Pemkab Kukar Ikuti Rakor Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TENGGARONG – Pemkab Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Setkab Kukar Wiyono mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/2/2022) sore.
Budiono Subambang Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengapresiasi semua pemerintah daerah yang sudah berusaha dalam pengendalian inflasi daerah, tetap stabil dan tercapai dengan baik.
“Berdasarkan hasil penelitian, karekteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama di pengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi distribusi maupun kebijakan,” kata Budiono.
Adapun strategi yang harus dilakukan lanjut Budiono, pengendalian inflasi 2022 -2024 yakni, TPID perlu mengoptimalkan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
Kerangka pengendaliannya sedniri kata Budiono, menjaga daya beli masyarakat (bansos, subsidi, BLT, dan lainnya). Kemudian menjaga cadangan pangan nasional, perluasan pemasaran melalui platfrom digital.
“Langkah strategis pengendalian infalsi yakni menjaga inflasi volatika food dalam kisaran 3,0-5,0 persen, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dengan dukungan pemda, memperkuat ketahanan pangan dan menjaga cadangan beras pemerintah,” ujarnya.
“Menjadi perhatian semua kabupaten/kota untuk menjaga inflasi tetap stabil, termasuk pentingnya roadmap pengendalian inflasi dengan strategi kunci 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif,” kata Budiono.
Ditambahkan Budiono, pengendalian inflasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sasaran 2,00-4,00 persen dengan melakukan penguatan cadangan pangan pemerintah untuk komoditas pangan strategis.
“Percepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir, tingkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam semua aspek pasokan distribusi dan komunikasi kebijakan inflasi, mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi,” jelasnya.
Sementara itu Asisten II Setkab Kukar Wiyono mengatakan, Pemkab Kukar terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah agar tetap stabil.
“Inflasi tetap terjaga dengan melakukan operasi pasar, serta keterlibatan semua pihak, termasuk dalam mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses pertaian,” demikian jelasnya. (Prokom10)
