TENGGARONG – Bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang membutuhkan pekerjaan dan memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi rekrutmen tenaga pendamping profesional Psikolog Klinis, Konselor Psikologi dan Konselor Hukum dibuka oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Pengumuman rekrutmen tersebut tertuang dalam Surat Nomor: P.905/DPPPA/SET.1/810/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Tentang Rekrutmen Tenaga Psikolog Klinis, Konselor Psikologi dan Konselor Hukum Tahun 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DP3A melalui Sekretaris H. Heru Suprayetno.

Kualifikasi, seluruh tenaga pendamping profesional memiliki pendidikan dan pengalaman kerja bidang pendampingan terhadap kasus perempuan dan Anak. Tidak tercatat sebagai ASN, anggota TNI dan anggota Polri aktif dan warga masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun kualifikasi khusus psikolog klinis yang akan bertugas di kantor UPT P2TP2A Kukar dengan syarat pendidikan minimal strata 2 (S2), diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian bidang pendampingan kasus perempuan dan anak. Memiliki surat izin praktek, memiliki pengalaman kerja dalam bidang penanganan kasus perempuan dan anak, diutamakan yang pernah bekerja dan mengabdi pada pemerintah Kukar sebagai tenaga honorer/THL dengan tetap memenuhi kualifikasi lainnya.

Kemudian memahami sistem Undang-undang (UU) Kekerasan Dalam Rungah Tangga (KDRT dan UU Perlindungan Anak. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat mendaftar dan lainnya.

Jadwal pelaskanaan rekrutmen tenaga pendamping profesional tanggal 27-28 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes tertulis dan wawancara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022.

Tes tertulis dan wawancara dilakukan pada tanggal 1 s/d 2 Nopember 2022. Pengumuman hasil rekrutmen tanggal 5 Nopember 2022 dan Penerbitan SK 7 Nopember 2022.

Pendaftaran dilaksanakan secara langsung dan diserahkan kepada paitia di Dinas P3A Kukar atau melalui email. p2tp2akukar@gmail.com. surat lamaran ditujukan kepada kepala DP3A Kukar dengan melampirkan daftar riwayat hidup, foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir, Kartu Tnda Penduduk.

Bukti sertifikat yang mendukung kegiatan atau piagam penghargaan (kalau ada) pengalalaman kerja kalau ada atau bukti pengalaman lain yang dianggap perlu. Pas poto 4×6 2 (dua) lembar (latar biru). Lamaran dimasukkan kedalam map warna merah dan berkas dibuat hard copy dan softcopy. Kontak persen panitia yang bisa di hubungi:082152783999/081350953212. (Prokom10)

TENGGARONG – Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya di Objek Wisata Pulau Kumala dengan menyiapkan rencana pembangunan wahana baru Waterboom Mini sebagai salah satu daya tarik, tidak hanya bagi pengunjung, melainkan para investor untuk berinvestasi di Kukar.

“Salah satunya direncanakan pada anggaran tahun 2023 pembangunan waterboom mini di Pulau Kumala yang dimotori Dinas Pariwisata sebagai Ikon wisata pulau kumala,” kata Wakil Bupati Kukar saat melakukan peninjauan beberapa progres pembangunan di wilayah kecamatan Tenggarong, Senin (24/10/2022).

Menurut Rendi, pulau kumala yang memiliki pesona tersendiri yang dapat menarik para investor dalam pengelolaannya, namun demikian Rendi meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) terlebih dahulu merencanakan dengan baik bagaimana moda transportasinya yang cocok sehingga memudahkan semuanya.

“Sebenarnya banyak sekali investor yang tertarik untuk mengelola pulau kumala, tetapi begitu melihat kondisi dan fasilitas yang ada sehingga membuatnya mundur salah satunya moda transportasi. Inilah yang menjadi atensi pemerintah kedepannya,” ujarnya.

Rendi Solihin menambahkan bahwa siapapun yang ingin berinvestasi di objek wisata pulau kumala akan diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah.

“Silahkan, terbuka untuk semua investor yang ingin mengelola pulau kumala dan pemerintah tidak akan menarik retrebusi selama 2 (dua) tahun pertama dan jika sudah dirasa maju dan berkembang barulah dipungut retribusi untuk pundi PAD,” ujar Rendi.

“Saat ini juga sedang dilakukan pembenahan objek wisata yang ada di pulau kumala, mudah-mudahan secara bertahap wahananya pun bertambah banyak, termasuk rencana di tahun 2023 pembangunan waterboom mini,” demikian jelasnya. (Prokom08)

TENGGARONG – Menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan tidak hanya sekedar merespon usulan kebijakan yang diberikan atau mengusulkan solusi terhadap krisis yang muncul dari waktu ke waktu. Namun lebih luas, seorang analis kebijakan harus mampu mengantisipasi dan tidak pernah menjadi sumber daya intelektual yang gagal dalam melihat masa depan.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kukar Dr Sunggono membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam Bimtek Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Pemkab Kukar bekerjasama dengan Puslatbang KDOD LAN, Selasa (25/10/2022) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Analis kebijakan merupakan radar yang memberi petunjuk terhadap perjalanan pemerintahan. Tidak hanya bertindak reaktif, juga harus bekerja secara proaktif, karena pemerintah perlu untuk selalu merebut dan mempertahankan kepercayaan publik dengan memberikan semakin banyak pilihan, demokrasi dan transparansi,” katanya.

Menurutnya, penyederhanaan birokrasi memaksa untuk dapat beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Jabatan administrasi yang semula berfokus pada fungsi manajerial telah bertransformasi menjadi jabatan fungsional yang mengedepankan keterampilan dan keahlian.

“Jabatan fungsional analis kebijakan sejatinya, pintu harapan baru bagi pemerintah dalam menjawab tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Keberadaan analis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah dan seluruh elemen elemen pengambil kebijakan di dalamnya,” ujarnya.

Ditambahkan, kompetensi analisis dan kompetensi politis merupakan dua kompetensi pokok yang menjadi standar kompetensi analis kebijakan. Seorang analis kebijakan harus memiliki kemampuan memproduksi rekomendasi dengan kualitas yang baik dan juga mampu menjual ide tersebut untuk dapat dibeli oleh decision maker.

Setidaknya ada dua sasaran kompetensi yang ingin dicapai tambah Sunggono. Pertama kemampuan menulis produk kebijakan.

“Seorang Analis Kebijakan harus mampu menulis secara sistematis, argumentative dan berbasis data tentang apa masalah yang harus dipecahkan, apa alternative usulan kebijakan dan apa pilihan terbaik yang harus diambil,” katanya.

Kedua adalah kemampuan presentasi. Analis kebijakan harus mampu menyampaikan gagasan secara lisan atas sebuah usulan kebijakan.

“Teknik presentasi secara efektif perlu dipelajari agar gagasan yang disampaikan bisa mencapai kepada target audiens yang dituju,” ujarnya.

“Saya berharap melalui Bimtek para Analis Kebijakan daerah akan semakin kompeten dan dapat memberikan peran optimal dalam peningkatan kualitas kebijakan daerah. Tidak sampai disini, Analis Kebijakan juga diharapakan dapat secara aktif dan mandiri terus mengembangkan kemampuan teknis untuk peningkatan kapasitas diri,” demikian harapnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Salah salah satu masalah besar yang dihadapi saat ini adalah terkait berkurangnya Rumah Tangga Petani dan Nelayan (RTP/RTN). Hal tersebut dikatakan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah saat kunjungan lapangan di kawasan pertanian Bukit Pariaman dan Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, Minggu (23/10/2022).

“Berdasarkan data yang ada bahwa secara nasional kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi penurunan rumah tangga petani (RTP) termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Pada tingkat nasional lanjut Edi, kurun waktu tersebut rumah tangga petani berkurang lebih dari 5 juta rumah tangga petani dan usia petani rata-rata di atas 45 tahun. Untuk wilayah Provinsi Kaltim terjadi penurunan rumah tangga petani sebesar 22.328 (11,01%).

“Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi penurunan sebesar 4.165 rumah tangga petani/RTP (penurunan RTP 13,63% untuk sub sektor pangan dan 33,34% untuk hortikultura),” ujarnya.

Mengatasi penurunan RTP tersebut kata Edi Damansyah diperlukan kolaborasi bersama termasuk Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kukar pada tingkatan kecamatan, desa/kelurahan dapat mendorong dan memotivasi para pemuda untuk terjun dalam dunia pertanian.

“Saya berharap KTNA Kukar termasuk pada tingkat Desa/Kelurahan dapat mendorong dan memotivasi para pemuda untuk mau terjun langsung dalam dunia pertanian menjadi pemuda tani yang handal, kreatif, mandiri dan sejahtera,” katanya.

Diyakini, Peranan Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) mampu memberikan motivasi semangat dalam pengembangan pertanian di daerah.

“Inilah yang harus lebih dioptimalkan sebagai tempat/wahana para pemuda tani untuk belajar/magang. Harapannya pada setiap kecamatan sekurang-kurangnya ada 1 (satu) P4S yang dapat menjadi pusat pelatihan dan keterampilan pada berbagai bidang pertanian dalam arti luas (mulai dari sistem budidaya sampai dengan pengolahan hasil/pasca panen),” harapnya.

Selain itu, tambah bupati Edi Damansyah KTNA dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan solusi yang cerdas dan meningkatkan peranannya saat ini dan dimasa mendatang (Revitalisasi Fungsi dan Peran KTNA).

Sebagaiman kita ketahui bahwa KTNA sebagai mitra pemerintah/pemerintah daerah, menjalan fungsinya yakni Menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah/pemerintah, khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani-nelayan, ataupun menyampaikan aspirasi petani- nelayan yang perlu dibantu pemerintah. Mendukung untuk mensukseskan program pembangunan pertanian pemerintah/pemerintah daerah baik sebagai pelaku usaha, penyuluhan ataupun memotivasi anggota kelompok tani pelaksana.
Terkait dengan kebutuhan penyuluh, diharapkan KTNA mendukung melalui penyuluh swadaya/swakarsa.

“KTNA sebagai Penyuluh Swakarsa juga memiliki peran Menguasai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pertanian, (tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan-kelautan dan bahkan kehutanan). Membagi ilmu dan memberikan penjelasan hal- hal yang baru kepada petani nelayan dan masyarakat yang sekitarnya. Membimbing petani-nelayan untuk melaksanakan teknologi yang efisien tetapi menghasilkan kuantitas dan kualitas produksi yang mampu bersaing di pasar,” ujarnya.

“Berdasarkan data yang ada bahwa saat ini tercatat kelompok tani yang terdaftar sebanyak 2.062 kelompok dengan jumlah anggota 46.581 orang. Sedangkan status kelembagaanya saat ini sebagian besar (lebih dari 90%) masih pemula,” demikian jelasnya. (Prokom10)