Tenggarong – Kafilah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kutai Kartanegara (Kukar) meraih juara dua pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) MTQ Korpri Provinsi Kaltim, yang berlangsung dari 1 – 2 Juni 2022 di Hotel Jatra Balikpapan, resmi ditutup Plt Ketua Korpri Kaltim Jauhar Effendi, Kamis (2/6) siang.

“Alhamdulillah kafilah Korpri Kukar berhasil meraih juara dua, ini semua merupakan suatu kebanggan dan berkat doa serta dukungan masyarakat maupun anggota Korpri Kukar,” ujar Ketua Rombongan Kafilah Korpri Kukar yang juga Wakil Sekretaris Korpri Kukar H Tulus Sutopo.

MTQ Korpri Kaltim ini diikuti 48 peserta, terdiri dari 33 peserta pria dan 15 wanita merupakan utusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten/Kota Se- Kaltim.

Berikut hasil perolehan Kafilah Korpri Kukar pada MTQ Korpri Provinsi Kaltim 2022 di Balikpapan, Cabang Murattil juara I diraih oleh H Abdul Ghafur, cabang Qoriah Juara 3 diraih Fitrianti , Cabang Hafidz Ali imran- Annisa meraih juara I yang dipersembahkan Anwari fitrah. Kemudian, juara 2 lomba Adzan dipersembahkan H Lukman, untuk cabang Khutbah juara 1 diraih oleh H Ihsanul Karim, sedangkan lomba Doa meraih juara 2 oleh H Kustian.

“Jadi semua ASN perwakilan Kafilah Kukar pulang membawa piala,” ujar Tulus.

Untuk diketahui, Juara I MTQ Korpri Tingkat Provinsi Kaltim diraih oleh Berau, Juara II Kukar, dan ke tiga Bontang.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka persiapan MTQ Korpri Nasional ke 6 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di Padang Sumatera Barat. (Prokom03)

Tenggarong – Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian Provinsi kalimantan Timur telah dicanangkan menjadi bagian Ibu Kota Negara (IKN), untuk itu harus siap dalam permasalahan terkait lahan atau pertanahan.

“Kita harus bersiap dalam permasalahan Reforma Agraria dan Aset ini,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat pada Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Kukar tahun 2022, baru-baru ini.

Akhmad menyampaikan, saat penataan Kawasan IKN maka akan banyak permasalahan terutama dalam hal pertanahan, maka Pemkab Kukar untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Penataan Kawasan IKN, Pemkab Kukar tentunya bersiap di dalam permasalahan Reforma Agraria dan Aset.

Lebih lanjut dikatakakannya, khusus pembangunan kawasan IKN Pemkab Kukar berkomitmen bahwa pembangunan IKN baru nanti memiliki iklim berusaha kondusif, tidak mengganggu tatanan sosial dan ramah lingkungan, dicapai melalui rancang bangun tata kelola seluruh fungsi administrasi pertanahan yang saling terintegrasi berdasarkan pengelolaan tata ruang yang efektif.

Maka Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan, untuk mengidentifikasi kendala dan akar permasalahan dalam bidang agraria dan pertanahan, sehingga dapat memperoleh solusi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di Kukar.

“Saya yakin dengan kolaborasi Kementerian/lembaga bersama Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait guna menjamin strategi penataan ruang dan pertanahan dapat diimplementasikan bagi pembangunan di Kukar,” ujarnya.

Untuk diketahui, Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Menyelesaikan konflik agraria, dan Menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. (prokom04)

Jakarta – Untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar pertemuan eksekutif (Executive Meeting), Selasa (31/5) di hotel RedTop Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin Bupati Edi Damansyah itu, dihadiri seluruh Pejabat Executive atau Pimpinan Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kukar, serta Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat Joko Supriyono. Juga dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kukar, yaitu Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan dan Kehutanan M Taufik, Kadis Perijinan dan PTSP Bambang Arwanto, Kadis Lingkungan Hidup Alfian Noor, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi M Hardi Dwi Putra, Kadis Pertanahan dan Tata Ruang Setianto Nugroho Aji, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Thauhid Afrilian Nor.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama sinergitas dan kolaborasi implementasi Visi, Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman, serta penyerahan sertifikat hasil penilaian usaha perkebunan tahap operasional tahun 2021.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan M Taufik dalam laporannya mengatakan, latar belakang diadakannya pertemuan itu sebagai upaya mewujudkan visi Kukar dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara sejahtera berkeadilan sesuai RPJMD 2021 – 2026 dengan tagline “Kukar Idaman” (Inovasi Berdaya saing dan Mandiri).
Untuk itu menurutnya, sangat diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai komponen yang ada di Kukar termasuk para pelaku usaha kelapa sawit. Karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukannya bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan dan PTSP, bahwa kinerja perusahaan di Kukar masih belum maksimal, baik dalam pengelolaan lahan, kemitraan, lingkungan maupun perizinan.

“Pertemuan ini untuk mendorong pelaku usaha khususnya kelapa sawit untuk meningkatkan kinerja tata kelola usaha perkebunan, agar sesuai harapan kita semua dan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara, Bupati Edi Darmansyah mengatakan pertemuan itu selain sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, juga untuk mendorong perusahaan – perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk lebih maksimalkan pemanfaatan lahannya.

“Karena dari data yang disampaikan Kadis Perkebunan tadi masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan lahannya sesuai luasan di IUP nya,” ujar Edi.

Edi kemudian mengungkapkan isu tentang lingkungan, perkebunan kelapa sawit menjadi pembicaraan yang hangat dalam forum-forum diskusi para elit, para pakar dan akademisi. Hal itu kata Edi, karena antara pihak Perkebunan dan Kehutanan masing – masing mencari pembenaran, dalam forum bidang Kehutanan menyebutkan kelapa sawit merusak lingkungan karena banyak mengkonsumsi air, sementara dalam forum bidang kelapa sawit mengatakan Kehutanan hanya ingin menguasai lahan, karena tidak adanya tanaman yang kelihatan.

“Mengapa hal ini saya sampaikan dalam forum ini dan perlu menjadi perhatian bapak ibu semua, agar kita semua bijak dalam menyikapinya,” ujarnya.

Bupati berharap pertemuan itu bisa meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, apalagi dengan hadirnya Gapki Pusat dalam acara ini, sehingga permasalahan – permasalahan yang terjadi bisa dijembatani.

“Semoga dengan acara ini dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kita, dan kehadiran Gapki Pusat dan Provinsi Kaltim disini memberikan dorongan motivasi kepada kita semua khususnya teman – teman pemegang IUP kebun di Kukar bisa bergabung ke Gapki, karena Gapki merupakan organisasi tempat berkumpulnya para penguasa kebun sawit,” harapnya.

Edi juga mengapresiasi dan berterimakasih pada PBS Kelapa Sawit yang telah berperan dalam pembangunan Kukar dengan program Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. (Prokom01)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) H Totok Heru Subroto, secara virtual membuka kegiatan Verifikasi Lapangan Hibryid (VLH) terkait penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2022 di Kukar, di ruang rapat Bappeda Kukar, Senin (30/5) sore.

Totok yang membacakan sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, menyampaikan apresiasi kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P3A) dan Pemprov Kaltim yang selama ini telah membina, dan mendampingi Pemkab Kukar, khususnya dalam pembangunan KLA didaerah.

“Kita berharap dan berupaya bersama untuk serius bekerja keras memenuhi prasyarat dan ketentuaan dan cita -cita para pendiri bangsa demi terwujud anak-anak generasi penerus bangsa yang berkualitas, bermental tangguh, cerdas, unggul dan berakhlak mulia, sesuai tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah,” harapnya.

Selanjutnya, kata Totok, Pemerintah Daerah sangat mendukung VLH dalam rangka evaluasi penilaian KLA 2022 ini, dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan Kukar sebagai KLA, dan selalu berupaya memperhatikan dan melibatkan anak-anak secara aktif dan positif berpartisipasi dalam pembangunan di daerah.

Meskipun, disadari bahwa tantangan kedepan hanya mampu dilalui jika Pemerintah Pusat dan Daerah dapat berkolaborasi dan bersinergi serta dapat memelihara harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan, hal ini tentunya membutuhkan kerja keras dan sikap yang konsisten guna mencapai target besar tersebut.

“Selain itu, kita juga harus mampu beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi, dan yang paling utama sebagai manusia beragama tentunya memohon rahmat , ridho dan pertolongan dari Allah SWT,” ucapnya.

Lebih lanjut, Totok menyampaikan bahwa dinamika perubahan yang begitu cepat dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dimasa ini, dan munculnya Covid 19 beserta variannya, serta terjadnya fenomena perubahan iklim global, yang telah menimbulkan dampak luar biasa bagi tumbuh dan perkembangan kehidupan anak-anak, di berbagai aspek dan bidang, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial anak (karena dilakukannya pembatasan interaksi sosial), menimbulkan kemunduran, kerawanan dan kerentanan yang signifikan terhadap dinamika hidup anak-anak, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan cepat dan tepat, agar anak-anak generasi penerus bangsa ini, tidak mengalami goncangan kemunduran nilai-nilai kehidupan dimasa pertumbuhan dan perkembangannya, baik dari aspek iptek, mental, fisik dan lainnya.

Disebutnya, implementasi kebijakan pembangunan KLA di Kukar sejak 2020 – 2021, ditengah kondisi munculnya Covid 19 dan variannya, tentunya juga mengalami kondisi yang belum bisa berjalan normal dan optimal walaupun program kerja yang menjadi prioritas utama dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, unggul dan berakhlaq mulia menjadi salah satu visi dan misi utama Pemkab Kukar periode 2021-2026.

“Pembangunan anak merupakan target strategisnya, dimulai dari upaya menciptakan berbagai inovasi dan program kerja untuk penanganan stunting, program pendidikan PAUD, Adminduk anak dan program kerja lainnya, berdasarkan klaster dan indikator pembangunan anak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah,” demikian pungkasnya.

Dipenghujung acara dilanjutkan penyampaian paparan Kepala Dinas P3A Kukar Hj Aji Lina Rodiah selaku sekretaris Gugus Tugas KLA Kukar, dan diskusi tanya jawab yang di pandu Asisten III tersebut.

Hadir zoom meeting, Ketua dan anggota tim VLH KLA Kemen P3A RI, perwakilan Dinas Kependudukan P3A Kaltim, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dilingkup Pemkab Kukar yang hadir virtual maupun langsung. (prokom05)

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengikuti temu bisnis (Business Matching) tahap III, yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5).

Gelaran dengan tema “Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia” itu dilaksanakan selama dua hari, yakni 30 – 31 Mei 2022.

Zainal Fatah menyebutkan dari data yang dikumpulkan, dari monitoring elektronik secara berkala, target belanja Kementerian PUPR telah melampaui target belanja dalam negeri sebesar Rp 80,48 triliun. Hingga 26 Mei 2022 angkanya disebut mencapai Rp 103,7 triliun.

Dalam kesempatan tersebut Zainal Fatah juga kembali mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa komitmen pemanfaatan produksi dalam negeri minimal sebesar Rp 400 triliun, yakni sebanyak Rp 200 triliun dari APBN dan Rp 200 triliun dari APBD.

“Untuk itu kita melihat bahwa arahan Presiden memberikan kesadaran bahwa belanja penggunaan produk dalam negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan produksi dalam negeri sebaik-baiknya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Sunggono ditemui saat Isoma (istirahat, solat dan makan), mengatakan patut disyukuri karena Pemerintah Pusat telah memiliki komitmen yang kuat dalam menggalakkan sektor produksi dalam negeri, supaya warga Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Disebutnya, turunan dari kebijakan itu telah dikeluarkan beberapa Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung produk dalam negeri itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sunggono mengungkapkan dalam rapat terbatas bersama Bupati Edi Darmansyah beberapa waktu lalu, dari laporan Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang melakukan rekapitulasi besaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM), berdasarkan sistem dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa jumlah produksi dalam negeri di Kukar yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dan lain – lain kurang lebih 94,8%, sedangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang lebih 85,5%.

“Dari penjelasan yang disampaikan narasumber hari ini, Kukar telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Ditambahkannya, target yang ditetapkan pemerintah terhadap besaran kontribusi Produksi Dalam Negeri (PDN) dan UMKM yang dilibatkan dalam pembangunan secara nasional sebesar 70%.

“Alhamdulillah Kukar dalam hal ini telah memenuhi kaidah dan melebihi apa yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” katanya.

Sunggono berharap Kukar bisa mempertahankan pencapaian ini, sepanjang baik itu penyedia, dan pengguna bisa dipertemukan dalam suatu sistem yang baik melalui LKPP atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“Mudah – mudahan itu bisa kita pertahankan di masa – masa yang akan datang,” demikian harapnya. (Prokom01)