Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memberikan pengarahan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Camat dan Pejabat Administrator untuk peningkatan kinerja, Jumat (12/5/23) setelah senam bersama di halaman Kantor Bupati setempat.

Bupati mengatakan pendekatan manajemen birokrasi menekankan pada kebutuhan organisasi untuk berfungsi secara seimbang, seperti hierarki kepemimpinan yang terdefinisi dengan baik, dengan prinsip rasionalitas, objektif dan konsisten.

Seiring dengan hal tersebut Pemkab Kukar konsen terhadap peningkatan kualitas manejemen birokrasi sebagai pendorong akselerasi pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik, dalam koridor pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak.Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat hubungan antar organisasi dan antar individu, baik secara personal maupun impersonal, agar terbangun ikatan hubungan kerja positif yang saling memahami dan saling mengisi dalam mencapai tujuan organisasi.

“Maka acara ini merupakan komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian kinerja yang lebih baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut berikut, Bupati menyampaikan beberapa point penting. Yaitu, Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami Tugas dan Fungsinya dengan baik.
Maka Bupati minta seluruh Kepala OPD mengagendakan peningkatan kapasitas ASN dalam memahamkan tugas dan fungsi pekerjaan secara berkala, hal ini sebagai respon terhadap perubahan paradigma hierarki organisasi atau budaya kerja dari struktural ke fungsional.
Dalam hal dukungan kebijakan, Edi meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar menyusun standard format dan desain peningkatan kapasitas SDM ASN kepada masing-masing OPD dalam bentuk Surat Edaran (SE) Bupati, yang selanjutnya OPD menindaklanjuti untuk menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM ASN, hingga tahun 2026 (Rencana Aksi masing-masing OPD)

Selanjutnya, Bupati meminta agar dilakukan pemetaan stakeholders yang berkaitan dengan pencapaian kinerja individu dan organisasi. Maka Kepala OPD dan seluruh jajaran hingga pejabat Administrator, menyusun analisis stakeholders untuk memastikan bahwa pihak-pihak mana saja yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, dan selanjutnya membangun jaringan kerja dan kemitraan yang produktif, dengan mengagendakan pertemuan-pertemuan berkala untuk mengkomunikasikan permasalahan secara berkesinambungan.

Untuk itu, sebagai dukungan kebijakan agar Setiap OPD harus menyusun kerangka kerja kolaboratif yang ditetapkan oleh OPD, dalam bentuk Satandar Operasional Prosedur (SOP), maupun Proses Bisnis pencapaian Indikator Kinerta Utama (IKU) di masing-masing OPD.

Kemudian, membangun budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Point krusial pelayanan publik adalah menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien, yang dilakukan dengan serangkaian strategi mengoptimalkan potensi yang dimiliki, hal ini akan terbangun dengan baik disaat kreatifitas dan inovasi terbangun dalam satu kesatuan sistem organisasi yang sehat. Untuk itu segera lakukan identifikasi permasalahan dan susun inovasi yang berdampak bagi pencapaian sasaran kinerja.
Dukungan Kebijakannya yaitu agar Badan Riset & Inovasi Daerah (BRIDA) membuat SE Bupati agar seluruh OPD menyusun Inovasi Berdampak setiap Tahun dan memastikan bahwa INOVASI tersebut berjalan dengan baik.

Edi juga meminta agar diciptakan ekosistem kerja yang sehat, harmonis dan produktif. Kepala OPD harus membangun sistem kerja yang dapat memotivasi seluruh staf untuk bekerja dengan profesional, kolaboratif dan bertanggung jawab, dengan mengimplementasikan peraturan kepegawaian secara tertib dan konsisten berbasis data dan informasi yang relevan dan aktual.
Dukungan Kebijakannya BKPSDM mensosialisasikan peraturan perundang-undangan secara terus menerus terkait disiplin dan penilaian kinerja kepada seluruh OPD, seperti penguatan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang ideal dan pelaksanaan Dialog Kinerja antara atasan dan bawahan yang terorganisir.

Selanjutnya, kata Edi agar membudayakan kolaborasi dan sharing data, informasi dan pengetahuan antar individu dan organisasi. Untuk itu, setiap Kepala OPD harus dapat memahami rencana kerja organisasi dengan lengkap, dan disampaikan secara terbuka kepada seluruh stakeholders, yang dimulai dari penguatan ketersediaan data dan informasi di masing-masing OPD sebagai dasar penetapan kebijakan di masing-masing OPD.
Dukungan Kebijakan untuk hal ini agar Bappeda dan BPKAD memperkuat analisis penetapan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan berbasis Data dan Informasi, sehingga OPD pengampu program harus dapat memahami dan menjelaskan program dan kegiatan secara komprehensif. Memperkuat rapat-rapat koordinasi antar OPD dengan mewajibkan Kepala OPD untuk menyampaikan seluruh programnya secara berkala kepada pimpinan dan seluruh OPD lainnya.

“Hal itu semua merupakan komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian kinerja yang lebih baik,” demikian ujarnya.

Acara itu juga dihadiri Sekda Kukar Sunggono, Seluruh Staf Ahli dan Seluruh Asisten Sekretariat Daerah. Serta tentunya Kepala OPD dan Seluruh Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (prokom04)

Usai melakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kukar tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Loa Janan, Sangasanga dan Muara Badak bersama Bupati Kukar Edi Damansyah, Rabu (10/05/23) di The Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Sekda Kukar Sunggono kembali melakukan rapat bersama Tim RDTR Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan unsur yang terlibat.

Ditemui usai rapat, Sekda Kukar mengatakan bahwa Ia bersyukur sudah bisa menyelesaikan usulan rencana tata ruang dari 3 Kecamatan yaitu Loa Janan, Sangasanga dan Muara Badak.

Dari paparan tersebut tambah Sunggono, terlihat jelas ada beberapa usulan yang perlu diperbaiki dan bisa ditambahkan masukan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat terhadap kondisi eksisting yang terjadi di wilayah Kukar dimana ada kebijakan dari Pemerintah pusat yang belum bersesuaian dengan kebijakan di daerah (Kutai Kartanegara).

“Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah penataan Bantaran sungai Tenggarong, saya berharapakan ada jalan keluar yang bisa dijadikan dasar untuk wilayah sungai khusunya sungai Tenggarong karena adanya perbedaan antara daerah dan pusat,”imbuhnya.

Dengan penataan seperti ini, merupakan usaha pemerintah dalam mengupayakan agar status beberapa infrastruktur pendukung salah satunya adalah pelabuhan yang statusnya bisa berubah lebih tinggi.

“Seperti pelabuhan yang ada di Muara badak dan Sangasanga saat ini hanya berstatus pelabuhan pengumpulan lokal bisa berganti menjadi pelabuhan pengumpulan regional dan bisa berfungsi dan melayani antar pulau dan bisa menjadi salah satu pelabuhan penunjang IKN,” harap Sunggono.

Ia juga ber berharap beberapa koreksi RDTR dan kebijakan Pemerintah Pusat bisa diakomodir dan menjadi kebijakan/dasar untuk memperbaiki dan membangun Kutai Kartanegara.(Prokom08)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kukar tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Loa Janan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Sangasanga & Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Muara Badak pada Rabu (10/05/23) di The Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah di dampingi oleh Sekda Kukar Sunggono, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Abdul Rasyid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar Alfian Noor dan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar Setianto Aji Nugroho, diterima langsung oleh Gabriel Triwibawa Direktur Jendral tata ruang Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan proses penyusunan tata ruang yang berkaitan dengan salah satu suspensi materi peraturan Kepala Daerah yang merupakan gambaran dari RDTR perkotaan Loa Janan, Sangasanga dan Muara Badak.

Ia juga menjelaskan bahwa 3 kecamatan ini bila di lihat dari karakteristik wilayah Kukar termasuk dalam zona pesisir.

Untuk kecamatan Loa Janan tambah Edi, posisinya berada di 3 Kota utama di Kalimantan Timur yaitu Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Kecamatan ini sangat berkembang pesat yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan investasi dan perekonomian.
Edi juga menjelaskan bahwa di Loa Janan isu strategis yang sedang berkembang adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan lahan yang tinggi diakibatkan perkembangan aktivitas yang tidak di dukung persediaan lahan yang ada dan hal tersebut berdampak terhadap timbulnya pemukiman -pemukiman yang kumuh.
Selain itu juga adanya alih fungsi lahan (exploitasi baru bara) dan juga terjadi pencemaran lingkungan akibat exploitasi sumber daya alam.

“Kalau tambang yang berizin secara resmi tidak terlalu sulit untuk diatur, tetapi tambang koridor agak sulit dikendalikan baik oleh Kabupaten maupun Kecamatan,” katanya.

Edi juga mengatakan bahwa Kecamatan Loa Janan memiliki potensi wisata yang sedang berkembang dan membutuhkan perhatian yang serius baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dan dunia usaha.

Berkaitan dengan tujuan penataan ruang pemkab Kukar akan mengikuti arahan dan saran dari BPN.

Ia berharap dapat mewujudkan penataan ruang bagi Kecamatan Loa Janan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Kutai Kartanegara dan juga Loa Janan juga merupakan salah satu Kecamatan yang beririsan dengan IKN.(Prokom08)

Tenggarong – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Yulaikah Sunggono membuka sosialisasi dan pelatihan E-Reporting laporan pelaksanaan program kerja DWP Unsur Pelaksana (UP) Badan/dinas/kantor dan kecamatan, di ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat, Selasa (9/5/23).

Sosialisasi dan pelatihan diikuti para ketua Dharma wanita unsur pelaksana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pengurusnya, yang menghadirkan narasumber dari DWP Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu sekretaris DWP propinsi Nina Fahmi.

Yulaikah Sunggono dalam sambutannya mengatakan sebenarnya kagiatan sosialisasi dan pelatihan sudah lama ingin dilaksanakan, namun karena berbagai kesibukan sehingga baru bisa digelar.

“Kalau saya baca di daftar kehadiran, kegiatan ini diikuti sekitar 30 OPD dan dari kecamatan sekitar 17 kecamatan, ada 3 kecamatan yang belum bisa mengikuti kegiatan hari ini, mudah – mudahan kedepan bisa ikut,” ujar Yulaikah.

Yulaikah berharap pelatihan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan sumberdaya manusia di UP DWP OPD maupun kecamatan, sehingga bisa mengoptimalkan tugas – tugas pokok dalam melaksanakan program – program kerja DWP.

“Karena semua ini tidak terlepas daripada pelaporan,” katanya.

Sebagaimana yang disampaikan bahwa setiap tahun Ia meminta setiap UP OPD dan kecamatan agar bisa menyampaikan laporannya ke DWP kabupaten, supaya bisa dievaluasi sejauh mana kegiatan – kegiatan atau program – program kerja itu dilaksanakan dan apa Kendalanya.

“Sehingga kami di kabupaten bisa mengetahui kendala dan hambatan apa yang dialami, sehingga bisa kita pecahkan bersama – sama,” tuturnya.

Yulaikah juga berharap dengan adanya pelatihan E – reporting tersebut bisa mempermudah dalam membuat laporan kegiatan, sehingga semua kegiatan yang telah dilaksanakan bisa dibuatkan pelaporannya.

“Karena berdasarkan pengalaman banyak kegiatan kita yang karena kurangnya pemahaman kita dalam membuat laporan, sehingga kegiatan DWP Kukar banyak yang tidak tercatat di DWP provinsi,” tambahnya. (Prokom01)

Tenggarong – PT Agro Bumi Kaltim yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit merupakan anak usaha dari Palma Serasih Group, bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kenohan menggelar “Gebyar Aksi Skrining Kesehatan Pekerja.”.Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan pihak perusahaan dalam mensukseskan Program Pemerintah untuk Aksi Skrining dan usia produktivitas pekerja dapat terpantau.

Mewakili Ketua Tenaga Medis Puskesmas Kec Kenohan Rio Anggriawan didampingi staf HSE PT ABK Dani Kadarma Putra yang memantau langsung kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan Gebyar Aksi Skrining Kesehatan Pekerja tahun 2023 ini berlangsung di Kantor Besar PT Argo Bumi Kaltim, Kamis (4/5/2023)

lebih lanjut dikatakan Rio Anggiriawan kegiatan Skrining ini dari pihak Puskesmas jumlah.peserta.yang akan di periksa kesehatannya dibatasi hanya 200 orang saja.

“Oleh sebab itu management dari PT ABK memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut dengan memilih karyawan secara sampling baik pekerja kantor maupun pekerja lapangan.”ujarnya.

“Rio Anggriawan berterimakasih dsn berharap kepada seluruh jajaran Puskesmas atas kerjasama ini, semoga kedepannya kegiatan ini dapat berlangsung kembali” harapnya.(Prokom-02)