Pemkab Kukar Ikuti Penyerahan DIPA, Presiden: APBN Untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Kepala Inspektorat Heriansyah, mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden RI Joko Widodo, secara virtual, Senin (29/11) di rumah jabatan Bupati Kukar.
Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi belum berakhir pada tahun 2022. Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman Indonesia sehingga dibutuhkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.

Guna menghadapi hal tersebut, Presiden menyampaikan bahwa APBN 2022 dirancang responsif, antisipatif, fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Selain itu, APBN akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa APBN 2022 juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim terutama pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan dengan aksi nyata komitmen pada green dan sustainable ekonomi.

Jokowi berharap Pemerintah Daerah bisa fokus pada kebijakan utama, untuk melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Pelaksanaan penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD merupakan wujud transparansi serta memberikan legitimasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung berbagai kebijakan prioritas dalam APBN 2022 untuk mencapai Indonesia Maju 2045. (Prokom08)