Ikuti Rakernis TPPS, Wabup Targetkan 2024 Penurunan Angka Stunting Kukar Lebih Signifikan

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti Rapat kerja teknis (Rakernis) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/kota se Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Sharing session dengan TPPS Propinsi Bali dan Kota Denpasar, di hotel Harper Kuta Bali, Senin (7/8).

Rakernis diikuti TPPS kabupaten/ kota se Kaltim, dibuka Asisten Administrasi Umum Propinsi Kaltim H Riza Indra Riadi, dengan narasumber antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Rendi ditemui usai mengikuti Rakernis mengatakan bahwa besarnya alokasi anggaran merupakan salah satu variabel utama yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting, sebagaimana yang terjadi di Bali maupun di Kota Denpasar.

“Sebagaimana yang disampaikan tadi baik dari propinsi Bali maupun Kota Denpasar penganggaran yang besar menjadi salah satu variabel keberhasilan mereka dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.

Lebih lanjut Rendi menjelaskan tidak hanya faktor ekonomi saja yang menjadi penyebab rendahnya penurunan stunting, tetapi faktor lain juga menentukan, antara lain faktor geografis dan luas wilayah.

“Kita hari ini banyak belajar dari propinsi Bali maupun Kota Denpasar, bahwa langkah preventifnya atau pencegahannya dari hulu ke hilirnya tadi dijelaskan semua, cukup banyak yang bisa kita implementasi di Kukar walau secara geografis kita sangat jauh berbeda” lanjutnya.

Disebutkannya kedepan akan dilakukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan percepatan penurunan angka stunting di Kukar, selain menambah kebutuhan anggaran juga meningkatkan operasional bagi para petugas pedamping, karena ini juga sangat menentukan.

“Di anggaran perubahan 2023 dan dianggaran murni 2024 nanti orientasi kita tidak bisa dari hulu dulu, Bali sendiri kalau kita lihat penjelasannya tadi mereka kerja dari hilir dulu, karena memang untuk menurunkan secara signifikan dari hilir langsung, balita yang terindikasi stunting harus ditangani terlebih dahulu, dan itu harus kerja kolaboratif dan melibatkan semua OPD yang ada” jelasnya.

Diketahui Kukar masih cukup tinggi, maka di tahun 2024 harus bisa jauh berkurang.

“Minimal di 2024 kita bisa menyamai Provinsi Kaltim angka penurunannya, karena di Bali saja dengan menaikan anggarannya 10 kali lipat dan intervensi ke hilirnya langsung hanya bisa naik 2 persen, kita dengan banyak faktor tentunya bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kita akan upayakan dengan kerja keras dan kolaboratif akan terjadi penurunan yang signifikan,” pungkasnya.(Prokom01).