Pemkab Kukar Ikuti Rakor Percepatan Integrasi Perencanaan Penganggaran Daerah, Wiyono: Pelaksanaan SIPD Kukar Berjalan Baik

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Wiyono, didampingi Kepala Inspektor Kukar Heriansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Integrasi Perencanaan Penganggaran Daerah secara virtual diruang vidcon Kantor Bupati, Kamis (24/11).

Rakor yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diikuti seluruh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota se Indonesia.

Rapat dibuka Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya bersama Menteri Bappenas, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala KSP RI, dan Ketua KPK telah menyusun beberapa rencana aksi. Diantaranya ialah mengenai integrasi perencanaan keuangan.

“Jadi lima instansi ini bersepakat untuk menyusun rencana aksi. Dilakukan oleh seluruh Stakeholder, dalam hal ini rencana aksi integrasi perencanaan keuangan mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Kementerian,” ujar Pahala Nainggolan.

Ia menjelaskan dalam rencana aksi ini akan dilaksanakan integrasi keuangan Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Nantinya hasil dari Siskeudes ini akan diintegrasikan kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang ada ditingkat Kabupaten/Kota.

“Berikutnya naik ke tingkat Provinsi, kemudian naik ke Bappenas dan Kemenkeu. Jadi akan masuknya informasi dari Siskeudes ke laporan keuangan bapak dan ibu di Kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu Asisten II Wiyono mengungkapkan pelaksanaan SIPD di Kukar selama ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala lemotnya jaringan ketika akan mengupload data atau laporan.

“Kurang lebih dua tahun kita melaksanakan SIPD sudah berjalan cukup baik, namun sedikit ada kendala di jaringan, dan ketika ada kendala koordinasinya, sehingga diselesaikan sendiri” ungkapnya.

Ditambahkannya Kukar belum sepenuhnya menggunakan SIPD, namun sebagian masih menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Memang untuk kedepannya harus terintegrasi semua, sehingga satu kali kerja basis datanya sama” ujarnya

Ia mengharapkan perbaikan dari pemerintah pusat ini bisa segera terselesaikan, sehingga kedepannya memudahkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD.

“Mudah – mudahan lah secepatnya” pungkasnya.

Turut dalam rakor virtual tersebut, perwakilan Bappeda Fahmi dan Perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aspiadi. (Prokom01)