Entaskan Kemiskinan Dengan Kolaborasi Stakeholder Didasari Data Valid
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan program Kukar Idaman (Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri), terus berupaya menekan angka kemiskinan yang masih terdapat di Kabupaten tersebut.
Sejumlah kegiatan disiapkan untuk membantu keluarga pra sejahtera guna mengikis indikator kemsikinan, diantaranya di bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, dan juga melalui pengembangan pertanian dalam arti luas.
Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, pihaknya juga menggandeng dunia usaha untuk berkolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, yakni melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kemudian, juga ada program BPJS untuk keluarga pra sejahtera, serta seperti yang disepakati bersama semua stakeholder bahwa program pengentasan kemiskinan melalui Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan terus berjalan.
Edi menyebutkan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan yakni data sasaran yang akurat, sehingga Pemkab melalui Perangkat Daerah terkait terus melakukan pemutakhiran data dengan memperhatikan indikator kemiskinan.
“Dengan data yang akurat, lebih mudah dan jelas kita melalukan intervensinya terhadap sasaran, dan semua sudah disiapkan di tiap kecamatan. Dan ini semua tidak terlepas peran serta seluruh stakeholder, masyarakat, dunia usaha dan swasta sehingga perwujudan visi misi Kukar Idaman menuju masyarakat Kukar yang sejahtera segera terwujud,” ujar Edi baru-baru ini.
Berkaitan dengan pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, Sekrertaris Daerah Kukar Sunggono baru-baru ini menyebutkan bahwa kemiskinan di Kukar berdasarkan data BPS pada tahun 2020 terdapat 7,3 persen. Namun, hal tersebut menurutnya dapat dijelaskan, dimana salah satu indikator penyebabnya dikarenakan melemahnya kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Berkaitan dengan kondisi kemiskinan tersebut, Pemkab Kukar dalam periode pembangunan 2021-2026 telah merumuskan beberapa program pengentasan kemiskinan berbasis potensi, wilayah maupun sektoral yang mengarah pada perbaikan taraf hidup masyarakat yang lebih layak.
Program tersebut secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni program yang bersifat pemberdayaan dengan mengarahkan pada akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Kemudian, program yang bersifat bantuan langsung yang ditunjukkan guna memfasilitasi terhadap ketersediaan layanan dasar dan standar hidup layak seperti Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pangan.
Diharapkan, berdasarkan atas kebijakan tersebut kedepan secara kumulatif ditargetkan tingkat kemiskinan di Kukar pada tahun 2026 turun menjadi 6,35 persen. (prokom04)