Pemkab Kukar Gelar Rakor Progres TPPS, Bupati: Galakkan Program Inovasi Ragapantas
Tenggarong – Guna melihat kemajuan penurunan angka stunting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Bupati Edi Damansyah, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat, Selasa (14/1/2023). Rakor diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kukar.
Rapat diawali penyampaian dari Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono yang menyebutkan upaya penurunan angka stunting di daerah merupakan bagian dari langkah strategis yang telah diterapkan Presiden Joko Widodo. Apa yang ditargetkan Pemerintah Pusat di
tahun 2024 angka penurunan stunting sebesar 14% akan bisa dicapai Kukar, karena di tahun 2022 saja angka penurunan stunting sudah mencapai 17,5%.
“Terhadap hal ini kita sudah melakukan setidaknya sudah melaporkan dari aplikasi kepada kementerian terkait bagaimana dan apa-apa saja yang telah kita laksanakan selama ini, khususnya langkah – langkah konfergensi, mulai dari identifikasi dan pengungkapan masalah stunting dan lain sebagainya, Alhamdulillah teman – teman di DP2KB
(Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) selama ini sudah bekerja secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu kepala DP2KB Adinur dalam paparannya menyebutkan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan kekurangan gizi kronis terutama di 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan masa emas kehidupan balita.
Upaya penanganan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat sampai daerah.
“Alhamdulillah ini di Kukar sudah kita lakukan, dan ini sudah tahun ke dua,” ujarnya .
Diungkapkannya Kukar telah ditetapkan sebagai locus intervensi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2020, namun Pemkab Kukar telah serius menangani masalah stunting ini sejak tahun 2019.
“Jadi sebelum ditetapkan di tahun 2020, kita sudah bentuk komitmen sejak 2019, ini terbukti inovasi dari Dinas Kesehatan mengangkat program Ragapantas, untuk mengawal intervensi konvergensi stunting Pemkab Kukar membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan inovasi Ragapantas,” ujarnya.
Bupati Edi Damansyah dalam arahannya mengapresiasi DP2KB sebagai leading sector dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.
Edi mengungkapkan knpa rakor stunting di padukan dengan rakor pengentasan kemiskinan, karena sebagaimana yang dipaparkan Kadis P2KB bahwa ada beberapa variabel yang menyangkut program pengentasan kemiskinan, sehingga harus disinergikan dengan baik.
“Jadi saya terimakasih ke Pak Adinur, mungkin nanti apa yang disampaikan dalam rakor ini untuk dibreakdown (dirincikan) lagi sesederhana mungkin dan dilengkapi serta didukung dengan data yang lengkap dan akurat,” ujar Edi.
Sehingga nanti pada 2023 lanjutnya, Pemkab Kukar melalui P2KB dan apa saja peran OPD lain, sebagaimana disinggung secara garis besar dan secara umum dalam paparan tadi, teknis kerjanya harus fokus secara detail dan berbasis data.
Edi ingin dalam penanganan stunting ini inovasi yang telah ditetapkan yakni Ragapantas (Program Keluarga Idaman Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan & Atasi Stunting) harus terus digalakkan, karena secara konsepsional banyak pihak yang telah mengapresiasi bahwa Kukar telah mampu membuat konsep penanganan stunting itu berbasis keluarga.
“Karena penanganan stunting ini tidak bisa ditangani pemerintah sendirian, harus ada peran keluarga didalamnya, jadi kedua belah pihak ini harus saling memahami peran – peran masing – masing,” tuturnya.
Bupati Edi juga kebijakan nasional terkait penanganan stunting ini harus dianalisis karena tidak semua kebijakannya bisa diterapkan di Kukar.
“Karena ada kondisi – kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan karakteristik kita,” pungkasnya.
Selain dihadiri para Asisten, Staf ahli dan Kepala OPD serta Camat, Rakor juga diikuti secara virtual seluruh jajaran OPD dan Kelurahan/Desa di Kukar. (Prokom01)