Mendagri Ingatkan Daerah Kendalikan Inflasi, Kukar Akan Segera Lakukan Rapat

Tenggarong – Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian banyak pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah. Sebab inflasi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai tindak lanjut menghadapi inflasi Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah daerah bersama tim pengendalai inflasi daerah untuk bergerak bersama dalam pengendalian inflasi. Hal tersebut diungkapkannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka pengendalian inflasi secara virtual, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, diikuti seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diikuti oleh Asisten III Totok Heru Subroto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Perangkat Daerah terkait, di Ruang Vidcon Lantai 2 Kantor Bupati kukar, Senin (31/10).

Totok Heru Subroto mengatakan, angka inflasi di Indonesia masih landai, bahkan jauh lebih baik dibandingkan Negara lain, berada sekitar 5,95 persen. Untuk Kabupaten Kukar sendiri akan segera menindaklanjuti tentang inflasi didaerah melakukan rapat bersama Forkopimda dipimpin Bupati.

”Sebelumnya kita hanya rapat internal beberapa kali membicarakan masalah inflasi dan selanjutnya nanti kita akan bahas ini lebih lanjut lagi,” ucapnya.

Seperti dikatakan Mendagri, sebut Totok, Pemerintah Daerah tidak boleh lengah dalam menghadapi inflasi, daerah dituntut untuk waspada dengan pengaruh ekonomi dunia sekarang. Dimana banyak keputusan Negara – Negara yang menahan produksi pangan, energy, maupun bahan bakar mereka yang membuat stok pasar dunia semakin sedikit dan berakibat pada kenaikan harga komoditas.

Dikatakannya, Pemda didorong agar tak ragu menggunakan instrumen keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi. Mendagri meminta Pemda untuk mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bansos reguler, Dana Desa, Dana Transfer Umum (DTU), hingga program bantuan lain dari pemerintah pusat. Yang sampai sekarang realisasinya masih kurang, dimana dana tersebut sebagian memang digunakan untuk bencana, tapi sebagian lagi bisa digunakan untuk intervensi (pengendalian) inflasi, baik dalam bentuk bantuan langsung, bantuan transportasi kepada penyediaan sarana transportasi, dan lain-lain.

Dikatakan Totok kondisi Kukar sendiri saat sekarang masih aman terkendali tidak masuk pada posisi terendah dan tertinggi masih stabil.

”Posisi sekarang masih stabil, namun tidak menutup kemungkinan akan berubah nantinya untuk itu perlu intervensi segera dilakukan, maka harus segera rapat untuk melakukan evaluasi apa saja yang akan dilakukan dengan data – data terkini yang terjadi diKukar untuk mengukur kembali data yang ada, dimana tadi sempat ada data yang kurang pas,” ujarnya.

Ke depan data – data yang ada yang akan dilaporkan ke pusat harus benar – benar pas terlebih dahulu baru dilaporkan.

“Banyak daerah tadi antara fakta dan yang dilaporkan berbeda seperti realisasi belanja APBD Kukar di posisi 35,23 persen namun nyatanya Kukar sudah 40 persen, semoga nanti sinkron data yang ada di daerah akan segera bisa diperbaiki dalam laporan data ke Pemerintah Pusat,”pungkasnya.(Prokom06)