Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar tentang Persetujuan Pemanfaatan Lahan Pengembangan Ekosistem Pendidikan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Prof Unifah Rosyidi, pada acara audiensi Pemkab Kukar dengan PB-PGRI terkait Rencana Pembangunan Pusat Pelatihan Guru PGRI dan Universitas PGRI di Kukar, di Gedung Guru Indonesia Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat, Rabu (2/2) siang.

Edi Damansyah yang sempat melihat beberapa ruang di Gedung Guru itu mengatakan, wawasannya bertambah dan banyak hal baru yang di dapat, yang bisa di contoh untuk kemajuan pendidikan di Kukar.

Kemudian Edi mengatakan maksud audiensi itu untuk pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kukar dalam sebuah ekosistem.

“Karena memang yang tersampaikan kepada kami bahwa rencana ini adalah untuk membangun Sekretariat Umum PGRI. Kemudian ada informasi menjadi kawasan ekosistim pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, kawasan tersebut telah di zonasi dalam tata ruang Kabupaten Kukar, karena seiring menyambut kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim.

“Kawasan ini, di zonasi untuk pengembangan baru baik itu pendidikan maupun ekonomi,” ujarnya.

Edi menyebut di kawasan itu juga telah berdiri gedung Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kaltim yakni di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, yang tahun ini telah di fungsikan untuk Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri, atau siswa baru polri sebagai pengganti SPN Polda Kaltim yang ada di Balikpapan.

“Kawasan ini juga kami zonasi untuk membangun Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) karena ada rencana untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bersekala nasional. Selain itu juga permintaan untuk membangun Depo Arsip secara nasional. Kemudian, membangun Markas Komando Brimob, dan untuk PGRI ini adalah informasi terakhir yang kami dapat,” kata Edi.

Selanjutnya, Edi tetap berkomitmen dan bersemangat bahwa kawasan itu diharapkan bisa dijadikan kawasan terpadu, pengembangan pendidikan, pelayanan umum, ada juga untuk mendorong pengembangan ekonomi baru.

“Kawasan ini kami tetapkan, setelah menerima surat dari Ketua Umum PB- PGRI, dengan permohonan kawasan 30 hektar,” sebutnya.
Bupati Serahkan SK Pemanfaatan Lahan Pengembangan Ekosistim Pendidikan Kepada PB-PGRI

Di penghujung acara, kedua belah pihak saling bertukar suvenir, Bupati Kukar menyerahkan plakat Mandau, dan Ketua Umum PB-PGRI memberikan jaket PGRI kepada Bupati Edi.

Turut mendampingi bupati Kukar dalam acara tersebut, Asisten II Wiyono, Kadisdikbud Thauhid Afrilian Noor, Kadis Pertanahan dan Tata Ruang Setyanto Aji, Kadisnakertrans Hardi Dwi Putra, dan Ketua Umum PGRI Jonatan Palinggi, serta pengurus PGRI Kukar lainnya. (prokom05).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Kejuaraan Panahan Tradisional 2022, Sabtu (5/02) di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang.

Kejuaraan panahan tradisional yang di ikuti 116 peserta se Kaltim itu diselenggarakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar.

Sunggono sangat mengapresiasi digelarnya event tersebut, karena dapat membangkitkan semangat olah raga dalam situasi pandemi Covid 19 yang saat ini pun masih belum selesai.

Disebutnya, dalam perkembangannya olahraga memanah banyak diminati oleh kalangan masyarakat, maka diharapkan minat dan bakat para atlet panahan tradisional ini bisa tersalurkan pada event tersebut.

“Event ini bisa menjadi ajang seni dan wisata serta pembinaan bakat para pemuda, ” ujarnya.

Sunggono juga meminta kepada Dispora Kukar dan juga pengurus Cabang Olahraga dapat berkontribusi bagi dunia olahraga Kukar sebagai upaya penting dalam pengembangan SDM yang sehat, mandiri, bertanggung jawab dan memiliki sifat kompetitif yang tinggi.

Ia juga mengatakan bahwa olah raga panahan tradisional ini pun harus dikelola secara profesional, sehingga akan mampu mengangkat martabat daerah dan bangsa dalam even apapun.

“Tercatat di sejarah bahwa olahraga dapat menjadi media pendidik ataupun menjadi ikon bisnis dan industri yang prospektif serta dapat menjadi pemersatu bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa olahraga juga bisa menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan karakter dan watak kepribadian seseorang.
Di dalam sebuah pertandingan tentunya terkandung makna kejujuran dan tunduk pada peraturan dan yang terpenting adalah menjunjung tinggi sportivitas. Untuk itu Sekda berharap pada event ini para atlet bisa berprestasi dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.

“Tampilkan yang terbaik dengan semangat persahabatan untuk meraih kemenangan dan pemerintah Daerah selalu mendukung segala upaya dalam pembinaan dan pengangkatan prestasi segala bidang terutama bidang olah raga,” ungkapnya mengakhiri.

Acara tersebut juga di hadiri Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dan Plt Kadispora Kukar Fida Hurasani. (Prokom08)

Tenggarong – Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (3/2) di Hotel Golden Tulip Balikpapan.

Pada Rakor itu Sunggono didampingi Kabag Hukum dan Pemerintahan Purnomo, Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kukar H Fahmi.

Rakor itu diikuti Pemprov Kaltim, Kabupaten/Kota se Kaltim, dibuka Budiani Staf Ahli Koordinator Penyelenggara IKN.

Sunggono mengatakan, tujuan rakor membahas tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang tentang IKN terhadap dua Peraturan Pemerintah dan tiga Peraturan Presiden. Guna lebih maksimal rakor tersebut dibagi dalam beberapa kamar diskusi yaitu membahas Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah khusus IKN, Peraturan Pemerintah tentang pendanaan dan anggaran, Perpres dan Anggaran, Perpres Rencana Induk IKN dan Progres ASN.

Sementara itu, Deputi Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN Bappenas) Lidya mengatakan, kewenangan Pemda khusus Ibu Kota Nusantara saat ini statusnya dalam proses pembahasan sejak Januari 2022 bersama DPR RI, Kementerian PPN – Bappenas, Kementerian Setneg, Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi atau BKPM. Sedangkan Peraturan Pemerintah mengenai pendanaan dan anggaran yaitu melalui pendanaan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, rencana kerja dan anggaran Otorita IKN. Pengelolaan Badan Milik Negara dan aset dalam penguasaan; tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, pengalihan pelaksanaan pembangunan dari Badan Milik negara dari Kementerian atau lembaga kepada Otorita IKN meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian ATR / BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi / BKPM, Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar dan Pemkab Penajam Paser Utara.

Lidya juga mengatakan peraturan pelaksanaan prioritas UU IKN yang harus selesai akhir Maret 2022 oleh Kementerian /lembaga terkait, yaitu Perpres Otorita IKN, Perpres perincian rencana induk Ibu Kota Negara, Perpres kawasan starategis nasional IKN serta peraturan pelaksanaan UU IKN lainnya ( Target penyelesaian Tahun 2024 ).

Ia juga mengatakan, bahwa pembentukan peraturan perundang undangan secara normatif ada dua aspek yang dibahas, yaitu aspek formil dan materil. Aspek formil terdiri dari beberapa tahap perencanaan, penyusunan, bahasan, ketetapan, perundangan dan pendistribusian.

“Aspek formil kelihatan sederhana tetapi jika kita lalai dengan tahapan formil ini, bisa berdampak signifikan kepada faktor penanganan tersebut. Saat ini kita ada diaspek formil yaitu ditahap perencanaan, ” ujarnya.

Untuk efisiensi, pihaknya mengusulkan cukup satu Menteri yang menyampaikan kepada Presiden dalam hal ini Menteri PPN – Bappenas yang selama ini ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi koordinator dari penyusunan Rancangan undang – Undang IKN hingga sekarang menjadi Undang Undang IKN.

Sedangkan alur pembentukan peraturan pelaksanaan Undang Undang IKN yaitu, paling lambat 16 Februari 2022 , RUU IKN sah menjadi UU IKN ( Pasal 73 UU 12/2011, paling lambat 18 Februari 2022, pengundangan UU IKN ( Pasal 151 (2) Perpres 87/2014, target selesai Minggu ke 4 Februari, pengurusan ijin prakarsa dengan mengajukan pemahaman kepada Presiden ( pasal 30 (3) Perpres 87/2014, serta pelaporan penyusunan rancangan peraturan pemerintah RPP dan usul penyusunan rancangan peraturan Presiden.(Prokom03)