BALIKPAPAN – Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Ibu Kota Negera (IKN) Dr H Ahmad Dol Kurnia Tanjung bersama H Safrudin, H Yanuar Prihatin, Andreas Eddy dan M Sarmuji melakukan diskusi dengan pemerinyah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota Mitra sekitar IKN, termasuk kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Setkab Kukar Wiyono, Jumat (14/1/2022) malam di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan Utara.

Dalam diskusi itu turut memberikan masukan dari Pemkab Kukar disampaikan Asisten II Setkab Wiyono mengatakan bahwa pada saat pembentukan UU perencanaan nantinya, jangan sampai membuat kesenjangan sosial di daerah.

“Jadi, adanya UU IKN dapat dimaksimalkan dalam pemerataan pembangunan daerah di sekitar IKN. Kita juga memerlukan lembaga-lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat wilayah IKN,” kata Wiyono memberikan saran dan masukan kepada Ketua Pansus RUU IKN.

Adapun Dr H Ahmad Dol Kurnia Tanjung selaku Ketua Monitoring Pansus RUU IKN mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan daerah wilayah Kaltim yang telah meluangkan waktu dalam perencanaan pembangunan IKN.

“Kami sudah bekerja sampai dengan tingkat Panja, kami lihat ini masih jauh dalam pelaksanaan yang akan disempurnakan dalam peraturan perundang-undangan yang diikuti oleh prodak-prodak perda yang ada,” katanya.

Ahmad Dol Kurnia Tanjung juga mengatakan dirinya menyakini bahwa pemda sendiri memiliki harapan besar pada saat pembangunan IKN yang dapat mendongkrak pembangunan di wilayah masing-masing kabupaten/kota di Kaltim, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Ya, konsen kami bersama DPR adalah permasalahan perlembagaan sangat atensi ada isue karena DKI terkendala dengan banjir maka kita dapat mengatasi hal tersebut di Kalimantan, serta menjunjung dan memelihara sosial budaya masyarakat Kalimantan yang harus dijaga dan dilestarikan sembari berjalannya pembangunan IKN nantinya agar masyarakat sendiri merasa nyaman dengan adanya pembangunan IKN,” ujarnya.

Diketahui dari hasil diskusi itu memuat 5 (lima) poin masukan penting yakni, (1) Adanya isu isu monitor yang sebelumnya merupakan Tanah Negara namun pada tahun 2019 menemukan di wilayah hutan terdapat penduduk. (2) Ditemukan lembaga bernama Konsultan Pertanahan Nusantara yang mengatasnamakan kementerian RI. (3) Diperlukannya Mitigasi terhadap potensi permasalahan pertanahan Di IKN. (4) Kedudukan UU Cipta Karta terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di IKN. (5) Pembangunan IKN dilaksanakan secara terpadu dengan wilayah penyangga IKN (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, sebagian Kab. PPU dan Sebagian Kab. Kutai Kartanegara, agar tidak terjadi permasalahan seperti ibukota Negara Lama serta Perlunya Sinergis regulasi, perencanaan dan tata kelola dari Hulu ke Hilir.

Turut hadir dari pemkab Kukar yakni Kadis PU Wisnu Wardana, Kadiskominfo Dafip Haryanto, Kabag Hukum Setkab Kukar Purnomo, Sekretaris Bappeda Kukar Vanesa Vina, sekretaris dinas peternakan Syakri, Kabid P3D Bappeda Kukar Syaiful Bahri, Kabid Sarpras Bappeda Hery S. (Prokom10)

 

TENGGARONG – Sebanyak 13 orang Pamong Belajar dan Tutor Bantu Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Tenggarong mengikuti Workshop terkait Penguatan Kurikulum 2013 Program Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C berlangsung di Aula SKB Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (13/1/2022).

Kepala SPNF SKB Tenggarong Tamberin mengatakan workshop penguatan kurikulum 2013 merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi pamong belajar dan tutor bantu dilingkungan SKB Tenggarong.

“Kurikulum 2013 bagi pendidikan kesetaraan sudah diterapkan, sehingga perlu adanya pemahaman dan penguatan yang lebih mendalam lagi tentang penerapan implementasi kurikulum, terutama bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran hingga proses dan evaluasi hasil pembelajaran sesuai kaidah kurikulum 2013,” katanya.

Kegiatan workshop tersebut menghadirkan Bukhori, S.Pd selaku Kepala SKB Muara Jawa.

Dalam materinya, Bukhori menyampaikan banyak hal mulai dari rencana pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, hingga cara menggunakan aplikasi seTARA daring yang merupakan aplikasi Learning Management Sistem yang dirancang khusus untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan.

“Berbicara tentang kurikulum bagi pamong belajar dan tutor bantu terlebih dahulu harus dipahami rambu-rambunya. Itu artinya, rambu-rambunya harus sering dibuka, dipelajari dan dipahami, sehingga apa yang akan dilakukan dalam penguatan kurikulum 2013 akan semakin mudah terlaksana,” katanya.

Bukhori juga memberikan dorongan dan motivasi bagi pamong belajar dan tutor bantu untuk tetap semangat dalam mengimplementasikannya. Hal tersebut sangatlah penting mengingat pamog dan tutor merupakan ujung tombank pendidikan kesetaraan.

“Pembelajaran kesetaraan ini tidaklah sama dengan pendidikan yang ada di formal, melainkan lebih pada penekanan penguasaan terhadap modul pembelajaran yang memuat penguasaan literasi, numerasi dan karekter, baik itu individu maupun pemberdayaan secara kolektif,” demikian katanya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) bangga dan memberikan apresiasi dunia usaha PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang telah membuka ruang kerjasama dengan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kecamatan Marangkayu, Selasa (11/01/2022) di Ruang Terminal Santan Terminal PHKT.

Adapun ketiga Direktur bumdes tersebut yakni direktur bumdes Sebuntal, Semangkok dan direktur bumdes Kersik. Ketiganya melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pertamina Pedeve Indonesia disaksikan Bupati Kukar Edi Damansyah, Piled Manager PT. PHKT Iman Sudirman, Camat Marangkayu Rekson Simanjuntak, dan masing-masing Kades selaku Komisaris.

“Silaturahmi sekaligus launching ketiga bumdes di Marangkayu ini diluar ekspektasi, biasanya kegiatan seperti ini dilakukan di Balai desa, kawasan pertanian, tapi hari ini (selasa-red) luar biasa launching sekaligus MoU Bumdes dilakukan di ruang Ekslusif VIV terminal PHKT Marangkayu,” kata Bupati Edi Damansyah.

Launching dan MoU ketiga Bumdes di Marangkayu tersebut diharapkan Bupati Edi Damansyah bertanda baik, pengelolaan dan manajemennya juga dapat berjalan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi ke desa dan masyarakat setempat.

“Maju dan berkembangnya sebuah badan usaha milik desa tidak terlepas dari peran penting kepala desa, apalagi pasca pandemi, tentu ini merupakan hal yang luar biasa mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam menggerakkan bumdes,” apresiasi Edi Damansyah.

Bupati Edi Damansyah juga mengatakan keberadaan bumdes memiliki peranan penting dan secara hukum telah diatur dalam kebijakan penguatan bumdes.

“Saya berharap, jangan hanya jago kandang saja dengan mengurus bisnisnya, akan tetapi bagaimana keluar untuk melakukan inovasi dan ekspansi dalam kerangka binis yang lebih luas lagi,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi atas kepedulian pihak PHKT yang sudah memulai berkolaborasi dengan membuka ruang bagi bumdes yang ada di kecamatan Marangkayu.

“Ini artinya, tidak ada keberhasilan tanpa dibangun dengan kebersamaan. Komitmen dan integritas pengurus bumdes sangat penting dalam pengembangan bisnis, termasuk peran dunia usaha sebagai mitra kerja,” katanya.

Bupati berharap agar kedepannya, ketiga bumdes tersebut dapat membentuk kolaborasi lagi menjadi bumdes bersama dan menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan bumdes pertama kali di Kalimantan Timur.

“Kelola dengan baik, kembangkan potensi lokal seperti sektor pertanian dalam arti lus, yang sangat melimpah di Marangkayu dengan tetap menjaga kwalitas prodak, lakukan kontrol manajemen serta susun lapaoran pertanggungjawaban sesuai kaidah berbasis akuntansi,” pintanya.

Sementara itu Camat Marangkayu Rekson Simanjuntak mengatakan awal mula terbentunya 3 (tiga) bumdes di Marangkayu didorong keinginan memperdayakan potensi dan usaha lokal masyarakat dengan dukungan  oleh PHKT yang kini telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

“Saya katakan pembentukan bumdes, terlebih dahulu harus dikuatkan sumber daya manusia-nya. Sehingga pada awal tahun 2020 pihak PHKT memberikan dukungan dengan mengirim ketiga direktur bumdes studi banding ke Klaten. Launching ini membuktikan bahwa ketiga bumdes di Marangkayu menjadi contoh dalam pengembangan bumdes. Maju terus, pantang mundur, kelola dan berdayakan usaha masyarakat dengan baik,” demikian jelas Rekson. (Prokom10)

penulis:irwan
editor:irwan

 

TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuytai Kartanegara melalui Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Muara Jawa memfasilitasi sekaligus menginisiasi bimbingan teknis pembelajaran berbasis modul pendidikan kesetaraan bagi kepala SKB, PKBM, Tutor, Pamong Belajar se-Kaltim, Sabtu (08/01/2022) di Kampus SKB Muara Jawa.

Dikatakan Kepala SKB Muara Jawa Bukhori bimtek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pembekalan bagi seluruh tutor kesetaraan baik itu program paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan paket C setara SMA terkait pola pembelajaran berbasis modul sesuai dengan standar Kurikum 2013.

“Pembelajaran kesetaraan ini tidaklah sama dengan pendidikan yang ada di formal, melainkan lebih ditekankan pada penguasaan terhadap modul pembelajaran yang memuat penguasaan literasi, numerasi dan karekter, baik itu individu maupun pemberdayaan secara kolektif,” katanya.

Menurut Bukhori, kegiatan yang berlangsung selama dua hari mendatangkan narasumber dari Jakarta yakni Muhammad Kurtubi selaku praktisi pendidikan non formal.

“Alhamdulillah, kedatangan praktisi pendidikan non formal (Muhammad Kurtubi-red) diharapkan mampu memberikan pencerahan, pemahaman dan penguatan kompetensi bagi semua tutor yang ada di Kaltim khususnya para tutor di SKB maupun PKBM yang ada di Kutai Kartanegara lebih menguasai sistem pembelajaran modular yang disajikan,” ujarnya.

Sementara itu dalam materinya, praktisi pendidikan non formal Muhammad Kurtubi menjelaskan bahwa pentingnya memahami pembelajaran berbasis modular bagi pendidikan non formal dengan prinsip fleksibele learning sesuai karekteristik peserta didik kesetaraan.

“Pendidikan kesetaraan ini sendiri sebagai pendidikan alternatif untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang karena kondisi baik sosial, budaya, ekonomo dan psikologis yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur formal. Tentunya, sistem pembelajarannya pun berbeda dengan pendidikan yang ada di formal, tanpa mengurangi makna dari ruh pendidikan sebagai pencerdas bangsa,” ujarnya.

Adapun penguatan kompetensi yang diberikan mulai dari bagaimana membuat RPP berbasis Modul, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian proses dan hasil sebagai komponen penting dalam pengelolaan pembelajara. Bukan sekedar pelengkap administrasi melainkan acuan pembelajaran yang efektif.

Tidak hanya itu, sebagai pelengkap pelatihan, Muhammad Kurtubi juga memberikan cara mudah dalam pengisian nilai hasil pembelajran peserta didik kesetaraan melalui aplikasi E-Rapor K-13 paket A, B dan C. Dalam aplikasi tersebut memudahkan semua lembaga SKB, PKBM maupun para tutor dalam hal ini wali kelas mengisi rapor dengan menentukan KKM, nilai mata pelajaran umum, khusus dan nilai pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan K-13.

Peserta yang mengikuti bimtek yakni, SKB Kutai Barat, SKB Balikpapan timur, SKB Balikpapan Tengah, SKB  Balikpapan Barat, SKB Balikpapan Utara, SKB Negeri 2 Samarinda dan tuan rumah SKB Muara Jawa. (Prokom10)