Pemkab Kukar Ajak Stakeholder Bersama Membangun Formulasi Kebijakan Pembangunan Melalui Inovasi dan IPTEK

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengajak seluruh stakeholder terkait, untuk bersama membangun produktivitas kerja yang prima dalam menghadirkan formulasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan didaerah.

Formulasi yang dimaksud adalah yang menghadirkan berbagai inovasi dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bernilai tinggi dan berkualitas dengan menghadirkan ide-ide pemikiran yang ilmiah, otentik, menarik, dan cemerlang serta dikreasikan dengan nilai potensi strategis didaerah, sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.

“Hal ini sebagai upaya bersama dalam persiapan menyambut perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Propinsi Kalimantan Timur,” ujar Bupati Edi Damansyah baru-baru ini.

Tak terkecuali dalam sektor pertanian dalam arti luas, termasuk bidang perkebunan. Edi harapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kukar bisa diwujudkan sesuai asas Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yakni, Kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Keberlanjutan, Keterpaduan, Kebersamaan, Keterbukaan, Efisiensi, Berkeadilan, Kearifan local, dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Diharapkannya, perkebunan di Kukar dalam hal ini sawit dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan dan pengembangn ekonomi, pajak dan retribusi, serta jasa.
Tujuannya yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pendapatan daerah. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar. Menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industry dalam dan luar negeri.

“Juga untuk memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan. Serta Menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran pemerintah daerah, peran serta asosiasi, dan kelembagaan pekebun,” demikian ujarnya. (prokom04)