DKP Dukung Pemberdayaan Masyarakat Dengan P2E
TENGGARONG – Dalam rangka penyusunan rencana program Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyusun program yang dikolaborasikan dengan TJSP dengan program Pondok Pangan Etam (P2E).
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Katahanan Pangan Kukar Wiyono dalam Rapat Koordinasi Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).
“Dimunculkannya program P2E bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangan sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesertsediaan, aksesbilitas, pemanfaatan dan pendapatan,” kata Wiyono dihadapan Bupati Kukar Edi Damansyah dan forum TJSP Kukar.
Dijelaskan Wiyono yang menjadi prioritas program P2E tahun 2023 yakni kecamatan Loa Janan di desa batuah dan Tani Harapan. Kemudian Kecamatan Samboja di desa Muara Sembilang, Sungai Merdeka dan tani Bakti. Kecamatan Tenggarong di Loa Ipuh darat dan Rapak Lambur dan Kecamatan Muara Kaman di Desa Teratak, benua Puhun dan Rantau Hempang.
“Melalui kegiatan pondok pangan etam ini akan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat dalam pengembangan pekarangan sebagai alternatif penyedia sumber pangan dan gizi keluarga sehingga terlaksana rumah tangga tahan pangan wujudkan hidup sehat, aktif dan produktif di Kukar,” ujarnya.
Menurut Wiyono, P2E juga sebagai pemebrdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran, umbi-umbian, tanaman obat keluarga, peternakan (unggas) dan perikanan untuk skala rumah tangga.
“Kelompok sasaran penerima manfaat yakni Dasa Wisma, Anggota PKK, Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dan Rumah Tangga/Masyarakat Miskin,” katanya.
Adapun bantuan yang diterima oleh penerima manfaat P2E berupa barang yang dibutuhkan oleh kelompok untuk mendukung pemanfaatan pekarangan, jika dinilai dengan uang setara dengan Rp60 juta.
“Pengadaan sarana pembibitan Rp25 juta, bangunan rumah bibit satu paket Rp15 juta (SSH), penyediaan tanah dan pupuk 1 paket Rp10 Juta demplot satu paket Rp20 juta. Kemudian pekarangan rumah satu paket Rp10 juta dan kegiatan pascapenen satu paket Rp5 juta dengan jumlah Rp60 juta,” jelasnya.
“Semoga program P2E tersebut disinergikan dengan TJSP bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi kelompok penerima manfaat sehingga diharapkan ekonomi keluarga meningkat,” demikian jelasnya. (Prokom10)
