Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan kerja koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Kusharyanto, sekaligus menerima penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk Pemkab Kukar, Senin (24/01) di Ruang Arwana Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Bupati Edi Damansyah mengatakan, sangat mengapresiasi pencapaian yang sudah diperoleh Pemkab Kukar saat ini, tentunya ini akan menjadi evaluasi dan terus melakukan perbaikan dalam memenuhi kriteria penerapan standar pelayanan publik, sehingga ke depan Kukar bisa peringkat 1.

Menurutnya, banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan terbaik, maka dari itu Edi berterima kasih atas semua kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sampai saat ini masih terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap pelayanan terbaik guna mewujudkan Kukar bisa mendapatkan peringkat 1 pelayanan publik.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan Pemkab Kukar beserta seluruh OPD telah berkomitmen untuk bersikap profesional dan terus meningkatkan pelayanan publik.

“Selalu saya katakan di dalam setiap kesempatan, bahwa OPD harus menjunjung tinggi beberapa poin dalam meningkatkan kinerja, diantaranya yakni integritas, profesional dan pelayanan, selain itu kami juga terus melakukan kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan perubahan khusunya pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu perwakilan tim Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Kusharyanto mengatakan, maksud dari kunjungan tersebut yaitu untuk terus meningkatkan silaturahmi serta menyampaikan informasi terkait survey penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

“Kami melihat upaya dan keseriusan Pemda Kukar dalam memberikan pelayanan kepada publik sudah maksimal, walaupun masih ada beberapa kendala atau pointer yang menjadi penilaian harus dilakukan perbaikan, sehingga penerapan pelayanan publik bisa lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Kusharyanto mengatakan sesuai dengan hasil Survei Kepatuhan Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Tahun 2021 yang dilakukan pada Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Puskesmas sampling seperti Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Loa Ipuh dan Puskesmas Mangkurawang, maka Pemkab Kukar mengumpulkan nilai hasil 98,59 atau Predikat Hijau dengan peringkat 5 kategori Kabupaten.

“Selain menyerahkan hasilnya, kedatangan kami juga ingin terus mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya dengan beberapa item yang kami sampaikan kiranya bisa dilakukan perbaikan guna meningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil M Iriyanto, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bambang Arwanto, Kadis Kesehatan dr Martina Yulianti, Kabag Organisasi Taufik dan perwakilan dari Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Loa Ipuh dan Puskesmas Mangkurawang. (Prokom09)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka sosialisasi Transformasi Digital Daerah menuju Digital Smart City, Senin (24/01) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Bankaltimtara tersebut turut dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Kukar diantaranya Kadis Perkebunan Kukar M Taufik, Kadis PU Kukar Wisnu Wardhana, Kadinsos Kukar Hamly, Plt Kadispora Kukar H Fida Hurasani, serta para Camat se Kukar dan Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo.

Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Hairuzzaman mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya Bankaltimtara dalam membangun kolaborasi dan sinergitas bersama Pemkab Kukar, guna mendukung optimalisasi pendapat asli daerah (PAD) melalui pengembangan elektronik dan digitalisasi dalam rangka pengembangan Smart City di Kukar.

“Saat ini Bankaltimtara memiliki beberapa produk yang dapat menunjang rencana pengembangan elektronikfikasi dan digitalisasi dalam rangka pengembangan Smart City di Kukar,” ucap Hairuzzaman.

Ditambahkannya, melalui pengembangan elektronikfikasi dan digitalisasi di Kabupaten Kukar, kedepan akan berdampak pada peningkatan PAD Kukar.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan transformasi digitalisasi dalam rangka menuju Smart City saat ini menjadi fokus utama pengembangan masyarakat di Indonesia. Dimana menurutnya wacana Smart City telah digaungkan Pemerintah sejak tahun 2017, ditahun 2024 diharapkan akan tumbuh sekitar 100 Smart City di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bankaltimtara tersebut, karena sejalan dengan strategi pembangunan Kukar Idaman 2021-2026 dalam Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisiensi Dan Melayani, dimana salah satu programnya adalah digitalisasi pelayanan publik.

“Apa yang telah kita lakukan ini adalah bagian dari upaya Pemkab Kukar dalam menjabarkan atau mengimplementasikan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ucap Edi.

Ditambahkannya, guna menunjang implementasi kebijakan SPBE di Kukar, saat ini Pemkab Kukar telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menyikapi keputusan presiden nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Jadi saya ingatkan para jajaran bahwa kebijakan secara nasionalnya telah ada Keputusan Presiden, kita turunkan ditingkat lokal kita Kabupaten Kukar ini juga telah masuk dalam RPJMD yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD Kukar tahun 2021-2026,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini Pemkab Kukar telah melaksanakan transaksi non tunai namun skalanya baru sampai di tingkat pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), namun dirinya berharap sejak tahun 2022 ini skalanya bisa ditingkatkan hingga Kecamatan, Kelurahan hingga Desa.

Diakhir arahannya, Edi berharap melalui kegiatan sosialisasi transformasi digitalisasi daerah, kedepan Kepala OPD hingga tingkatan bendahara bisa memahami kebijakan transformasi digitalisasi daerah tersebut, karena dirinya ingin nantinya pada tahun 2024 sesuai visi misi Kukar Idaman hal tersebut telah bisa terwujud.(prokom07)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai periode 2022 – 2028, Selasa (18/1), di Balai Desa setempat.

Adapun yang dilantik dan diambil sumpah tersebut masing masing – masing atasnama Agus, Deddy, Mukti Randi, Hj Reni dan Maria Susanti

Usai mengambil sumpah, Akhmad Taufik saat membacakan Sambutan Bupati Edi Damansyah menyebutkan bahwa BPD memiliki tiga fungsi, yakni pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dan Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Khusus butir ketiga, yakni fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, telah terbit regulasi yakni Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam Peraturan ini salah satunya mengatur ketentuan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya berupa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam tiga tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan.
Adapun bidang yang diawasi meliputi empat bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, disampaikannya bahwa BPD berperan dalam mendorong terselenggaranya pemerintahan desa yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan visi-misi Kepala Desa serta mendukung visi-misi Bupati – Wakil Bupati Kutai Kartanegara – “Kukar Idaman (Inovatfif, Berdayasaing dan Mandiri)” yang tertuang di dalam RPJMD Kukar 2021-2026, yakni “mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia”.

“Ciptakan seluas-luasnya peluang bagi masyarakat desa untuk membuka kesempatan berusaha dan meningkatkan perekonomian, agar cita-cita mensejahterakan dan membahagiakan seluruh masyarakat desa akan lebih cepat terwujud,” pintanya.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu program Kukar Idaman yakni dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dengan Program Pembangunan Berbasis RT (Rukun Tetangga) bagi Desa dan Kelurahan, di samping program lainnya yang juga mengarah ke Desa maupun Kelurahan. Program pembangunan berbasis RT bagi Desa dan Kelurahan akan dialokasikan dengan besaran nilai Rp 50 juta per RT, yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, dan bukan disalurkan dalam bentuk dana segar. Penetapan kegiatan akan ditentukan melalui forum musyawarah dengan memilih dan menyepakati jenis kegiatan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati atau Juklak/Juknis. “Program ini akan segera direalisasikan sejak tahun anggaran 2022 ini, ” katanya.

Diharapkan komitmen yang kuat dari BPD dan Kepala Desa untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti penanggulangan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah minimal 3 rumah per desa, memperluas akses pendidikan usia dini, membantu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, peningkatan infrastruktur dan kegiatan berskala lokal desa lainnya, termasuk upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 beserta dampaknya yang kesemuanya diarahkan kepada masyarakat dan komunitas di desa.

Untuk itu diharapkan kejelian Pemerintah Desa dan BPD bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melihat dan mengembangkan potensi dan menangkap peluang usaha di Desa, agar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat, memberikan pelayanan umum yang sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan Desa.

Diakhir sambutannya ia berharap agar seluruh anggota BPD dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hadir pada acara itu Camat Muara Muntai Murjani, Anggota DPRD Wilayah Pemilihan Muara Muntai Sopan Sopian, Forkompimcam Kecamatan Muara Muntai, Tokoh agama, para Kepala Desa dan sejumlah undangan lainnya. (Prokom03)