Komitmen Atas Perlindungan Naker, Kukar Kembali Jadi Kandidat Peraih Paritrana Award
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pernah menjadi pioner bagi daerah lain dua tahun lalu setelah mendapatkan penghargaan Paritrana Award yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apa yang telah diberikan Kabupaten Kukar untuk para tenaga kerja (Naker) sebagai bukti komitmen Pemkab Kukar dalam memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja rentan. Pemkab Kukar telah konsisten sejak 2021 hingga sekarang memberikan bantuan kepada pekerja rentan. Artinya tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan perusahaan saja yang mendapatkan perlindungan, tapi buruh, nelayan hingga petani.
“Dalam Visi Kukar Idaman terbaik yang tidak jauh beda dengan Kukar Idaman, berfokus pada pembangunan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini mencakup beberapa aspek, termasuk perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja. Visi ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk pekerja non-ASN dan aparatur desa, terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik Hidayat yang didampingi Plt Kadisnakertrans M Hatta dan tim, dalam paparannya di wawancara Paritrana Award, berlangsung diHotel Mercure Samarinda, Senin (28/7/25).
Dihadapan tim penilai dan wawancara kandidat Paritrana Award Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2024, dipimpin oleh Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga ketua Tim Penilai Kandidat Paritrana Award, didampingi anggota panelis dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Kepala Disnakertrans Provins Kaltim, Ketua Dewan Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kaltim dan sejumlah akademisi ahli dari Unmul.
Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan beberapa poin penting terkait visi Kukar Idaman Terbaik dan BPJS Ketenagakerjaan, seperti halnya perlindungan sosial menargetkan terakomodirnya seluruh masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pekerja non-ASN dan aparatur desa, peningkatan akses masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN dan aparatur desa, pengembangan aplikasi untuk mendukung pengelolaan data yang lebih baik, pemerintah daerah telah mengembangkan inovasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Pekerja Rentan Kukar Idaman.
“Kami juga mengaktifkan keterlibatan masyarakat seperti halnya pemerintah desa dan Ketua RT harus dilibatkan dalam validasi dan integrasi data peserta BPJS Kesehatan untuk memastikan akurasi data dan tidak kalah pentingnya terus berupaya melibatkan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembiayaan peserta JKN,”sebutnya.
Selanjutnya kata Taufik, pentingnya peningkatan kesadaran dengan memberikan pemasangan stikerisasi rumah peserta BPJS telah dilakukan sebagai bentuk edukasi masyarakat. Secara keseluruhan, visi Kukar Idaman Terbaik berupaya menciptakan kondisi Kukar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan memastikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menginginkan setiap daerah dari 7 daerah di Kaltim yang mengikuti penilaian dan wawancara terus berupaya berinovasi dan komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Dari yang kita lihat, Kukar mengalami penurunan cakupan, ini penting bagi catatan kedepan agar kukar bisa lebih meningkat lagi cakupannya, misalnya terus berkolaborasi dengan dukungan dari pihak lain seperti perusahaan dan tidak hanya mengandalkan APBD saja,”harapnya.
Ia sangat berharap melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, keberhasilan satu daerah akan menjadi acuan untuk keberhasilan daerah lain. (Prokom06)
