Panwaslucam se Kukar Dilantik, Diharapkan Dapat Bertugas Sesuai Ketentuan Berlaku

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam)
se- Kukar untuk Pemilihan Umum serentak tahun 2024, Kamis (27/10) di Hotel Grand Elty Tenggarong.

Sebanyak 54 Panwaslucam terpilih itu dilantik oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar Muhammad Rahman.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti, Camat sebulu Edy Fahkruddin, dan beberapa stakeholder terkait serta tamu undangan lainnya.

Asisten I mengatakan Pemerintah Daerah berharap Panwaslucam dapat menjalankan amanahnya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

“Selamat bagi Panwaslucam yang baru dilantik, mudah-mudahan dapat menjalankan amanah yang telah diberikan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Lanjut Taufik, momentum ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk semakin memperkokoh komitmen agar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 di Kabupaten Kukar nantinya dapat terlaksana dengan dengan baik tanpa banyak terjadi permasalahan maupun pelanggaran, sehingga Pilkada yang aman, damai dan sejahtera dapat tercipta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada baik Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa salah satu tugas Panwaslucam adalah mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu serta pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik, akuntabel, transparansi, efektif dan efisien.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kukar Muhammad Rahman mengatakan tantangan kerja Panwaslu ke depan sangat kompleks, sehingga perlu kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi konflik dan pelanggaran. Oleh karenanya tugas dari Panwaslucam sangat komplek diantaranya secara mengawasi serta mengontrol dan mencegah pelanggaran, menegakkan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat dan memastikan pemilihan umum berjalan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

“Dibutuhkan strategi dan metode agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, terkontrol dan optimal karena tanpa pengawas, dipastikan pemilu dan yang berlangsung tidak akan berjalan dengan baik,” ujarnya (Prokom 09).