Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, menerima kunjungan jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong, Senin (9/10) lalu di ruang rapat Kepala Bapenda Kukar di Tenggarong.

Kepala KPP Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto beserta rombongan menyampaikan tujuan kunjungan kerja tersebut dalam rangka perkenalan sebagai Kepala KPP Pratama Tenggarong yang baru, serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Selain itu Wahyu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kukar dan Kepala Bapenda terkait kepatuhan wajib pajak di wilayah Kutai Kartanegara.

“Saya juga mengapresiasi teman-teman terkait pelaksanaan kepatuhan wajib pajak Kutai kartanegara, serta rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat yang telah dilaksanakan dengan baik. Saya berharap semoga hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semakin kompak membangun sinergi,” ungkap Wahyu.

Menanggapi hal tersebut, Edi Damansyah juga mendukung penuh peran KPP Pratama Tenggarong. Ia mengingatkan pentingnya penerimaan pajak bagi negara, termasuk dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pajak adalah komponen penting untuk bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Edi.(Prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Seminar Penelitian Keberadaan Ibukota Nusantara (IKN) terhadap Potensi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Kutai Kartanegara di ruang serba guna kantor bupati, Kamis (12/10).

Seminar garapan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kecamatan terkait, para akademisi serta para peneliti di Brida.

Menghadirkan narasumber dari Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ph.D, dan beberapa Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu: Hotnier Sipahutar, SH, M.Si, Dr. Riris Katharina, M.Si, Dr. Pitri Yandri, dan Aninda Wisaksanti Rudiastuti, M.Si.

Sekda Sunggono saat membacakan sambutan bupati merasa bersyukur Pemkab Kukar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDa) Kab. Kutai Kartanegara telah mampu melaksanakan riset dalam mendukung optimalisasi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Oleh karena menurutnya banyak yang harus dilakukan Pemkab Kutai Kartanegara untuk bersiap. Apa yang mau ditawarkan kepada IKN. Apakah mau pertanian, pariwisata, jasa, atau apa? Itu yang harus disiapkan Pemkab Kutai Kartanegara, untuk benar-benar menyiapkan diri dengan IKN.

Disebutkannya dalam UU IKN, Kawasan Strategis Nasional IKN Nusantara mencakup area darat 256.142 hektar dan perairan laut 68.189 hektar. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, dan salah satu Kecamatan yang baru saja dimekarkan, yakni Samboja Barat.

“Perubahan ini tentunya membawa implikasi yang besar bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan hubungan dengan Pemerintahan Daerah” ujarnya.

Dijelaskannya terdapat sejumlah hal penting yang memerlukan perhatian, antara Pemkab Kutai Kartanegara dengan otorita IKN, khususnya menyangkut sumber daya ekonomi daerah dan kemampuan fiskal, kawasan konservasi, sosial dan kemasyarakatan, pertanahan dan agraria.

“Hal penting itu antara lain, pertama saat ini Kutai Kartanegara masih bergantung di sektor SDA yang bersifat ekstratif. Maka, Kutai Kartanegara bisa menyumbangkan ratusan triliun untuk negara dan industri eksploratifnya, kedua Pemindahan IKN tidak menggaransi ada pemindahan pusat bisnis ke Kutai Kartanegara. Hanya dipastikan pusat pemerintahannya yang pindah. Sedangkan, saat ini saja, perusahaan tambang yang ada di Kutai Kartanegara kebanyakan berada di Jakarta” terangnya.

Untuk itu Otorita IKN supaya mempunyai konsep yang baik dalam menangani persoalan sosial, kemasyarakatan dan konflik terkait agraria dan pertanahan yang menjadi permasalahan yang tidak terhindarkan saat ini, khususnya di kawasan Bukit Suharto, secara de jure merupakan kawasan hutan konservasi. Namun di dalamnya ada masyarakat yang beraktivitas.
Batas daerah, terkait pengadaan tanah untuk umum agar tidak terjadi konflik, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat (tanah-tanah Grant Sultan).

“Secara umum, Pemkab Kutai Kartanegara sebagai Mitra IKN, mendukung segala proses pembangunan IKN secara sinergi dan terintegrasi, bahwa daerah sekitar IKN merupakan daerah Mitra, sehingga proses pembangunan IKN harus diikuti pembangunan wilayah sekitar IKN” tegasnya.

Sunggono berharap para peserta seminar betul – betul mengikuti seminar ini secara seksama, karena tahapan dari kegiatan ini nanti akan ada internalisasi hasil dan juga rekomendasi untuk dibawa ketingkat nasional untuk diseminarkan dengan kementerian terkait dan juga lembaga DPR.

“Ini untuk memastikan bahwa kebijakan ini terkomunikasi secara politik di DPR pusat” pungkasnya. (Prokom01)

Tenggarong – Dalam perjalanannya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mahakam masih banyak mengalami kelemahan dan kekurangan dari target pelayanan dan di lapangan masih belum tercapai. Ada titik – titik tertentu yang belum terjangkau sehingga layanan belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kondisi seperti itu harus disikapi dengan baik disertai data yang terperinci sehingga pada saat merencanakan kegiatan, layanan pada masyarakat bisa teratasi secara bertahap.

“Kita harus optimis layanan air bersih diKabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini akan bisa diatasi dengan kerja bersama yang kita lakukan”,ungkap Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Pengukuhan Forum Pelanggan dan Sosialisasi penyesuaian tarif air minum Perumda Tirta Mahakam, Di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (12/10/23) .

Bupati Edi Damansyah ucapkan terima kasih kepada semua anggota forum yang telah bersedia menjadi anggota Forum Pelanggan yang mewakili para pelanggan. Ia berpesan agar para anggota bisa memahami kondisi situasi yang ada di internal Perumda Air Minum Tirta Mahakam terutama infrastrukturnya, kapasitasnya dan kualitasnya.

“Kepada Dirut Perumda Air Minum Tirta Mahakam, saya minta forum ini tidak hanya diberi informasi berkaitan dengan tarif namun forum pelanggan ini harus mendapatkan informasi yang utuh selain berkaitan dengan tarif sehingga nanti bisa memahami dan bisa menyampaikan kepada para pelanggan, sehingga forum pelanggan ini benar – benar berfungsi dengan baik”,ujarnya.

Selanjutnya kata Edi, Pemkab Kukar dalam pengajuan kenaikan tarif sangat hati – hati. Namun hal tersebut harus dilakukan dimana demi eksistensi Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

”Untuk itu kalau bicara tarif, kita juga bicara kualitas pelayanan. Dua hal yang tak terpisahkan. Kalau layanannya bagus meskipun tarif naik tidak akan bermasalah namun jika layanan belum memenuhi standar namun tarif naik pasti akan memunculkan masalah. Jadi Perumda Air Minum Tirta Mahakam harus banyak membenahi dalam pelayanan, misalnya saja air yang dihasilkan keruh tidak jernih hingga banyak mendapatkan keluhan pelanggan”,tutur Edi.

Kenaikan tarif yang diminta secara bertahap belum bisa menutup biaya operasional dari tahun ketahun Perumda Air Minum Tirta Mahakam. Seperti yang diketahui bersama Perumda Air Minum Tirta Mahakam ini bukan hanya profit yang dikejar namun juga ada fungsi sosialnya.

” Sekarang biaya produksinya semakin besar, sehingga biaya yang ada tidak menutupi. Itulah harus dipahami bersama kepada perwakilan pelanggan ini agar bisa memberikan pengertian kepada pelanggan tentang kenaikan tarif ini”,ucapnya.

Pemkab Kukar akan terus berusaha dalam peningkatan layanan hal tersebut dilakukan dengan adanya kolaborasi pemerintah dan swasta khususnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan Perumda Air Minum Tirta Mahakam di Kukar. Diketahui bersama tuntutan layanan air bersih masyarakat sangat tinggi. Dari apa yang telah dikerjakan selama 2 tahun terakhir melalui program Kukar Idaman, infrastrukturnya sudah relative terpenuhi kecuali memang ada pada titik tertentu yang belum terjangkau harus dilakukan melalui Pamsimas dan Pamsimas pun belum optimal.

Edi juga berpesan kepada Perumda Air Minum Tirta Mahakam agar memperbaiki kualitas produksi dan pelayanan,agar disosialisasikan dengan baik penyesuaian tarif supaya bisa berjalan dengan seimbang. (Prokom06)

Tenggarong – Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para anggotanya, Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar menggelar pelatihan table manner yang dibuka oleh Ketua DWP Kukar Yulaikah Sunggono di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (12/10/2023).

Kegiatan yang difokuskan selama satu hari penuh tersebut diikuti peserta dari UP DWP kabupaten, UP DWP kecamatan, UP DWP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, dimana turut pula hadiri pada kesempatan itu diantaranya Kadis P3A Kukar Bambang Arwanto, serta Tutor oleh GM Hotel Grand Elty Singgasana Heriyanto.

Ketua panitia yang juga Ketua Bidang Pendidikan DWP Kukar Hj Rini Sulistyowati Dafip Haryanto mengatakan kegiatan tersebut bermaksud guna memberikan pengetahuan kepada para anggota DWP Kukar terkait aturan, tata cara, serta etika saat melaksanakan makan bersama di meja makan.

Menurutnya, selain memberikan pemahaman terkait etika, dan tata cara bersikap selama berada di meja makan, kegiatan tersebut juga bertujuan agar seluruh anggota DWP Kukar memiliki kepercayaan diri saat melaksanakan makan bersama dengan pihak-pihak lain yang bisa jadi memiliki etika yang berbeda-beda saat berada di meja makan.

“Kegiatan yang diikuti sebanyak 80 orang peserta ini bertujuan bagaimana anggota DWP Kukar mengetahui terkait bagaimana tata cara bersikap dan menjaga sikap selama berada di meja makan,” ujar Hj Rini Sulistyowati Dafip Haryanto.

Sementara itu, Ketua DWP Kukar Hj Yulaikah Sunggono dalam arahannya menyambut baik dan mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan DWP Kukar bekerjasama dengan DP3A Kukar dalam meningkatkan SDM anggota DWP Kukar khususnya terkait pengetahuan, tata cara dan menambah wawasan di bidang table manner.

Ditambahkannya, dirinya berharap apa yang telah dilaksanakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir kegiatan, dan kepada para peserta dirinya meminta agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh sampai akhir pelaksanaan.

Lebih lanjut, dirinya berharap pelatihan yang telah diikuti tersebut bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh anggota DWP Kukar, serta bisa diterapkan didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam mendukung mensukseskan program visi misi Kukar Idaman.

“Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya dan bisa diterapkan didalam kehidupan sehari-hari,” ujar Hj Yulaikah Sunggono.

Sekedar informasi, sebelum dimulai kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan souvernir oleh ketua panitia, dan sesi foto bersama antara Kepala DP3A Kukar Bambang Arwanto, Ketua DWP Kukar Hj Yulaikah Sunggono, Tutor GM Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong Hariyanto dengan seluruh peserta pelatihan.(prokom07).

TENGGARONG- Jajaran Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Ekonomi pmenggelar Pelatihan Digitalisaai Branding dan Pemasranan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Rabu (11/10/2023) di hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, yang dibuka Kepala Bidang (Kabid) Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Hj Chalimatus Sakdiah.

Pelatihan ini merupakan kerjasama DWP Kukar dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, dengan tema “Digitalisasi Marketing Cara Cerdas Meningkatkan Usaha dan Sebagai Penguat Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi”.

Chalimatus Sakdiah mengatakan kegiatan hari ini berdasarkan rencana kerja pada Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tahun anggaran 2023. Kegiatan ini merupakan program DP3A dalam program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Sub Kegiatan Sosial Saksi Pendampingan Perempuan di Bidang Politik Sosial Budaya dan Ekonomi.

Terkait dengan sub kegiatan ini, DP3A berkolaborasi dan menjadi mitra kerja pada semua organisasi organisasi perempuan yang ada di Kukar, dalam hal ini dengan DWP Kukar.

lebih lanjut dikatakan Chalimatus Sakdiah pelatihan strategi digitalisasi ini bertujuan dalam rangka mendorong pemberdayaan dan peningkatan serta membantu UMKM khususnya perempuan agar dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dàn pemasaran produk secara lebih efektif.

“Dengan memanfaatkan keaktifan di media sosial maka pelaku UMKM diharapkan mampu terus menerus mengenalkan produk yang dipasarkan kepada dunia luas bisa memanfaatkan media sosial, website, email dan lain sebagainya,” katanya.

Ketua DWP kukar Hj Yulaikah Songgono dalam arahannya mengatakan kegiatan digitalisasi marketing cara cerdas meningkatkan usaha dan sebagai penguata kapasitas peremouan dibidang ekonomi ini, sangat penting diikuti terlebih istri – istri ASN yang bergerak di UMKM khususnya kepengurusaan anggota DWP di bidang ekonomi yang sesuai dengan visi dan misi program Kukar Idaman yaitu ASN sejahtera.

“Disinilah wadah kita bagaimana kita untuk mendedikasikan program – program itu di dalam kehidupan kita sehari – hari yang kita adalah seorang istri ASN,” ujarnya.

Yulaikah berharap pelatihan yang di laksanakan bidang ekonomi ini, tentunya bisa menggali potensi p-potensi yang ada dianggota keanggotaan DWP.

“Sehingga kita bisa menerapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sehingga kita bisa mensejahteraakan keluarga kita,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DWP Unsur Pelaksana Dinas/Badan/Kantor serta kecamatan, nara sumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kukar diwakili Ketua DPD PPJi Kaltim Fitriyana Zulkifli serta seluruh pengurus DWP Kukar.(Prokom-02)