Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar menghadiri acara penyerahan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada pedagang kaki lima, warung dan nelayan oleh Kodim 0906/Kukar tahun 2022 oleh Komandan Kodim 0906 Letkol Inf Jeffry Satria, di Aula Darmawangsa Kodim 0906/Kkr, Jumat (20/5).

Dandim mengatakan di awal tahun ini termasuk di Kukar terjadi kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu bagian dari bahan kebutuhan pokok masyarakat. Maka, untuk engatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut Kodim 0906/Kkr menyerahkan BLT minyak goreng kepada masyarakat, kali ini untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan masing – masing sebesar Rp 300 ribu. Menurutnya, kegiatan itu juga sekaligus sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo yang memerintahkan kepada TNI – Polri beserta jajarannya untuk memberikan bantuan tunai, sekaligus menjadi penyemangat dan sebagai bentuk kepedulian serta tanggungjawab Pemerintah kepada rakyatnya, agar kondisi perekonomian dapat bangkit kembali secara normal setelah mengalami keterpurukan dan ketidakstabilan.

Jeffry Satria berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan menghidupkan kembali usaha yang telah dijalankan agar berkembang, dan bisa menafkahi keluarga dan berkontribusi bagi pembangunan perekonomian daerah.

Sementara itu Bupati Kukar Edi Damansyah dalam pesan tertulisnya yang disampaikan Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Dandim 0906/Kkr beserta jajarannya, yang telah bekerja keras dan berperan secara proaktif melakukan pendataan dan verifikasi serta penetapan penerima bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan.

Disampaikannya, Pemkab Kukar terus berkomitmen dan sangat menyadari bahwa setiap aktivitas kerja yang dilaksanakan sangat membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Marilah kita bersama terus berkomitmen dan bekerja dengan tekad dan semangat yang tinggi,di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, sesuai amanah yang diberikan oleh Allah Swt, negara dan masyarakat Indonesia,” demikian ujarnya. (Prokom 03 )

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama melindungi diri dan keluarga dari penyakit campak rubella, salah satu yang telah diprogramkan secara rutin dalam upaya pencegahan penyakit adalah pemberian imunisasi kepada sasaran tertentu.

“Ayo lindungi diri kita dari kesakitan dan kecacatan akibat penyakit campak rubella, mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono saat membuka Sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022, Kamis (19/5) di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

Acara itu dihadiri perwakilan beberapa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr Martina Yulianti, TP PKK Kukar, Kepala Perangkat Daerah peserta sosialisasi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se Kukar, serta Kepala UPTD Puskesmas se Kukar.

Disampaikannya, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat dari tertular penyakit. Salah satu yang telah diprogramkan secara rutin dalam upaya pencegahan penyakit adalah pemberian imunisasi kepada sasaran tertentu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai imunisasi serta perkembangan penyakit yang terus mengalami perubahan, maka jenis vaksin dan periode pemberian juga mengalami perkembangan dan perubahan. Mengingat pentingnya upaya pencegahan ini, maka imunisasi termasuk menjadi program nasional, yang artinya adalah imunisasi diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti halnya pandemi Covid-19 yang terjadi dalam 2,5 tahun terakhir.

Dikatakannya, secara umum terjadi penurunan cakupan vaksinasi rutin (dasar dan lanjutan) di Indonesia. Menyikapi hal tersebut maka dilakukan percepatan pemberian vaksinasi tambahan melalui kegiatan BIAN yang secara khusus akan memberikan imunisasi tambahan campak-rubella serta melengkapi dosis imunisasi polio, dan DPT, HB, Hib yang terlewat, yang akan dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan, sekolah maupun pos imunisasi.

“Vaksinasi yang diberikan pada sasaran kegiatan BIAN ini tentu saja sudah dipersiapkan dengan memenuhi aspek keamanan dan kualitas yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, kegiatan BIAN yang sangat penting ini memerlukan peran serta, prtisipasi dan bantuan semua pihak.

“Sebagaimana semangat Betulungan Etam Bisa, maka dalam kegiatan ini, saya betul-betul mengharapkan yang hadir pada acara ini dapat betulungan (saling membantu.red), terutama untuk mensosialisasikan kepada seluruh pihak yang menjadi sasaran kegiatan BIAN. Semoga hal baik ini dapat kita lanjutkan dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat Kukar yang tingginya,” demikian harapnya. (prokom04)

Tenggarong – Sebagai upaya percepatan penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membentuk Focal Point atau Pejabat Penghubung antara Pemkab dengan Ombudsman, Rabu (18/05) di Hotel Pacific, Balikpapan.

Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzah itu, ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto dengan 16 Perangkat Daerah yang menjadi Focal Point untuk Kukar, disaksikan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dalam sambutanya, Bupati Edi Damansyah berterima kasih dan mengapresiasi kepada Ombudsman RI perwakilan Kaltim yang telah melaksanakan kegiatan itu, guna menyamakan persepsi dan membangun pemahaman pentingnya sinergi, dalam rangka penguatan pengawasan pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal di tiap penyelenggara.

Dikatakannya, Pemkab Kukar memiliki target dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik, komunikasi dan respon cepat terhadap peningkatan kualitas layanan akan terus ditingkatkan. Apalagi wilayah Kukar yang memiliki luas sebesar 27.263 km² atau 2,8 kali luas Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), sehingga kerentanan terhadap permasalahan layanan publik tidak dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara optimal.

Edi juga mengapresiasi Ombudsman, atas hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi agar mempersiapkan dan memperbaiki OPD yang belum masuk dalam sampling survei kepatuhan, agar pengelolaan aduan di Kukar dapat dikembangkan melalui integrasi dengan SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

Menurut Edi, dari capaian tersebut yang terpenting adalah bagaimana hasil kinerja Pemerintah Daerah berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu Pemkab Kukar terus berkomitmen melakukan perbaikan birokrasi dan pelayanan publik, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan transparansi bagi masyarakat, ” ujarnya.

Disebutnya, bentuk komitmen tersebut meliputi pencegahan mal administrasi dalam pelayanan publik, percepatan penanganan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, percepatan pelaksanaan tindakan korektif atau rekomendasi Ombudsman kepada Pemda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik secara administrasi, maupun standar perilaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, menurutnya dapat digunakan kemajuan teknologi informasi sebagai media akselerasi, transparansi dan efektifitas komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan lembaga pelayanan.
Untuk Kukar sendiri, komitmen itu telah tertuang di dalam RPJMD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kutai Kartanegara IDAMAN yang salah satunya adalah program prioritas Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA). Dimana proses pelayanan publik di Kukar secara bertahap harus dijalankan secara digital, dalam skema terintegrasi dan kebijakan ini diharapkan terjadi lompatan kinerja pelayanan yang lebih baik.

Dalam proses pembangunan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati juga memahami bahwa tak ada satupun kebijakan dan program pembangunan akan berjalan dengan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya harap pembentukan Focal Point dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih profesional dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” harapnya.

Diakhir sambutannya, Bupati meminta kedepannya perlu diagendakan pertemuan secara berkala dengan Ombudsman, dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinergi antar kelembagaan guna mencapai pengawasan penyelenggaran pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.(Prokom08)

Tenggarong – Rumah Restorative Justice (RJ) Bena Benua Etam di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi diresmikan serentak bersamaan dengan peresmian Rumah RJ se Kaltim, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman.

Acara itu dihadiri Walikota Samarinda Andi Harun, Kepala Kejaksaan Negeri se Kaltim secara virtual, termasuk Kukar dihadiri oleh Asisten I Setkab Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kukar Darmo Wijoyo, Sultan Adji Muhammad Arifin, Ketua DPRD Kabupaten Kukar Abdul Rasid, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Asep Koswara, Camat Tenggarong Sukono dan Perwakilan Kepolisian dan TNI Kabupetan Kukar, di Rumah RJ Jalan Panji Kelurahan Panji Tenggarong, Rabu (18/5).

Dalam sambutanya Andi Harun mengatakan Rumah RJ adalah pemulihan keadilan dimana sudut pandang hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum, tapi sebesar – besarnya diarahkan untuk kemanfaatan hukum dan penegakan hukum secara restorative dilakukan secara profesional. Artinya, apabila ada tindak pidana yang dijalani tersangka baru pertama kali dan bukan residivis kemudian tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian materiel tak lebih 2.5 juta serta sudah saling memaafkan dengan korban, maka RJ bisa diterapkan.

“Rumah RJ juga sebagai tempat penyelesaian hukum di luar pengadilan, rumah itu juga difungsikan sebagai pos pelayanan hukum, serta sebagai lokasi edukasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, dia berharap rumah RJ tidak hanya sebagai penyelesaian hukum pidana saja, akan tetapi persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat,” sebutnya.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengharapkan RJ mampu membangkitkan kembali nilai – nilai dan norma – norma postif yang sudah ada dilingkungan masyarakat, dalam upaya penyelesaian sebelum upaya terakhir akan dihadapkan kemeja hijau atau pengadilan.

”Selain itu Rumah RJ juga bisa dijadikan sebagai wadah untuk siapa saja berkonsultasi khususnya terkait masalah hukum baik perdata maupun pidana akan ditangani oleh tenaga – tenaga yang profesional, mari bersama bahu membahu mewujudkan keadilan berhati nurani lingkungan yang aman, damai, tertib dan sejahtera,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kukar Darmo Wijoyo mengharapkan keberadaan Rumah RJ dengan pendekatan keadilan restorative, maka pemulihan keadilan harus dijalankan dengan sungguh – sungguh, karena merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah melibatkan korban pelaku serta elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan hakiki.

Kemudian harus ada regulasi yang memadai sehingga eksistensi dapat terjaga, agar dalam implementasinya banyak melibatkan berbagai pihak demi fasilitasi sarana dan prasarana yang baik, serta keterlibatan dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan sehingga sesuai dengan semangat Rumah RJ yakni mendekatkan nilai – nilai keadilan, musyawarah, persatuan didalam masyarakat dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum untuk suatu keharmonisan serta kedamaian dapat diwujudkan.

“Bisa dikatakan mediasi penyelesaian perkara tidak melalui pengadilan Perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan,”pungkasnya.(Prokom06)

Tenggarong – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Masyarakat Joni Saputra Dias, bersama Direktur CV Cyprus Riyawan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait penelitian indeks Kemerdekaan Pers di Kabupaten Kukar, Rabu (18/5) di ruang Rapat Balitbangda.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Kepala Balitbangda Kukar Didi Ramyadi.

Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat uraian objek penelitian indeks kemerdekaan pers Kabupaten Kukar yang bersumber pada dana APBN Kukar tahun 2022. Perjanjian kinerja tersebut berlaku dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2022 hingga tanggal 15 Agustus 2022.

Direktur CV Cyprus Riyawan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dalam melaksanakan penelitian tersebut, kepercayaan dan kerjasama yang dilakukan tersebut bisa menjadi awalan yang baik.

“Alhamdulillah selain kita juga membantu Jakarta dalam riset, sekarang kita dipercaya oleh Balitbangda Kukar untuk mengerjakan riset indeks kemerdekaan pers semoga ini menjadi awalan yang baik,” ucap Riyawan.

Sementara itu, Kepala Balitbangda Kukar Didi Ramyadi mengatakan perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana kebebasan dan peran pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sesuai kode etik profesi.

“Kita harapkan melalui indeks ini kita mengetahui benar-benar terjadi kemerdekaan pers di Kabupaten Kukar, sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan oleh pers sehingga akan berdampak tidak baik bagi masyarakat,” ucap Didi Ramyadi.

Lebih lanjut, Didi menambahkan melalui hasil indikator penelitian tersebut diharapkan kedepannya bisa digunakan dalam menyelesaikan berbagai kegiatan yang ada di Kukar.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun ini, yang mana kegiatan ini merupakan amanah dari Bupati dan Sekda Kukar, agar indeks ini bisa kita manfaatkan kedepannya sebagai suatu indikator bagi kita menyelesaikan berbagai kegiatan yang ada di Kukar,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap melalui kerjasama yang dilakukan tersebut kedepan bisa menghasilkan kolaborasi yang baik, dengan harapan nantinya hasil dari penelitian bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara pada umumnya.(prokom07)