Maslianawati Pantau PTM dan Dorong PAUD Swasta Jadi Berstatus Negeri di Muara Muntai

Tenggarong – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj Maslianawati Edi Damansyah yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kukar, melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Muara Muntai. Dalam kunjungannya, Maslianawati melihat proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) PAUD, Minggu (07/11).

Maslianawati mengakatan bahwa kunjungan kerja itu dalam rangka memastikan belajar tatap muka di lembaga PAUD berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan tentunya untuk terus mendorong peningkatan status PAUD swasta menjadi negeri.

“Hal ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen penguatan peran Bunda PAUD di seluruh wilayah Kukar, tentunya untuk mewujudkan PAUD yang profesional dan berkualitas. Selain itu juga memastikan kondisi pelaksanaan belajar mengajar menggunakan protokol kesehatan dan pengelolaan PAUD di Kecamatan ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut Maslianawati mengatakan kualitas pengembangan PAUD terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia, tentu perlunya kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk turut andil dalam memajukan pendidikan di kabupaten Kukar.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik harus terus di tingkatkan, hal ini juga dapat mendukung dan mendorong status PAUD dari swasta menjadi negeri,” ujarnya.

Selain itu Maslianawati juga mengatakan, penanganan stunting juga menjadi salah satu gerakan dan program prioritas nasional pemerintah, tentunya perlu terus mengedukasi pentingnya perbaikan gizi dan pola hidup sehat, penguatan layanan kesehatan dasar berkualitas di wilayah-wilayah yang rawan gizi buruk.

“Ini kerja bersama kita semua untuk terus mengedukasi pola hidup sehat, dengan memperhatikan makanan sehat dan bergizi untuk anak,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kukar Hj Maria Ester mengatakan, hingga saat ini masih ada di beberapa kecamatan yang belum memiliki PAUD Negeri, tentunya Pemerintah Daerah akan terus meningkatkan SDM tenaga pendidik PAUD dan mendorong peralihan status dari swasta menjadi negeri dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dilakukan untuk mengubah status PAUD swasta menjadi negeri, diantaranya tanah yang digunakan merupakan tanah negara, maka untuk pembangunan gedung akan menggunakan anggaran pemerintah, untuk guru atau tenaga kependidikan lainnya harus berstatus PNS bila PAUD tersebut ingin menjadi negeri,” katanya.

Turut mendampingi Bunda PAUD Kabupaten Kukar Maslianawati yakni Camat Muara Muntai beserta jajaran. (Prokom 09).