Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting, sehingga sinergitas internal dan eksternal sangat dibutuhkan.

“Hal itu agar apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dapat dicapai sesuai dengan program Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri.red),” ujarnya saat membuka Rapat koordinasi (Rakor) Camat se-Kukar, Senin (14/2) di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Untuk itu, sebut Edi peran serta masyarakat sangat penting dalam kegiatan pembangunan kecamatan, sehingga Camat harus dekat dengan masyarakatnya. Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) program Kukar Idaman tahun 2021-2026, serta kegiatan Nasional yang menjadi kewajiban Pemda untuk melaksanakannya.

Bupati berharap, Rakor tersebut menjadi langkah maju para Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik kepada Pemkab Kukar, serta menghadirkan suatu bentuk layanan yang terbaik bagi masyarakat di setiap kecamatan.

“Jadilah Camat yang mempunyai kepedulian, rajin-rajinlah turun dan bergaul dengan masyarakat. gali aspirasi dan dengarkan keluhan mereka, meskipun tidak bisa ditanggulangi atau ditangani secara langsung, karena masyarakat mendapat tempat untuk mengadu, mendapat tempat saluran menyampaikan aspirasinya,” pesannya.

 

Adapun agenda Rakor tersebut yaitu diantaranya, pelaksanaan/progres vaksinasi di kecamatan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022, penetapan dan penegasan batas wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Camat sesuai Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sesuai SK Bupati Kukar nomor 247/SK-Bup/hk/2021.
Kemudian, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, Penguatan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022, serta pemekaran beberapa Desa.

Terkait batas wilayah Desa maupun Kecamatan, Bupati meminta Kepala Desa atau Camat memperhatikan dengan baik peraturan yang berlaku tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa.

“Persoalan batas ini harus dicermati dengan baik, dan kita harus berupaya menyelesaikannya jangan sampai berlarut-larut,” ujarnya.

Acara yang digelar Bagian Pemerintahan Setkab Kukar itu dihadiri Sekda Kukar H Sunggono, para Asisten Pemkab Kukar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tentunya 18 Camat se Kukar.

Kegiatan itu juga dirangkai dengan Serah Terima Perbup Nomor 61 tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa, dari Bupati Edi Damansyah kepada Kepala Desa Separi, Suka Maju, Mulawarman, dan Kades Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, membuka Festival Belian Namang, Sabtu (12/2) malam, di halaman Balai Adat Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat, yang ditandai pemukulan tabu (gendang kayu tradisional) dan tari Behempas.

Bupati pada saat itu didampingi Wabup H Rendi Solihin, Kepala Dinas Pariwisata Slamet Hadi Raharjo, Camat Kota Bangun Mawardi, dan Pj Kades Kedang Ipil Erhamsyah.

Edi mengatakan, Desa Kedang Ipil sudah memilik event tetap yaitu Festival Kutai Adat Lawas dan Nutuk Baham yang masuk dalam kalender Event Kabupaten Kukar.

“Saat ini satu lagi event budaya dilaksanakan disini, ini menandakan bahwa masyarakat kita semakin sadar bahwa event menjadi kebutuhan dalam berekspresi, baik seni dan budaya, efeknya dapat memacu perputaran roda perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Hal itu, kata Edi sejalan dengan telah ditetapkannya Kukar sebagai Kabupaten Kreatif seni pertunjukan dengan ekosistem terbaik di luar Pulau Jawa pada 2019 dan kembali diberikan pada 2021 yang lalu.

“Untuk itu mari etam (kita.red) terus jaga dan tingkatkan predikat tersebut dengan berkreativitas dan berinovasi di subsektor seni pertunjukan, salah satunya dengan event Festival Belian Namang Desa Kedang Ipil,” katanya.

Selanjutnya, Edi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Kukar yang peduli dengan mengucurkan anggaran untuk festival di beberapa kecamatan.

“Termasuk di Kota Bangun tahun 2022 yakni festival malam ini melalui anggota DPRD Kukar Sopan Sopian. Ini mendukung program dedikasi Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F),” ujarnya.

 

Edi mengaku bangga dengan event tersebut, sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan ada istiadat budaya Kutai, khususnya Belian Namang dan olahraga tradisional Behempas dengan melombakannya. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktur Jenderal Bina Desa, tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran desa dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat Desa tahun 2022, Rabu (9/2) di Kantor Bupati Kukar.

Asisten I juga didampingi dari Inspektorat Kukar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daeah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Satpol PP, Bagian Pemerintahan, dan Direksi Bankaltimtara Tenggarong. Rakor itu juga diikuti secara daring oleh para Camat, Lurah/Kepala Desa se Kukar.

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kemendagri Dr Paudah mengatakan Rakor itu membahas upaya melaksanakan percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 yang mengalami kenaikan, maka Pemerintah Provinsi hingg Desa harus mengambil peran.

Adapun percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 di tingkat Desa mengacu pada Paraturan Presiden (Perpes) Nomor 104 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Kemudian Kemendagri juga telah menerbitkan surat Nomor 140/0676/BPD tanggal 7 Februari 2022 untuk seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, untuk percepatan Penanganan dan Pengendalian Covid-19 di Desa.

Dalam surat itu, Bupati/Wali Kota diminta memastikan terlaksananya optimalisasi Posko Desa secara efektif dan efisien untuk penanganan dan pengendalian Covid 19, dengan menguatkan fungsi tim pencegahan, medukung pelaksanaan percepatan program vaksinasi bagi masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Diharapkan juga Desa segera menetapkan Peraturan Desa Perdes mengnai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), agar memperhatikan penggunaan Dana Desa (DD) sebesar delapan persen DD untuk penganan Covid 19. Adapun belanja kegiatan penanganan Covid 19, dapat dianggarkan pada bidang kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berikut contoh peran Posko Desa, yakni mensosialisasikan edukasi kebiasaan baru agar masyarakat disiplin menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), mendata penduduk yang rentan sakit, melakukan pemeyemprotan disinfektan dan menyediakan tempat cicui tangan di tempat umum, Berikutnya, menyiapkan dan merawat ruang isolasi desa, menyediakan alat deteksi dini Covid-19, memfasilitasi kebutuhan logistik untuk warga kurang mampu, serta menyediakan informasi terkait Covid-19.

“Hal ini agar dapat dipedomani untuk mendorong desa melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19 melalui pengefektifan Posko Desa,” ujar Dr Paudah. (prokom04)