Meeting Dengan SKK Migas, Bupati Ingin Pemda Diberi Data Lifting Migas dan Ingatkan PI Adalah Hasil Perjuangan Daerah
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengikuti forum Upstream Oil and gas Executive Meeting bersama Gubernur, Bupati/Walikota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) – KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Kamis (20/10).
Kegiatan dengan tema “Sinergi SKK Migas – KKKS bersama Pemerintah Pusat dan Daerah” itu digelar dalam rangka mendukung pencapaian target Lifting Migas (volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk digunakan), dan optimalisasi efek berganda dari keberadaan industri hulu Migas di daerah.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris menyebutkan salah satu Provinsi yang cukup berhasil dalam menggali sumber keuangan dari sektor Migas dalam hal ini Participating interest (PI) yaitu Kalimantan Timur bersama kabupaten Kukar di Blok Mahakam.
“Saat kita ini sedang menggodok bagaimana kita bisa masuk mengambil PI dibeberapa perusahaan lain yang ada di Kalimantan dan Sulawesi” ujar Azhari.
Ia berharap diskusi itu bisa memberikan kebijakan dan kondisi – kondisi baru bagaimana bisa masuk kedalam industri ini.
Sementara itu Bupati Edi Damansyah dalam kesempatan bicara mengapresiasi forum diskusi garapan SKK Migas ini. Walaupun menurutnya secara substansi belum bisa menyamakan persepsi, karena adanya kendala kebijakan secara nasional terkait regulasi yang ditetapkan.
“Karena di era sekarang ini perizinan terkait Migas itu sudah sentralistik dan hampir dipastikan daerah tidak punya kewenangan,” ujarnya.
Ia meyakinkan kondisi di Kukar walaupun ada persoalan di masyarakat namun masih terukur dan bisa ditangani serta difasilitasi.
“Saya kira kalau bicara Migas, komitmen kami semua pemangku kepentingan, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) bersama komponen yang lain kita searah bagaimana mengamankan obyek vital nasional ini bisa berjalan dengan baik di Kukar,” tegasnya.
Terkait Lifting, Edi memberikan masukan dan usul, menurutnya idealnya Lifting itu Pemerintah Daerah punya data, dan Pusat punya data.
“Berapa sih data produksinya, seperti yang disampaikan teman dari Sulawesi tadi, kami juga di Kukar tidak tau berapa produksi minyak, berapa sih produksi gas kalo kita bicara blok Mahakam, kami tidak tau itu,” ungkapnya.
Ia mengusulkan dalam forum itu agar nantinya tidak terlalu jauh perbedaan pandangan, sehingga tak timbul hal – hal saling mencurigai, agar penetapan Lifting antara SKK Migas dengan KKKS mengundang pemerintah daerah walau hanya sebagai pendengar.
“Undang kami berikan edukasi, biar kami tau bagaimana sulitnya teman – temen KKKS bekerja sehingga kami paham, karena kami sendiri kaget ketika di undang ke Jakarta kenapa menurun, sama seperti yang disampaikan teman dari Sulawesi tadi,” terangnya.
Berkaitan dengan PI, Edi mengungkapkan adanya PI bukan jatuh dari langit, tetapi merupakan perjuangan Pemerintah Daerah bersuara ke Jakarta, bagaimana daerah minta dilibatkan dalam pengelolaan migas ini, namun semangat ini tidak di dukung sumber daya manusia (SDM) di daerah belum siap.
“Saya hafal betul persoalan ini, karena saya bagian yang ikut menyuarakan pada era itu,” pungkasnya.
Turut mendampingi Bupati Edi Damansyah dalam forum tersebut kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bahari Joko Susilo, Plt Kepala Bappeda Sy Vanesa Vilna dan kepala bagian Ekonomi Haryo Martani. (Prokom01)
