Dikunjungi Kemenko PMK RI, Pemkab Kukar Ungkapkan Kekecewaan Pada Pemerintah Pusat
Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan kekecewaan Pemerintah Kabupaten Kukar kepada Pemerintah Pusat, karena pihaknya menilai Kukar tidak menjadi bagian penting dari Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Kami kecewa, terkesan Kukar ini tidak menjadi bagian penting IKN,” ujar Sunggono didampingi sejumlah Kepala Perangkat daerah Kukar, saat menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (28/7) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati setempat.
Sunggono juga menilai, jika ada pembicaraan IKN, Pusat hanya fokus pada Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan dan Samarinda saja, hal ini terlihat dari Pejabat Pusat yang datang ke Kukar lebih sedikit dibanding tiga daerah tersebut. Padahal ada lima Kecamatan di Kukar yang akan hilang, masuk dalam wilayah IKN. Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Kukar, buntut luas wilayah dan jumlah penduduk yang berkurang, dimana DBH itu merupakan sumber pembangunan Kukar.
Sekda mengatakan, Pemkab ingin Kukar jadi mitra IKN tidak hanya sekdar penyangga, agar bisa tumbuh dan berkembang bersama IKN.
“Jika Pemkab Kukar ditemui Pemerintah Pusat, sampai hari ini hanya diminta data-data saja, tidak pernah dicaritau dorongan apa yang diperlukan agar Kukar ini bisa setara dengan pembangunan IKN,” katanya.
Selanjutnya, Sunggono mengatakan Kukar dengan luas wilayah 27.263,10 km² dengan APBD Rp 5,2 T, hal itu tidak sebanding dengan permasalahan layanan dasar yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya yang memerlukan biaya sangat besar. Masih ada desa yang belum teraliri listrik dan air bersih, masalah sanitasi dan stunting, terlebih lagi infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Jadi untuk belanja kebutuhan dasar saja masih sangat besar, dari 5,2 T itu pun uangnya belum sepenuhnya ada, dari kewajiban Pusat sebesar 4,3 T dari DBH, hingga masuk semester dua tahun ini baru 1 T lebih yang di transfer, bagaimana ini. Padahal kami merupakan penyumbang hasil Migas terbesar untuk negara ini, Kami ingin ada percepatan dorongan pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, disampaikannya Pemkab Kukar juga telah mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi sistemnya terkunci.
“Jadi ini apa bedanya Kukar dengan daerah lainnya yang tidak menjadi wilayah IKN. Untuk apa Kukar ditetapkan IKN jika tak ada nilai tambah sama sekali untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Pusat hanya lebih perhatian di Jawa saja, dan Pusat lebih perhatian diri sendiri. Kukar ini seakan hanya dianggab objek bukan subjek pembangunan,” tegasnya.
Sekda berharap apa yang disampaikannya itu tak hanya sekdar lewat saja, tanpa ada tindak lanjut yang jelas dari Pemerintah Pusat.
Sementara Melkianus Kebes, Fungsional Madya dari Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka Pemantauan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Sekitar Kawasan IKN.
Hal itu kata Melki, guna mendapatkan gambaran langsung dan informasi dari Pemkab Kukar, terkait pengembangan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak hanya menonton, tapi juga bisa terlibat dalam berbagai aktifitas pembangunan IKN dan menghasilkan apa yang menjadi unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Pasalnya, sebut Melki sebagaimana surat masyarakat yang masuk ke Kemenko PMK, seolah Pemeritah Pusat hanya fokus pada infrastruktur IKN dan masyarakatnya kurang mendapat perhatian.
“Misalnya pada masa transisi, Pemerintah Daerah saja tidak dilibatkan apalagi masyarakatnya, makanya kami kesini intinya ingin mengetahui keinginan masyrakat lokal apa, dan kita lakukan sinergi program,” ujarnya.
Melki, mengungkapkan awal kedatangannya hanya fokus pada SDM dan Kebudayaan, namun setelah mendengar paparan Sekda Kukar pihaknya baru mengetahui bahwa layanan dasar masih sangat kurang di Kukar, terkait pendidikan, kesehatan, sanitasi dan sebagainya.
“Kami sudah mencatat permasalahan ini, kemudian akan kami lakukan Rakor teknis eselon 2 dan 1 terkait hal ini. Permasalahan tadi akan kami sampaikan ke Kementerian terkait. Kami ingin agar Kementerian teknis berkoordinasi guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” demikian ujarnya. (prokom04)
