Pemkab Kukar Ikuti Entry Meeting Dengan KemenPAN RB, Dalam Rangka Evaluasi RB dan SAKIP 2022

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini melalui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Suhada beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengikuti secara virtual Entry Meeting dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, Kamis (11/8) di ruang konferensi vidio Kantor Bupati Kukar.

Rapat melalui zoom meeting itu diikuti Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah se Indonesia, termasuk Kabupaten Kukar yang mendengarkan paparan pihak KemenPAN-RB.

Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAn-RB, Erwan Agus Purwanto melalui chanel resmi KemenPAN-RB mengatakan evaluasi SAKIP dan RB penting dilakukan setiap tahun, karena memang dua aspek tersebut punya implikasi serius terhadap upaya dalam mendukung pencapaian tujuan tujuan pembangunan melalui RB dan SAKIP.

Dikatakannya, evaluasi RB SAKIP ini merupakan evaluasi tahunan rutin untuk mengetahui progresnya, apakah dari asistensi yang diberikan pihaknya itu kemudian bisa dipahami oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Diharapkannya melalui RB dan SAKIP, program-program pembangunan terutama yang menjadi prioritas pemerintah itu bisa diwujudkan, dengan demikian dampaknya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan evaluasi tersebut, Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah makin efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, karena anggaran itu sangat terbatas terutama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 penggunaan anggaran selain untuk program-program pembangunan, juga digunakan untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi pandemi.

“Oleh karena itu anggaran betul-betul harus dimanfaatkan se-efisien dan se-efektif mungkin, agar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Budi Prawira mengingatkan bahwa
visi RB agar terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong.

Adapun tantangan pelaksanaan RB secara umum menurutnya yaitu rendahnya komitmen pimpinan dalam mengawal program RB, RB dipandang sekedar pemenuhan dokumen, masih tingginya ego sektoral, pelaksanan RB belum berdampak signifikan pada pencapaian terget pembangunan nasional.

Budi mengatakan, strategi percepatan pelaksanaan RB diantaranya dengan menetapkan gambaran kondisi/hasil yang akan diwijudkan, mendorong penerapan RB sampai level OPD, dan fokus pada aspek penilaian, menyusun rencana berdasarkan isu/permasalahan strategis dan rekom hasil evaluasi, lakukan monitoring dan evaluasi sevara berkala pada rencana aksi, serta menyusun program percepatan atau inovasi yang mendorong dampak perubahan yang dirasakan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi catatan pelaksnaan SAKIP, kata Budi yaitu perencanan OPD masih parsial belum terlihat kolaborasi, penjabaran kinerja yang disusun belum berdasarkan logical framework yang baik, definisi operasional sebagai cerminan formulasi perhitungan indikator kinerja belum terlihat relevan dengan kondisi kinerja atau sasaran, refocusing program kegiatan hanya dilakukan sekedar pemenuhan instruksi pusat, bukan didorong akibat efektif dan efisien.

Maka menurutnya, strategi penguatan SAKIP yang hendaknya dilakukan adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, perencanan kinerja dan evaluasi internal.

“Pemda hendaknya benar-benar mengawal evaluasi ini, perhatikan komponen-komponen pengungkit bobot peniaian,” ujarnya. (prokom04)