Tenggarong – Tim Safari Subuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan safari subuh. Kali ini di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam Kukar, Tenggarong, Senin (3/6) pagi.

Tim safari subuh dipimpin Bupati Edi didampingi Sekda Sunggono, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, dan para Kepala/perwakilan OPD.

Seperti biasa kegiatan safari diawali salat Subuh berjamaah, sambutan, ceramah agama oleh Kepala Kemenag Kukar H. Nasrun, dan diakhiri silaturahmi Bupati dengan jajaran Perumda Tirta Mahakam.

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam Kukar, Suparno menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan rombongan karena telah berkunjung ke Perumda Tirta Mahakam, salah satu BUMD yang dimiliki oleh pemkab Kukar.

“Kami berharap semoga dengan kunjungan bapak Bupati, saya dan seluruh jajaran kedepannya Perumda Tirta Mahakam ini bisa lebih baik lagi,”harapnya.

Ia mengatakan, ini merupakan kunjungan ke 6 Bupati di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kukar, dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan safari subuh pemkab Kukar baik di OPD maupun di masjid maunpun di langgar.

Tentunya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Perumda Tirta Mahakam karena kegiatan ini dirangkai dengan Bupati mengaplikasikan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di OPD.

“Dan kami OPD yang pertama kali direalisasikan oleh Bupati untuk bisa di tes mengaji. Karena ini salah satu syarat penilaian untuk bisa menduduki/memimpin OPD. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Bupati ini (GEMA, red) bisa membawa keberkahan bagi pemkab Kukar,” demikian harapan Dirut PDAM Kukar ini.

Dalam kesempatan itu, Bupati Edi mengatakan bahwa kegiatan GEMA di OPD-OPD ini bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan normatifnya saja.

Tetapi, kata Bupati program ini betul-betul di jalankan oleh para Kepala OPD yang dalam prosesnya nanti, harus punya tanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan GEMA di lingkungan OPD masing-masing.

“Terlepas kita sebagai karyawan/karyawati dan pejabat di lingkup PDAM harapan saya, bapak ibu sekalian harus ambil bagian untuk mendorong gerakan mengaji ini dilingkup pemukiman tempat tinggal. Minimal di rumah-rumah sanak famili dan keluarga,” pinta Bupati.

Selepas, rangkaian safari subuh Bupati dan rombongan menyaksikan 6 orang pegawai PDAM Tirta Mahakam di tes baca Alquran oleh Badan Pengawas PDAM Tirta Mahakam Dr. Sabran dan Pimpinan Al-Ansor Timbau Ustadz Harunnu Rasyid.

Keenam orang itu adalah Wahono, Herlina, Latif, Zulkifli, Sugito, dan Irwansyah. Mereka ini akan diseleksi menjadi Direktur Umum dan Direktur Tehnik pada PDAM Tirta Mahakam tersebut. (prokom05)

Tenggarong – Dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Triwulan II Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat Koordinasi bersama jajaran Pemkab Kukar.

Rapat koordinasi dipimpin Asisten III bidang Administrasi Umum Dafip Haryanto diruang rapat Asisten III, Selasa, (4/6/2024).

Jajaran BPKP dipimpin Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Robertus Gatot Megantoro.

Megantoro mengatakan akan melakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Triwulan II Tahun 2024 pada
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 8 Juni 2024.

“Dijadwalkan pada Tanggal 04 Juni 2024, Tim Evaluasi akan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan SPIP ini” ujarnya.

Ia akan mengupayakan semua bisa berjalan, baik penilaian untuk menghasilkan ukuran level tiga, dan tetap berupaya juga mempertahankan pada level tersebut.

“Kami berharap dilevel tiga ini tidak terjadi penurunan, dan tetap dipertahankan” harapnya.

Sementara itu Asisten III Dafip Haryanto menyambut baik pembinaan yang dilakukan BPKP ini, agar pelaksanaan SPIP di Kukar berjalan baik dan bisa mempertahankan level yang sudah dicapai saat ini.

Ia berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi yang diberikan, dan segera akan berkoordinasi dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar.

“Kita akan segera lakukan koordinasi dengan OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan” ujarnya.

Disebutkannya antusiasme OPD sangat tinggi merespon rekomendasi BPKP ini, semuanya aktif menindaklanjuti.

“Alhamdulillah teman – teman di OPD sangat aktif menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPKP” tambahnya.

Dafip berharap pembinaan atas pelaksanaan SPIP oleh BPKP ini dapat memperbaiki SPIP di Kukar, dan mempertahankan level yang sudah ada, serta bisa menaikkan level yang lebih baik. (Prokom01).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen untuk mewujudkan tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam program dedikasi Kukar Idaman Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA).

Melalui SPBE diharapkan dapat meningkatkan kualitas kualitas layanan publik, mempercepat proses perizinan dan pelayanan publik, mempercepat proses perizinan dan pelayanan public serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

“Terkait dengan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan, saya sebagai ketua SPBE berkomitmen untuk meningkatkan penerapan SPBE dengan mengambil beberapa kebijakan, seperti perlunya road map SPBE Kukar, petunjuk teknis (Juknis) SPBE dan pelatihan SPBE bagi ASN”, kata Sekda Kukar Sunggono pada saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dengan tema,”Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara”, diRuang Rapat Inspektorat Kabupaten Kukar, Selasa (4/6/24).

Berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat pencapaian tujuan nasional.

Dalam penerapan SPBE, Kukar saat ini tengah bergerak dari tahap awal menuju tahapan menengah dalam system digital layanan public di pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan beberapa indicator, seperti belum semua layanan public yang tersedia secara elektronik, infrastruktur TIK yang belum memadai dibeberapa wilayah kecamatan, kapasitas SDM yang perlu terus ditingkatkan dan perlunya sosialisasi SPBE secara massif kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan SPBE secara optimal, diperlukan upaya yang sungguh – sungguh dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, oleh karena itu FGD ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan SPBE di Kukar.

Melalui FGD tersebut Ia berharap dapat diperoleh masukan yang konstruktif dari para narasumber, pembahas dan seluruh peserta untuk merumuskan strategi dan langkah – langkah yang tepat dalam mewujudkan SPBE di Kukar.

“Saya harap ini menjadi wadah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam mewujudkan SPBE yang efektif dan efisien”,harapnya.

Sementara Inspektur Kukar H Heriansyah mengatakan FGD SPBE yang diadakan dengan mengundang OPD terkait guna menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, Dimana Pemkab Kukar akan diberikan sebuah penilaian terkait kematangan maturitas dalam hal penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik. Kukar sudah banyak sekali yang membuat system hanya dari sebuah system ini perlu suatu platform yang sama sehingga semua system diharapkan bisa berintegrasi dengan baik.

Selama ini memang di Pemkab Kukar banyak membangun sistem – sistem terutama diOPD tapi tidak terkoordinir dengan baik, tidak satu platform sehingga Ketika diintegrasikan kesatu sistem ke sistem lain tidak bisa tersambung dengan baik. Dengan adanya FGD SPBE ini diharapkan adanya Solusi ke depan bisa menyatukan sistem dalam satu platform yang bisa mengintegrasikan antar sistem satu dengan yang lain.

“Dengan harapan, kita bisa memanfaatkan data itu Ketika sudah satu data Ketika melakukan pengawasan dan pembinaan, itu bisa lebih efektif dan efisien, seperti kita ketahui diera sekarang era digitalisasi semua berbasis eletronik, perubahan ini memang harus segera dilakukan adaptasi, Ketika memang kita tidak melakukan adaptasi maka akan ketinggalan dengan kondisi perkembangan teknologi”,sebutnya. (Prokom06)

Tenggarong – Dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Versi 3 diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas dalam bidang kearsipan secara lancar, akuntabel dan dinamis.

“Saya yakin bahwa kedepanya Ketika aplikasi ini dijalankan dengan baik pasti akan membuahkan hasil yang baik pula,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto saat membuka Pelatihan dan Pendampingan Aplikasi Srikandi Versi 3 di lingkungan Sekretariat Daerah, Selasa (4/6/24) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat.

Dikatakannya, Srikandi merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang bermanfaat untuk dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali arsip, penghematan kertas yang berarti juga penghematan anggaran, mengatasi arsip yang menumpuk yang berarti menghemat ruang penyimpanan arsip, serta memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengiriman dokumen antar dinas yang tidak ada batas ruang dan waktu dimanapun kapanpun.

Dafip juga mengingatkan tentang perlunya untuk memperlakukan arsip sebagai satu kekayaan negara, karena menyangkut harkat dan martabat bangsa demi menjaga keutuhan wilayahnya dengan ketersediaan arsip yang memadai. Demikian juga dengan arsip yang berkenaan dengan aset-aset pemerintah daerah.

Dengan arsip yang tertata dengan baik diharapkan dapat mengefisienkan pekerjaan.
Penggunaan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum instansi pemerintah dinilai sebagai bentuk peningkatan kualitas dalam bidang kearsipan. Hal ini dikarenakan setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa.

Dengan aplikasi ini, arsip yang tercipta dan dikelola dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, akan lebih optimal dalam melindungi kepentingan dinas.

“Diharapkan dengan aplikasi ini dapat mempermudah penemuan kembali arsip yang dibutuhkan, baik sebagai bahan pertanggungjawaban maupun pemenuhan kebutuhan pemerintahan lainya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, penerapan aplikasi Srikani dalam setiap lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan serta menjadi memori kolektif bangsa karena pengelolaan informasi berbasis digital dapat terekam dengan baik dan memudahkan koordinasi antar pemerintah.

“Semoga dari Pelatihan dan Pendampingan Aplikasi Srikandi Versi 3 ini diperolah hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita semua, utamanya untuk kemajuan daerah dan terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia,” demikian harapnya. (prokom04)