Dari Rakor TP PKK se-Kaltim, TP PKK Kukar Fokus Atasi Stunting

Tenggarong – Rakor Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang berlangsung di Kota Bontang diikuti oleh 10 Kabupaten/Kota se kaltim. Dari hasil Rakor TP PKK tersebut diharapkan bisa memperkaya pemahaman dan strategi dalam pelaksanaan program-program PKK ke depan.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi yang tinggi, TP PKK Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) optimis dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya termasuk dalam menurunkan stunting di Kukar.

“Kami akan terus fokus dalam program – program PKK ke depan, apalagi sekarang seperti pemerintah pusat ingin kita semua saling menyatukan persepsi dan saling bertukar informasi terkait langkah terbaik dalam upaya penurunan stunting”,ungkap Ketua TP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah usai mengikuti pembukaan Rakor TP PKK se-Kaltim, berlangsung di Hotel Bintang Sintuk Bontang, Rabu (24/4/24).

Dikatakan Maslianawati seperti dikatakan Pj Ketua PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal, semua Kabupaten/Kota harus bergerak bersama dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Kaltim. Tahun 2023 angka prevalensi stunting di Kaltim masih mencapai 22,9 persen. Target Kaltim, selanjutnya mampu di atas nasional 14 persen, yakni 12,83 persen.

“Karena itu, Kukar harus fokus untuk terus melakukan upaya agar stunting turun dan ini tentu perlu kolaborasi semua pihak untuk saling bersinergi menuntaskan”, kata Maslianawati.

Sebelum Rakor TP PKK dibuka oleh Pj Gubernur Akmal Malik melalui virtual acara diawali dengan pengukuhan Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Kaltim. Yang dikukuhkan oleh Pj Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Yulia Zubir Akmal.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor TP PKK di Bontang dan atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, diharapkan melalui Rakor TP PKK tersebut dapat memberikan wawasan kepada jajaran TP PKK dalam pelaksanaan program TP PKK di Tahun 2024.

“Semoga 2024 ini membawa perbaikan yang lebih berarti dan melalui forum ini dapat digunakan untuk mendiskusikan pencegahan, terutama dalam konteks akselerasi dan percepatan agar sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur,” kata Akmal Malik.

Pada kesempatan tersebut Akmal Malik meneruskan pesan Mendagri RI menjelaskan bahwa gerakan PKK adalah bagian dari elemen bangsa sekaligus mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakat. Lembaga ini dianggap sangat strategis untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat keluarga.(Proom06)