket) termasuk untuk 19 BPP. Demplot ini menjadi sangat penting, karena diharapkan sebagai “percontohan” bagi petani yang dibina.

“Saya berharap demplot yang dibuat PPL harus lebih baik dari yang dilakukan oleh petani. Pada tahun 2023, melalui tambahan dana Bankeu direncanakan juga akan ada pengadaan laptop bagi penyuluh pertanian. Tahun 2023 juga dilaksanakan akan dilakukan fasilitasi Penyusunan Programa penyuluhan dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten,” harapnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Mengawali Tahun Baru 2023, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang ditandai dengan penandatanganan komitmen Core Value ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompoten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) disaksikan oleh Kepala Diskominfo Dafip Haryanto, Senin (2/1/2023) pagi di Kantor Diskominfo, Tenggarong.

“Penandatanganan komitmen Core Values ASN BerAKHLAK merupakan tekad bersama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memegang nilai-nilai dasar ASN sesuai UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Dafip Haryanto.

Dikatakan Dafip, Diskominfo terus melakukan perubahan dan inovasi dalam melakukan pelayanan terutama menyangkut layanan digitalisasi yang saat ini terus berjalan. Tentu, adanya komitmen yang dibangun tersebut akan menjadikan kekuatan dan kesamaan dalam menjalankan tupoksi masing-masing, sehingga diharapkan perubahan akan layanan terus ditingkatkan.

“Inilah yang diharapkan dari penandatanganan ASN BerAKHLAK harus memiliki Core Values yang sama, mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel atau bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Kompoten terus mengembangkan kapabilitas masing-masing ASN.” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Dafip ASN pun harus saling peduli dan menghargai perbedaan (Harmonis), berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif selalu bergerak berinovasi dalam menghadapi perubahan hingga menjalin kolaboratif dan bersinergi dengan semua mitra yang ada.

“Semoga komitmen yang sudah dibangun Diskominfo ini terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, sesuai dasar-dasar nilai dari Core Values ASN BerAKHLAK,” harap Dafip.

Diketahui, Core Values BerAKHLAK dan employer branding “Bangga Melayani Bangsa” telah dicanangkan oleh Presiden RI Jokowi sejak tanggal 27 Juli 2021 dengan tujuan menumbuhkan ASN BerAKHLAK menjadi pondasi yang kuat dan membudaya dilingkungan kerja. (Prokom10)

“Penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian harus mampu memainkan peran dan fungsinya dengan baik, sinergi sukseskan Program Kukar Idaman, wujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan di Kalimantan Timur,” Edi Damansyah.

BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memimpin Apel Siaga Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) bertemakan “Dengan Program kukar Idaman, Kita Wujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kalimantan Timur”, yang berlangsung di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (31/12).

Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan fungsi dan peran strategis PPL menjadi salah satu faktor penentu utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian menuju pertanian yang Maju, Mandiri, Moderen dan Sejahtera.

“Saya menyambut baik atas apel siaga penyuluh pertanian ini, dengan tujuan bagaimana menyatukan kekuatan, semangat, tekad dan terbangunnya komitmen untuk terus melakukan langkah-langkah konkrit, perbaikan berkaitan kinerja penyuluh. Untuk itu saya berharap bersama-sama persiapkan kinerja tahun 2023 dan fokus berkerja,” katanya.

Terkait komitmen terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, ditegaskan kembali bahwa fokus dan sungguh-sungguh dalam mengawal kebijakan pembangunan pertanian di Kukar. Dalam Visi dan Misi, Cita-cita Kukar Idaman Program Prioritas sangat jelas dan tegas salah satu fokus pertanian melalui program pembangunan pertanian dalam arti luas berbasis kawasan dan program hilirisasi produk pertanian.

“Program proritas tersebut, memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dunia usaha (swasta), perguruan tinggi dan masyarakat utamanya petani/nelayan) akan melakukan intervensi mulai dari hulu sampai dengan hilir termasuk pemasaran,” ujarnya.

“Komitmennya, bagaimana Kutai Kartangara tetap sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan bahkan sebagai Kawasan Penyanggah Pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tidak dapat dipungkiri selama ini Kukar telah menjadi Lumbung Pangan di Kaltim dimana saat ini lebih dari 45% produksi padi di Kaltim berasal dari kontribusi Kukar,” katanya.

Selain itu, Kukar juga menjadi sentra produsen sayuran di Kaltim termasuk untuk jumlah populasi ternak besar (sapi & kerbau) terbanyak berada kukar.

“Untuk populasi unggas memang Kutai Kartanegara masih berada pada posisi ke-3, namun dengan jumlah tersebut kita sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara (swasembada),” katanya.

Bupati juga meminta jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, agar mengoptimalkan fungsi dari Taman Teknologi Pertanian (TTP) Bangun Rejo khususnya selain tempat Gelar Teknologi Pertanian juga diharapkan sebagai tempat Pembelajaran Sistem Pertanian Modern di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Termasuk tentunya bekerjasama dengan Pemdes Bangun Rejo khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bangun Rejo, sehingga potensi pertanian yang begitu menjanjikan dapat terus dikembangkan dan kemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Edi Damansyah juga dalam rangka meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian, juga memberikan perhatian khusus baik utamanya untuk kegiatan operasional penyuluhan.

“Pada tahun 2023, melalui tambahan dana Bankeu direncanakan juga akan ada pengadaan laptop bagi penyuluh pertanian. Tahun 2023 juga dilaksanakan akan dilakukan fasilitasi Penyusunan Programa penyuluhan dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Terkait dengan pengadaan kendaraan operasional (motor), kami sedang melakukan analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta regulasi terkait dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Diketahui, data Distanak Kukar, untuk penyuluh PNS telah disalurkan uang harian pertemuan diluar kantor sebesar Rp600 ribu/bulan selama 7 bulan, bersumber dari dana Bankeu. Untuk Tahun 2023 direncanakan Rp600 ribu/bulan dari Bankeu selama 7 bulan dan Rp. 600 ribu/bulan dari APBD Kukar selama 10 bulan. Pada tahun 2023 juga telah disusun anggaran untuk dana paket data penyuluh pertanian sebesar 150 ribu/bulan selama 10 bulan (untuk semua penyuluh).

Selain itu, penyuluh pertanian (PPL) juga diberikan bantuan/fasilitasi sarana demplot (290 paket) termasuk untuk 19 BPP. Demplot ini menjadi sangat penting, karena diharapkan sebagai “percontohan” bagi petani yang dibina. Harapannya demplot yang dibuat PPL harus lebih baik dari yang dilakukan oleh petani.

Kegiatan juga ditandai dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, kemudian dialog penyuluh pertanian se-Kukar dengan Bupati Kukar Edi Damansyah yang juga diakhiri ikrar para penyuluh pertanian mendeklarasikan “Bupati Kukar Edi Damansyah Sebagai Bapak Pembangunan Pertanian di Kukar”. (Prokom10)

Transformasi digital merupakan penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital. Salah satunya terealisasinya desa Digital ditandai Launching rumah Bank Sampah Berseri oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damanayah bersama Djudjuwanto General Manager (GM) Zona 10 Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Kamis (29/12) di Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu.

“Saya mengapresiasi kemajuan desa Kersik yang telah memunculkan Transformasi Digital Desa dan Rumah Bank Sampah Berseri yang berkolaborasi dengan dunia usaha Pertamina Hulu Kalimantan Timur,” apresiasi bupati Edi Damansyah.

Menurutnya, digitalisasi di semua bidang dalam kehidupan sosial mulai dari jam tangan cerdas sampai asisten rumah tangga berkemampuan kecerdasan buatan.

“Jika dulu kita harus mengantri berjam-jam untuk mengurus suatu dokumen, maka dengan system digital, proses menjadi lebih mudah dan efisien. Bila dulu kita harus menempuh jarak yang demikian jauh dan melelahkan, maka dengan system digital bukan tidak mungkin kita cukup melakukan berbagai kegiatan dari rumah,” ujarnya.

Untuk itu, tambahn Edi, bertransformasi digitalisasi, perlu juga diperhatikan bahwa ketersediaan SDM, biaya, keamanan dan manajemen data amat penting.

“SDM harus siap dalam memasuki transformasi digitalisasi. Harus sinergis untuk hasil yang optimal. Karena akan sia-sia jika kita memiliki perangkat dan system operasional yang canggih, tapi tidak ada yang mampu mengoperasikannya.
Begitu pula sebaliknya, kita mempunyai orang yang mampu mengoperasikan, tapi tidak didukung oleh perangkat dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu harus benar-benar mempersiapkan personel-personel yang mau belajar dan mau bekerja,” katanya.

Bupati juga mengapresiasi permasalahan sampah di Pemerintah Desa Kersik bekerjasama dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) untuk menghadirkan Bank Sampah.

Diharapkan dengan program ini, menjadi solusi kreatif dalam mengelola serta mendaur ulang sampah yang ada di desa Kersik.

“Bank sampah sebagai wadah pembelajaran dan juga edukasi bagi masyarakat bagaimana mengelola sampah dan juga mendaur ulang sampah menjadi produk produk yang bernilai seni dan bernilai jual tinggi,” ujarnya.

“Selain bisa mengelola sampah, juga memberdayakan masyarakat terutama para ibu agar bisa membantu perekonomian keluarga, dengan membuat berbagai jenis barang kerajinan dari sampah. Saya berharap program ini akan terus berkembang. Kerajinan yang diproduksi juga semakin beragam, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Kersik,” demikian harapnya.

Turut hadir dalam lauching tersebut General Manager (GM)  Zona 10 Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Djudjuwanto, Camat Marangkayu Rekson Simanjuntak, Kades se-Marangkayu, para Kepala OPD terkait dan undangan lainnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti secara Virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Senin (26/12) pagi di Ruang Vidcon Kantor Bupati Kukar.

Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian mengatakan pengendalian barang dan jasa menjadi isu penting tidak hanya tingkat nasional melainkan global turut menjadi perhatian serius terutama menjelang tahun baru yang berimbas pada kenaikan komoditas bahan pokok, jasa dan lainnya.

“Minggu terakhir tahun 2022 ini menjadi momentum adanya natal dan tahun baru yang perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan monitoring intervensi pengendalian barang pokok, jasa lainnya semua daerah,” katanya.

Menurut Tito, pengendalian tersebut perlu kebersamaan baik pusat maupun daerah dalam melakukan langkah di daerah masing-masing.

“Saya mengingatkan semua Kepala Daerah untuk terus melakukan upaya nyata penanganan inflasi dengan melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta melakukan dukungan transportasi dari APBD,” ujarnya.

Tito juga menyimpulkan hasil rakor tersebut menghasilkan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah dipengaruhi oleh faktor musim (Cuaca) di sentra produksi yang hujan terus menerus. Bahwa kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras, dipengaruhi oleh naiknya Harga Pokok Pembelian (HPP), sehingga kenaikan harga pembelian ditingkat peternak, ditambah naiknya biaya transport berimplikasi naiknnya harga ditingkat penjualan hingga tingkat konsumen akhir.

Kemudian naiknya HPP dan berakhirnya panen raya menyebabkan naiknya harga beras, selain itu penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berimplikasi pada semakin naiknya permintaan yang turut berkontribusi naiknya harga beras nasional.

“Hasil pengecekan Satgas Pangan Polri dilapangan, didapatkan ketersediaan beras di masyarakat (Penggilingan, Distributor dan Pengecer), Ketersediaan aman dan tidak ada kekosongan stok atau kelangkaan barang,” ujarnya.

Selain menyimpulkan, Tito juga merekomendasikan perlunya upaya optimalisasi perdagangan antar wilayah khususnya dari sentra produksi daerah surplus ke sentra konsumsi daerah defisit dan BUMN Pangan agar menjadi offtaker produksi petani.

Perlunya harmonisasi harga acuan secara periodik dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategi baik global, regional dan nasional, serta pembinaan hukum pada pelaku usaha agar mematuhi kebijakan harga acuan guna menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga pangan. Jelasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Pemkab Kukar melalui Asisten III Totok Heru Subroto mengatakan Pemkab Kukar mendukung penuh kebijakan dalam pengendalian inflasi di daerah khususnya di Kutai Kartanegara.

“Sesuai hasil rakor dan rekomendasi yang disampaikan Mendagri (Tito Karnavian-red), Pemkab Kukar siap menindaklanjuti dengan melakukan monitoring dalam upaya pengendalian harga bahan pokok, dan jasa lainnya,” jelasnya. (Prokom10)