Tenggarong – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim yang baru bertempat di ruang Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Samarinda, Jumat (27/10/2023).

Kegiatan yang diawali dengan pembacaan petikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan dilanjutkan dengan penyerahan petik oleh Deputi Gubernur BI Aida S Budiman kepada Kepala Perwakilan BI Kaltim yang baru Budi Widihartanto yang disaksikan langsung oleh tamu dan undangan yang hadir diantara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim yang hadir.

Sementara itu, H Sunggono ditemui setelah kegiatan mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim yang baru saja dikukuhkan, dirinya berharap semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepannya.

“Selamat kepada pak Budi Widihartanto (Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim-red), mudah-mudahan nanti sebagaimana pendahulunya pak Ricky Perdana Gozali bisa berkolaborasi dan berkerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ucap H Sunggono.

Ditambahkannya, dirinya berharap kedepan prestasi yang pernah ditorehkan oleh kepala perwakilan BI Provinsi Kaltim terdahulu dalam melakukan pendampingan kepada Kabupaten Kukar sehingga meraih penghargaan tingkat nasional Tim Percepatan dan Perluasan Digitalilsasi Daerah (TP2DD) bisa juga ditorehkan oleh kepala perwakilan BI Kaltim yang baru, baik melalui program yang baru maupun TP2DD selanjutnya.

“Semoga prestasi yang diraih oleh pak Ricky Perdana Gozali dalam melakukan pendampingan kepada Kabupaten Kukar sehingga meraih prestasi tingkat nasional untuk TP2DD, mudah-mudahan juga bisa ditorehkan oleh pak Budi Widihartanto nantinya,” ujarnya.

Sekedar informasi, kegiatan pun diakhiri dengan sesi foto bersama serta ucapan selamat kepada pejabat yang baru dan terdahulu oleh tamu dan undangan yang hadir pada kesempatan tersebut.(prokom07).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H. Sunggono membuka kejuaraan Pickleball Kukar tahun 2023, di Gedung Futsal Komplek Gelanggang Olahraga (Gor) Aji Imbut, Perjiwa Tenggarong Seberang, Jumat (27/10).

Kegiatan yang digagas oleh Pengurus Kabupaten (Pengkab) Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kukar tersebut, ditandai pemotongan tali bunga melati oleh Sekda bersama Sultan Kutai Aji Muhammad Arifin.

Dilanjutkan, pemukulan bola pertama oleh Sekda berpasangan dengan Sekjen PB International Pickleball Federation Susilo kepada Sultan Kutai yang berpasangan dengan Ketua Umum KONI Kukar Rahman.

Kemudian, pemotongan nasi tumpeng oleh Sekda yang suapan pertama di khususkan kepada Ketua Pengkab IPF Kukar, Nurul Huda.

Sunggono berharap, penyelenggaraan ini bisa berlangsung sportif dan mengedepankan kejujuran, karena karakter seperti ini tentu saja menjadi aset penting ketika masuk dalam sebuah kehidupan, termasuk sebagai masyarakat di manapun berada di negara ini.

“Karena itu harus saling mendukung kegiatan ini dan pentingnya menjaga kekompakan bekerja sama dan saling dukungan dalam mengelola Visi- Misi kita bersama untuk membangun Indonesia dan masyarakatnya bisa hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan,” harapnya.

Sunggono, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IPF Kukar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan bisa menyedot animo masyarakat yang luar biasa bukan hanya di Kukar dan Kaltim tapi juga di luar Kalimantan.

“Mudah-mudahan ini, menandakan Pickleball di Kukar yang bisa menjadi barometer menjadi kebanggaan di Indonesia, mudahan dari kegiatan ini juga muncul atlet-atlet Pickleball yang bisa tidak saja membanggakan Kukar tetapi membanggakan Indonesia,” pintanya.

Untuk peningkatan olahraga di Kukar, Sekda Kukar ini menegaskan pihaknya tentu selalu memberikan dukungan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kukar, karena KONI sebagai organisasi induk olahraga yang ada di Kukar.

“Semua se-Indonesia ini kan induknya ada di KONI sepanjang mereka bisa mempromosikan diri dan bergabung di KONI. Saya kira ini menjadi bagian penting yang sama dan didukung seperti olahraga lainnya, mudah-mudahan muncul atlet yang bisa jadi kebanggaan Kukar dan Indonesia,” demikian tegas Sunggono.

Sementara itu, Nurul Huda berharap pelaksanaan Kejuaraan untuk kali pertama yang digelar oleh Kukar dan memecahkan rekor peserta terbanyak se-Indonesia ini berlangsung lancar dan sukses.

“Luar biasa magnet-nya Pickleball ini, dengan tagline easy and fun seluruh pecinta olahraga bisa berkumpul jadi satu disini dengan jumlah peserta 1.023 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Oke di dalam lapangan kita lawan tapi setelah itu kita semua kawan dan menjadi bagian keluarga dan saudara yang menyatukan,” tutur istri mantan Sekda Kukar H Marli (Alm) tersebut.

Untuk diketahui, kejuaraan Pickleball yang digelar selama 4 hari ini dimulai 26-29 Oktober yang mempertandingkan kategori 18 tahun ke bawah, 19-35 tahun, dan 35-50 tahun.

Di Lapangan Sekretariat DPRD Kukar, Velodrom (balap sepeda), dan lapangan Futsal komplek Gor Aji Imbut, Tenggarong Seberang.

Turut hadir dalam acara tersebut, anggota DPRD Kukar, Sekjen PB IPF Pusat Susilo dan Perwakilan IPF Kaltim Baharuddin serta perwakilan kepala OPD, Badan, Instansi, dan Kantor. (prokom05)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat buka kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tahun 2023, Kamis (26/10) di Hotel Harris Samarinda.

Hadir pada acara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Arianto beserta jajaran, sejumlah Camat di Kukar, Gugus tugas pendamping desa sebagai pelatih/ Nara Sumber, para Kepala Desa, dan para peserta Pendampingan.

“Kegiatan pendampingan ini menjadi forum strategis guna menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan, sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah untuk menjadikan desa sebagai daerah otonom (otonomi desa) serta memberikan banyak peran kepada desa.
Desa dalam menjalankan perannya dapat aktif membentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang kesemuanya dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa setempat.

Disampaikannya, Peraturan Desa (Perdes) diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.
Peraturan Desa menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD), dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
Kemudian, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses yang panjang dalam penyusunan Perdes seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan. Untuk itu, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebagai perangkat dasar legitimasi.

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Raperdes.
Pemetaan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup Raperdes, membentuk konsep, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa.

“Saya harap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemetaan terbaru dari tema atau isu yang diangkat dalam Reperdes LKD,” demikian harapnya.

Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat DPMD Kukar A.Riyandi Elvandar kegiatan ini dalam upaya menjalankan regulasi yang ada terkait Lembaga di Desa, guna membuat legalitas Lembaga Desa. (Prokom04)

Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara bidang Pemerintahan dan Kesra Didi Ramyadi menghadiri Syukuran HUT ke-5 PT. MGRM (Perseroda), Kamis (26/10/1/23) di Kantor PT Mahakam Gerbang Raja Migas Jl. Lais Tenggarong.

Didi Ramyadi mengucapkan selamat hari jadi ke 5 PT. Mahakam Gerbang Raja Migas, diharapkan makin kokoh, solid dan menjadi besar demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara.

Didi juga menjelaskan bahwa PT. MGRM merupakan salah satu perusahaan daerah yang pada awal berdirinya dipercayakan untuk mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Kutai Kartanegara.
Besarnya potensi sumber daya alam yang Kukar miliki dirasakan belum maksimal dalam hal pemanfaatannya kembali untuk masyarakat Kukar.

Menyikapi hal tersebut ungkap Didi, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk dapat turut aktif terlibat dalam pengelolaan SDA tersebut agar masyarakat Kukar juga bisa dapat merasakan manfaatnya terutama dalam hal kemajuan dan perbaikan infra struktur maupun perekonomian.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukkan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas, PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) menjadi BUMD yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola secara khusus Participating Interest 10% pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

“Dibawah kepemimpinan Direktur yang baru, saya menaruh harapan besar bahwa PT MGRM menjadi perusahaan daerah yang turut menyumbangkan PAD bagi Kukar,” ujar Didi.

Didi berharap di usia yang ke-5 tahun ini mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat Kukar sebagai upaya untuk mendukung Pemkab Kukar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu ia juga berharap diusia ke 5 tahun PT. MGRM akan berkembang menjadi perusahaan daerah yang tidak saja berskala daerah tetapi kedepannya mampu berkembang pesat bahkan mungkin melakukan ekspansi dan diferensiasi usaha agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan lebih banyak.

“Mari bersama-sama kita bangun Kutai Kartanegara menjadi tempat yang aman, damai, sejahtera. Rakyatnya tentram dan bahagia karena semua kebutuhan dasarnya telah dapat dipenuhi oleh Pemerintahnya. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia lengkap dan melayani dengan baik dan Besar harapan saya PT. MGRM menjadi kontributor dalam pencapaian hal tersebut,” ajaknya a mengakhiri (Prokom08)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Didi Ramyadi hadiri pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas II A Tenggarong dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Tenggarong, di Jalan Imam Bonjol Tenggarong, Selasa (24/10/2023).

Usai kegiatan Didi Ramyadi mengatakan Pemkab Kukar menyambut positif acara Pisah Sambut Pejabat Kalapas Perempuan Kelas II A Tenggarong dari Tri Winarsih kepada Triana Agustin dan Kepala LPKA Kelas IIA Tenggarong dari Mudo Mulyanto kepada Husni Thamrin.

“Hal ni merupakan upaya penyegaran organisasi serta bentuk tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kaltim dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tentunya saya secara pribadi maupun mewakili Pemkab Kukar mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa pengabdian pejabat Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan Kepala LPKA Kelas IIA Tenggarong yang lama. Kami mendoakan semoga di tempat tugas yang baru nantinya, kesuksesan akan senantiasa mengiringi langkah pengabdiannya,” ujarnya.

Lanjut Didi, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi suatu upaya penting guna mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Oleh karena itu hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan melalui upaya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan untuk pemasyarakatan yang kuat secara kelembagaan serta optimal dalam berkinerja.

Pemkab Kukar bersama Kepala Lapas Perempuan IIA dan LPKA IIA Tenggarong dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam menyukseskan berbagai program pemerintahan yang tercover dalam platform kebijakan “Kukar Idaman”, yakni Kutai Kartanegara yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri.

“Tentu dengan sinergi dan kolabirasi kita akan memberikan nilai positif bagi kesuksesan dalam layanan terbaik kepada masyarakat guna menopang kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Prokom09)