Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan tentang rencana penataan di kawasan Sungai Tenggarong, dalam hal konsep penanganan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Program Pemerintah tersebut, pada acara Ngapeh Hambat (obrolan pagi), di pelataran Masjid Agung Sultan Sulaiman, Kamis (24/3) lalu usai salat subuh berjamaah.

Sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tampak hadir dalam pertemuan tersebut.
Begitu juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkab Kukar.

Kemudian, sejumlah masyarakat pemilik bangunan yang ada di Jl Kartini dan jl DI Panjaitan Tenggarong juga turut dihadirkan.

Disebutkan, sekitar 16 RT rencananya akan masuk dalam kawasan penataan kawasan Sungai Tenggarong itu, sedangkan panjangnya kurang lebih 1,3 kilometer, sehingga jumlah bahu jalan di Jl Kartini dan Panjaitan sekitar 2,6 kilometer terhitung dari titik Jembatan Besi.

Bupati mengatakan, fungsi penataan bantaran Sungai Tenggarong itu agar kawasan tersebut memiliki daya tarik pengunjung dan nilai ekonomis tinggi.

“Kita ingin percantik tepi Sungai Tenggarong, harapannya tidak menghilangkan aset-aset warga yang sudah dimiliki disitu, program ini juga terintegrasi dengan program penataan kawasan kumuh di Kukar,” kata Bupati.

Edi merasa bersyukur lantaran mendapat respons yang baik dari masyarakat, Ketua RT, dan para tokoh mendukung adanya program itu.

Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga menggandeng pihak Universitas Islam Indonesia (UII) dalam melakukan survey serta mempersiapkan desain perencanaannya sehingga kawasan itu bisa terbentuk dengan baik.

“Saya ingin kegiatan ini landasannya adalah kesepakatan bersama. Jadi kita punya kekuatan untuk bagaimana program ini tidak hanya kebijakan Pemkab, tapi ada kebijakan nasional yang berkaitan dengan program penataan kawasan kumuh,” demikian pungkasnya.

Dipenghujung acara, dilanjutkan penandatanganan oleh para Ketua RT sebagai bentuk persetujuan dan dukungan program Pemkab Kukar tersebut, disaksikan Sekda Kukar H Sunggono, Camat Tenggarong Sukono, dan Dinas Perkim Kukar.(prokom05)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menegaskan bahwa Stok Minyak Goreng (Migor) saat ini masih cukup. Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan secara simbolis Migor kepada 8 RT di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Selasa (29/3/2022) siang.

“Stok Migor Insya Allah cukup, hanya saja harga dipasaran masih belum stabil. Artinya pemkab Kukar terus berupaya untuk menstabilkan harga migor dipasaran. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan harga, inilah yang menjadi harapan kita semua,” kata Rendi Solihin.

Dalam kesempatan itu juga, Wabup Rendi Solihin mengapresiasi atas dukungan perusahaan-perusahaan yang beroprasi di Kutai Kartanegara telah membantu dalam penyaluran migor bersubsidi dengan harga Rp 14.000/Liter.

“Saya mengapresiasi atas bantuan dunia usaha atas kepeduliannya melalui CSR (Corporate Social Responsibility) telah meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama masih tingginya harga migor dipasaran bahkan sebagian terjadi kelangkaan,” katanya.

“Terima kasih juga atas kolaborasi semua pihak terutama TNI/Polri yang terus mengawal pendistribusian migor keseluruh pelosok kecamatan Kukar,” ujarnya.

Setelah penyerahan sibolis, wabup Rendi Solihin juga mendatangi rumah warga penerima migor yang langsung diserahkannya.

“Assalamualikum… Ibu, sehat,” Alhamdulillah sehat, jawab warga setempat. “Semoga minyak goreng ini bermanfaat dan mencukupi kebutuhan dapur ya Ibu. Selamat menyambut bulan suci Ramadhan 1443H,” semangat Rendi kepada warganya di Samboja.

Sementara itu Lurah Kampung Lama Yudiansyah menyebutkan bahwa jumlah penerima Migor dikelurahannya sebanyak 420 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah migor keseluruhan 2.100 liter.

“Alahamdulillah, waga kami bisa lega dapat mencukupi kebutuhan dapurnya dengan migor 5 (lima) liter/KK. Penerima migor sendiri sudah melakukan vaksinasi, dan terus kita imbau agar warga yang belum vaksin segera vaksin,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Setelah dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aji Ali Husni usai shalat subuh, langsung melakukan serah terima jabatan dari Plt Kadispora Fida Hurasani yang ditandai dengan penandatanganan serah terima jabatan disaksikan oleh Sekda Kukar H Sunggono, Senin (28/3/2022) siang di Ruang Pertemuan Dispora Komplek Stadion Aji Imbut, Tengarong Seberang.

Sekda Kukar H Sunggono saat meneyerahkan SK Kadispora kepada Aji Ali Husni. Credit Foto: Irwan/Prokom

Setelah itu, Sekda Kukar H Sunggono menyerahkan SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ditandatangani Bupati Kukar Edi Damansyah diberikan kepada Aji Ali Husni disaksikan jajaran Dispora.

“Selamat kepada Aji Ali Husni sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Semoga amanah yang diemban dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam peningkatan prestasi olahraga di Kutai Kartanegara,” ucapan selamat Sunggono.

Sekda Sunggono juga mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh Plt Kadispora Fida Hurasani yang hampir 6 (enam) bulan menjabat dan membenahi Dispora, bahkan sudah mampu memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya mengapresiasi atas perjuangan dan kerja keras Plt Kadispora (Fida Hurasani-red) yang sudah memberikan warna bagi Dinas Pemuda dan Olahraga. Bahkan sudah memberikan kontribusi ke daerah melalui PAD yang didapatkan dari pengelolaan kolam renang dan penyewaan venue olahraga lainnya,” apresiasnya.

Sekda Sunggono berpesan agar kepala dinas pemuda dan olahraga yang baru segera melakukan sinergitas dengan jajarannya, sehingga program yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik.

“Bekerjalah dengan niat karna Allah SWT, bangun sinergitas antar stakholder dan internalisasi, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” demikian pesan Sunggono. (Prokom10)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Dilingkungan Pemkab Kukar, Senin (28/3) di pelataran Masjid At-Taqwa Kompleks Perkantoran Kantor Bupati Kukar usai salat subuh berjamaah.

Lima PPTP itu merupakan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), mereka adalah Ahmad Junaidi sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Bahari Joko Susilo Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Aji Ali Husni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Arpan Boma Pratama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag), dan
Arianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan sebenarnya ada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan seleksi terbuka tetapi hanya lima OPD tersebut yang pesertanya memenuhi persyaratan pendaftarnya.

Kemudian, untuk OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak memenuhi syarat pendaftatnya, hanya satu orang yang mendaftar di Bappeda tersebut.

Selanjutnya, Bupati mengapresiasi proses seleksi itu telah berjalan dengan baik, dan mengikuti sistem yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terima kasih dan apresiasi saya bahwa teman-teman yang berada di level pejabat Administrator (Sekretaris dan Kabid) semangatnya tinggi untuk mengikuti seleksi terbuka. Karena ini satu indikator, kami lihat bahwa antara sistem yang ditetapkan telah sesuai dengan perundang-undangan yang barlaku,” terangnya.

Lebih lanjut, Edi mengatakan seleksi tersebut menunjukkan semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) Kukar untuk mengikutinya dengan baik, walaupun dikesempatan pertama penjaringan memang ada yang mengikuti hanya dengan dasar semangat, tapi penguasaan materi dan data-data terhadap OPD yang dituju para peserta itu sangat minim sekali.

“Maka saya mengimbau dan meminta para pejabat Administrator terutama yang nanti jenjangnya akan ke PPTP, siapkan diri sejak sekarang. Apabila ada OPD yang mau dituju harus dipelajari OPD nya, dicari dasar-dasarnya, dan data- datanya sehingga nanti bisa menyampaikan karya tulis, dan saat presentasi menunjukkan mempunyai kemampuan,” tegasnya.

Diakhir arahannya, Bupati secara khusus memintan kepada PPTP yang baru saja dilantik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.

“Kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan hati karena di lingkungan kerja itu ada orang orang, ada saudara- saudara yang memerlukan figur untuk menganyomi, membimbing, dan mengarahkan, tolong itu diperhatikan,” pintanya.

Karena menurutnya sesuai fenomena yang pernah terjadi, kalau tidak ada kecocokan keinginan itu sulit untuk diindahkan.

“Karena modelnya seperti itu sehingga perlu sentuhan kita sebagai pimpinan, sentuh itu tidak hanya secara fisik namun juga sentuhan mental dan spiritual, dan itu yang paling utama,” demikian pungkas Bupati Edi.

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, Sekda Kukar H Sunggono, Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kukar Rakhmadi, serta para Kepala OPD di lingkup Pemkab Kukar tersebut, dan diikuti para undangan secara virtual. (prokom05)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Wilayah Kaltim, Minggu (27/03) di aula Rumah Makan Tepian Pandan Tenggarong.

Dalam sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, yang dibacakan Totok Heru Subroto mengatakan bahwa saat ini negara Indonesia berada dalam kondisi Darurat Narkoba. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan masalah kemanusiaan yang sangat merugikan dan membawa dampak kerusakan multi-dimensional.
Untuk itu, Pemkab Kukar mengapresiasi atas terselenggaranya Musda IKAI Kaltim.

Disebutnya, dengan terselengaranya Musda IKAI akan lahir berbagai rumusan pemikiran, ide dan gagasan serta penegasan peran dari organisasi yang sesuai dengan konstitusi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat khususnya di Kukar dan Kaltim dalam memerangi Narkoba.

Diharapkan kiprah IKAI yang merupakan wadah praktisi yang bergerak dalam kegiatan prevensi dan atau intervensi penggunaan, penyalahgunaan dan adiksi Narkoba yang profesional bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain, dalam mengembangkan potensi untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam program nasional penanggulangan masalah adiksi di Indonesia.

“Peran sekaligus fungsi IKAI tentunya menjadi sangat penting ditengah upaya bersama, dalam memerangi sekaligus menanggulangi berbagai dampak dari penyalahgunaan Narkoba termasuk didalamnya penyelenggaraan rehabilitasi, ” ujarnya.

Dikatakannya, penyelenggaraan rehabilitasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi dan keahlian khusus untuk dapat menangani pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, baik berupa kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) maupun sikap (attitude) yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

“Saat ini yang harus kita lakukan adalah terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada dan tentu saja peran dari para konselor adiksi dan IKAI secara organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa mengatasi persoalan Narkoba tidak dapat hanya diserahkan pada salah satu institusi ataupun hanya pada organisasi tertentu saja tetapi seluruh elemen bangsa harus terlibat.
Salah satu dari misi utama Pemkab Kukar adalah Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, hal ini tentu menjadi sangat berat manakala generasi muda dan warga masyarakat terpapar Narkoba.

“Oleh karena itu, Pemkab Kukar beserta seluruh jajaran telah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya dalam pemberantasan maupun menanggulangi dampak penyalahgunaan Narkoba, termasuk menyiapkan beberapa fasilitas kesehatan untuk menjadi sarana Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL),” ujarnya.

Diakhir ia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam hal ini akan mendapatkan hasil terbaik sehingga Kukar maupun Kaltim menjadi daerah Idaman, daerah yang bersih dari Narkoba dan pada akhirnya masyarakat akan sejahtera dan berbahagia bebas dari Narkoba. (Prokom08)