Dari Kunker Pansus RUU IKN, Pemkab Kukar Inginkan Pemerataan Pembangunan di Daerah

BALIKPAPAN – Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Ibu Kota Negera (IKN) Dr H Ahmad Dol Kurnia Tanjung bersama H Safrudin, H Yanuar Prihatin, Andreas Eddy dan M Sarmuji melakukan diskusi dengan pemerinyah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota Mitra sekitar IKN, termasuk kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Setkab Kukar Wiyono, Jumat (14/1/2022) malam di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan Utara.

Dalam diskusi itu turut memberikan masukan dari Pemkab Kukar disampaikan Asisten II Setkab Wiyono mengatakan bahwa pada saat pembentukan UU perencanaan nantinya, jangan sampai membuat kesenjangan sosial di daerah.

“Jadi, adanya UU IKN dapat dimaksimalkan dalam pemerataan pembangunan daerah di sekitar IKN. Kita juga memerlukan lembaga-lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat wilayah IKN,” kata Wiyono memberikan saran dan masukan kepada Ketua Pansus RUU IKN.

Adapun Dr H Ahmad Dol Kurnia Tanjung selaku Ketua Monitoring Pansus RUU IKN mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan daerah wilayah Kaltim yang telah meluangkan waktu dalam perencanaan pembangunan IKN.

“Kami sudah bekerja sampai dengan tingkat Panja, kami lihat ini masih jauh dalam pelaksanaan yang akan disempurnakan dalam peraturan perundang-undangan yang diikuti oleh prodak-prodak perda yang ada,” katanya.

Ahmad Dol Kurnia Tanjung juga mengatakan dirinya menyakini bahwa pemda sendiri memiliki harapan besar pada saat pembangunan IKN yang dapat mendongkrak pembangunan di wilayah masing-masing kabupaten/kota di Kaltim, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Ya, konsen kami bersama DPR adalah permasalahan perlembagaan sangat atensi ada isue karena DKI terkendala dengan banjir maka kita dapat mengatasi hal tersebut di Kalimantan, serta menjunjung dan memelihara sosial budaya masyarakat Kalimantan yang harus dijaga dan dilestarikan sembari berjalannya pembangunan IKN nantinya agar masyarakat sendiri merasa nyaman dengan adanya pembangunan IKN,” ujarnya.

Diketahui dari hasil diskusi itu memuat 5 (lima) poin masukan penting yakni, (1) Adanya isu isu monitor yang sebelumnya merupakan Tanah Negara namun pada tahun 2019 menemukan di wilayah hutan terdapat penduduk. (2) Ditemukan lembaga bernama Konsultan Pertanahan Nusantara yang mengatasnamakan kementerian RI. (3) Diperlukannya Mitigasi terhadap potensi permasalahan pertanahan Di IKN. (4) Kedudukan UU Cipta Karta terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di IKN. (5) Pembangunan IKN dilaksanakan secara terpadu dengan wilayah penyangga IKN (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, sebagian Kab. PPU dan Sebagian Kab. Kutai Kartanegara, agar tidak terjadi permasalahan seperti ibukota Negara Lama serta Perlunya Sinergis regulasi, perencanaan dan tata kelola dari Hulu ke Hilir.

Turut hadir dari pemkab Kukar yakni Kadis PU Wisnu Wardana, Kadiskominfo Dafip Haryanto, Kabag Hukum Setkab Kukar Purnomo, Sekretaris Bappeda Kukar Vanesa Vina, sekretaris dinas peternakan Syakri, Kabid P3D Bappeda Kukar Syaiful Bahri, Kabid Sarpras Bappeda Hery S. (Prokom10)