Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Survei Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit (AM Parikesit) di
ruang Auditorium gedung Merak RSUD AM Parikesit, Rabu (25/10/2023).

Hadir dalam acara tersebut Plt. Dirut RSUD AM Parikesit dr. Martina Yulianti, anggota dewan pengawas RSUD AM Parikesit Supriyadi yang diikuti seluruh jajaran direksi , karyawan dan karyawati maupun tenaga medis.

Survei akreditasi yang akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal : 23, 25 dan 26 Oktober itu menghadirkan Tim Surveyor dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), yaitu
dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M.,M.A.R.S, dr. Danny Indrawadhana, M.M.R.S., FISQua, Joko Prananto, S.Kep.Ns., M.Kes, FISQua.

Sekda Sunggono saat membacakan sambutan bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah yang merupakan salah satu unsur penopang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Sebagai bidang yang diberikan amanah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal maka sudah sepantasnya perhatian pemerintah daerah sangat tinggi kepada bidang kesehatan termasuk pada RSUD Aji Muhammad Parikesit” ujarnya

Disebutkannya dukungan yang diberikan pemerintah daerah meliputi semua aspek baik dari sisi pembiayaan, pemenuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola pelayanan maupun fasilitas penunjang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pencapaian target program dan kegiatan, beberapa penghargaan dan juga banyaknya benchmarking dari rumah sakit lain ke RSUD Aji Muhammad Parikesit.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa proses penilaian akreditasi yang dilakukan secara reguler ini merupakan tools atau perangkat bagi rumah sakit dalam upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien” sebutnya.

Sunggono berpesan upaya perbaikan mutu melalui survei akreditasi tidak hanya dipersiapkan pada saat akan menghadapi survei akreditasi saja tapi terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus serta yang lebih penting dijadikan budaya dalam pekerjaan dan perilaku sehari-hari.

“Survei akreditasi ini hendaknya kita jadikan moment untuk penyegaran terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara terus menerus agar pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tetap berada pada prosedur yang benar” pesannya.

Sementara itu Plt. Dirut RSUD AM Parikesit Martina Yulianti mengakui keberadaan dan pencapaian RSUD AM Parikesit hingga saat ini tidak lepas peran dari pemerintah daerah, dukungan dan perhatian dari pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang tentu saja tidak hanya bagi RSUD AM Parikesit, namun juga pada seluruh bidang kesehatan yang ada. (Prokom01).

TENGGARONG – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara H Dafip Haryanto membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan & Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, di Hotel Haris Samarinda, Rabu ( 25/10). Kegiatan ini digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam pesan tertulisnya yang di bacakan Dafip Haryanto mengatakan, Tenaga Kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Sedangkan Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja tempatan atau tenaga kerja asli dari suatu daerah, dengan kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Dari data statistik BPS Kalimantan Timur, Angkatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, adalah sebanyak 372.271 orang. Sedangkan data pencari kerja sampai tahun 2022 adalah sebanyak 13.622 pencaker. Sementara, berdasarkan data BPS, lowongan yang tersedia adalah sebanyak 1.343 orang. Melihat angka tersebut tentunya sangat jomplang. Sehingga menyebabkan angka pengangguran yang relative besar. Kondisi tersebut menjadi perhatian kita, karena dengan jumlah cukup besar, dikawatirkan akan dapat memicu timbulnya berbagai hal negative, jika tidak segera diatasi.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan dari Pemkab Kukar untuk melindungi tenaga kerja lokal, agar mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat kerja yang ada. Selama ini tenaga kerja lokal lebih banyak terserap sebagai tenaga kerja non skill, atau sebagai operator pada perusahaan tambang batubara. Maka untuk mengakomodir tenaga kerja yang tersedia, perlu dilakukan berbagai upaya oleh Pemkab Kukar. Melalui Dians Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker Kukar, para pencari kerja diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan menambah pengetahuan serta keterampilan dengan cara diikutkan pada berbagai program pelatihan sebagai bekal bagi pencari kerja.

Namun hal itu tidak cukup karena ada banyak faktor, sehingga dirasa perlu untuk membuat kebijakan yang melindungi para tenaga kerja lokal ini. Selain mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan pada tempat-tempat kerja di wilayah Kukar.

Selain memastikan para tenaga kerja mendapatkan peluang untuk bekerja, para pekerja ini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatannya. Perlindungan terhadap pekerja ini tertuang dalam Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 86 ayat (2), bahwa perlindungan terhadap pekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
Perlu untuk kita pahami bersama bahwa, sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk para pekerja. Bahwa ada resiko dan bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Bahkan ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja dan kembali ke rumah, seorang Pekerja yang mengalami kecelakaan, masih dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, dan dapat diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, seorang pekerja beserta istri/suami dengan 3 anak, juga mendapatkan hak perlindungan pengobatan jika mengalami sakit. Hal ini merupakan bukti bahwa Pemerintah peduli pada kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Maka dari itu, sebagai penguatan dan dasar hukum bagi daerah dalam memastikan kepatuhan perusahaan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini, dirumuskan satu kebijakan daerah yang nantinya menjadi pedoman bagi Aparat terkait dalam melaksanakan tugas fungsinya.
“Namun perlu juga untuk menjadi perhatian kita bahwa, agar senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal penegakan hukum. Karena fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan ada pada Pengawas Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui FGD kali ini kiranya dapat dirumuskan suatu kebijakan yang arif, berpihak pada rakyat, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Sehingga dapat benar-benar diterapkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kukar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kadisnaker Muhammad Hatta mengatakan, kesempatan kerja merupakan permasalahan yang fundamental dalam pemenuhan kesejahteraan karena dengan memiliki pekerjaan yang mapan orang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Setiap orang menginginkan meraih pekerjaan terutama bila pekerjaan itu berada disekitar daerahnya, akan tetapi setiap posisi pekerjaan jabatan pasti ada syarat yang harus terpenuhi agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Syarat jabatan ini yang sering kali menjadikan menimbulkan kendala antara perusahaan dan pencari kerja. disatu sisi perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja ingin mendapatkan pekerja yang betul-betul kompeten sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas, namun disisi lain pencari kerja yang sdmnya tidak memenuhi syarat juga tetap ingin mendapatkan pekerjaan. terkadang perusahaan harus membawa atau merekrut tenaga kerja dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. belum maksimalnya pencari kerja lokal diterima kerja pada perusahaan khususnya yang ada disekitar tempat tinggalnya menjadi pangkal permasalahan dalam perekrutan tenaga kerja lokal, maka disinilah dibutuhkan peran maksimal pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja merupakan OPD yang menangani urusan ketenaga kerjaan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari regulasi yang ada. Menyikapi keadaan inilah mendorong inisiatif dprd untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

Melalui Focus Group Discussion untuk membahas,melengkapi dan menyempurnakan raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja lokal dan Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kegiatan ini diikuti oleh para Perusahaan BUMD, BUMN atau pihak swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung selama 2 ( dua ) hari . Sedangkan bertindak selaku narasumber Tim Pansus Raperda DPRD Kukar Yohanes Da Silva serta Dari Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kukar. ( Prokom 03 (.

TENGGARONG – Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto, membuka workshop Pembinaan Statistik Sektoral bagi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kutai Kartanegara”, Tahun 2023 yang berlangsung di Hotel mercure Samarinda, Selasa ( 24/10 ).

Dafip Haryanto saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, kebutuhan statistik sektoral menjadi sangat penting dalam menyediakan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai informasi, bahwa statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Saat ini desa bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan sudah menjadi subjek dan ujung tombak dari pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan di desa dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan berlandaskan data yang lengkap dan akurat. Sehingga semua desa nantinya menjadi desa yang cinta dan sadar akan pentingnya statistik bagi pembangunan desanya. Untuk memperkuat sinergi terkait akselerasi dan persepsi data Pemkab Kutai Kartanegara guna memvalidkan data dari setiap desa dan keluruhan. Dimana nantinya, data tersebut akan diolah, dianalisis, kemudian dihimpun kedalam “Buku Data Statistik Sektoral tingkat Desa dan Keluruhan”.

Untuk itu, melalui workshop pembinaan statistik sektoral tingkat desa kelurahan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya statistik yang diiringi dengan manajemen data yang rapi, sistematik dan tepat guna, sehingga program pembangunan desa dan kelurahan tepat sasaran. Salah satunya untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang efektif dan efisien.

Ini merupakan tugas bersama bagaimana bisa menyusun tata kelola data yang sesuai dengan kaidah-kaidah statistika, agar data yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam penyusunan sebuah kebijakan dan pengambilan keputusan, baik pada tingkat sektoral maupun wilayah.

“Mari bersama kita berkolaborasi dan perkuat koordinasi, sinergitas untuk statistik sektoral agar sukses dan sesuai seperti yang kita harapkan,” kata Dafp Haryanto.

Sementera itu menurut Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang Statistik pada Diskominfo Kukar Asdi mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan inu, didasari dengan banyaknya permintaan data ke desa dan kelurahan, maka untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data statistik sektoral, workshop ini juga merupakan langkah optimalisasi pembinaan statistik sektoral pada tingkat desa dan kelurahan.

Fokus utamanya adalah mempersiapkan aparat desa dan kelurahan agar lebih faham statistik, dan untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan ini berlangsung selama 4 ( empat ) hari dari Tanggal 24 – 27 Oktober 2023 yang diikuti Desa/kelurahan Se-Kutai Kartanegara yang dibagi dalam 4 ( empat ) kelompok.

Sedangkan selaku narasumber adalah dari Badan Pusat Statistik BPS Kukar dan Diskominfo dengan materi yang diberikan meliputi pembinaan Statistik Sektoral, Pendampingan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik serta beberapa materi lainnya. ( Prokom 03 ).

Indeks Profesionalitas Aparatr Sipil Negara (ASN) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal tersebut dikatakan Sunggono saat membuka Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian dalam rangka Penguatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di Lingkungan Pemkab Kukar pada Selasa (24/10/23) di Hotel Novotel Balikpapan.

Menurutnya, manfaat yang diperoleh dari Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN bagi Pegawai digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN sedangkan Bagi Instansi Pemerintah Digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional dan bagi Masyarakat Digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Dengan begitu, database ASN sangatlah diperlukan bagi pengembangan kompetensi ASN sehingga Data ASN harus update dan terintegrasi dengan berbagai sistem aplikasi yang ada saat ini.
Dengan data yang akurat, maka kebijakan terkait kepegawaian akan terpetakan dengan baik, tepat sasaran dalam Grand Desaign Pengembangan SDM ASN dan akan berdampak signifikan dengan peningkatan Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Semua sama-sama menyadari dari sisi jumlah ASN Kukar tidak kekurangan, namun dari sisi kompetensi masih jauh dari harapan dan masih terjadi GAP yang sangat mencolok sehingga terlihat perbedaan kompetensi tiap-tiap ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Sunggono meminta untuk terus melakukan perbaikan Perbaikan Database ASN dan terus mengupdate data pegawai sehingga untuk melakukan pemetaan ASN Akan jauh lebih mudah.

“Mengupdate database sangatlah penting dan bila ada temuan maka Perbaikan data ASN menjadi hal yang serius dan harus terus dilakukan karena jumlah ASN Kukar yang sangat banyak dan hal ini harus menjadi perhatian penting agar akurasi data bukan hanya dari kesesuaiaan jumlah namun juga data-data lainnya yang diperlukan dalam peningkatan kualitas ASN,” tegasnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja berdasarkan Permenpan 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyusun peraturan tentang sistem kerja, menyusun Standar Kompetensi Jabatan mulai dari JPTP, Administrator dan Pengawas, serta menyusun Rancangan Peraturan Bupati terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, semua peraturan ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

“Mohon dukungan kepada seluruh kepala OPD dan tolong bantu membuat standar kompetensi jabatan dan analisis beban kerja jangan asal dan hanya dengan naluri tetapi gunakan database ASN dan itulah salah satu fungsinya”pintanya.
Melalui kegiatan ini Sunggono berharap komitmen semua, seluruh kepala perangkat daerah sama-sama berupaya untuk memperbaiki keakuratan data kepegawaian, meningkatkan kompetensi, mengawal kinerja dan kedisiplinan ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sunggono juga berharap mampu melakukan perbaikan terhadap layanan yang diberikan kepada ASN, dengan melaksanakan peningkatan digitalisasi layanan kepegawaian.
Perlu diketahui sosialisasi berlangsung selama 3 Hari mulai dari tanggal 24/27 Oktober 2023(Prokom08)

Tenggarong – Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah pimpinan rapat finalisasi persiapan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke 51 tingkat Kabupaten Kukar di Kecamatan Kota Bangun tahun 2023 bertempat di Pendopo Odah Etam Tenggarong , Selasa (24/10/2023).

Adapun peserta rapat finalisasi terdiri diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kukar Arianto, Camat Kota Bangun Mawardi serta para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan para kepala desa dan anggota PKK yang berada di Kecamatan Kota Bangun.

Kegiatan pun diawali dengan pemaparan oleh para seksi perbidang kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan guna memeriahkan acara tersebut, seperti seksi bidang pameran, seksi bidang kesenian dan hiburan, serta seksi bidang acara, dan paparan terkait kesiapan pemondokan bagi para peserta dari 19 kecamatan yang hadir.

Sementara itu, Maslianawati Edi Damansyah ditemui mengatakan bahwa persiapan tuan rumah Kecamatan Kota Bangun bisa dikatakan telah mencapai 99 persen, hal tersebut menurutnya dikarena adanya kolaborasi antara panitia kecamatan dengan pihak ketiga.

“Persiapan dari tuan rumah itu 99 persen sudah siap, karena kami juga memakai jasa pihak ketiga seperti EO (Even Organizer-red),” ujar Maslianawati Edi Damansyah.

Ditambahkannya, dari beberapa pemaparan pihak seksi per bidang kegiatan, dirinya menyimpulkan bahwa semua telah terlaksana dengan baik.

“Kalau liat presentase dari mereka tadi itu kan udah siap ini itunya, jadi tinggal kemana masuknya aja, sehingga tadi saya sampaikan ke pihak protokol agar dibantu agar semuanya tercover (tertampung seluruhnya-red),” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan nantinya pada pelaksanaan HKG PKK Ke 51 Tingkat Kabupaten Kukar di Kecamatan Kota Bangun akan ada penampilan fashion Show busana daur ulang, dimana hal tersebut diharapkannya bisa menjadi pilot projek bagi kecamatan lainnya yang akan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan-pelaksanaan HKG selanjutnya.

“Mohon doanya agar kegiatan ini bisa berjalan lancar, karena pelaksanaan kegiatan ini merupakan yang perdana di laksanakan,” harapnya.

Dirinya juga berharap pelaksanaan kegiatan HKG PKK Ke 51 tingkat Kabupaten di Kecamatan Kota Bangun tersebut akan berjalan sukses dari awal hingga akhir pelaksanaannya, baik sukses pelaksanaan dan sukses dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran.(prokom07).